Beberapa catatan itu agar pelaksanaan pilkada serentak November mendatang bisa ramah disabilitas.  https://news.okezone.com/read/2024/07/08/337/3031573/perindo-kasih-catatan-penting-bagi-plt-ketua-kpu-baru-agar-pilkada-2024-ramah-disabilitasidhttps://news.okezone.com/read/2024/07/08/337/3031573/perindo-kasih-catatan-penting-bagi-plt-ketua-kpu-baru-agar-pilkada-2024-ramah-disabilitashttps://news.okezone.com/read/2024/07/08/337/3031573/perindo-kasih-catatan-penting-bagi-plt-ketua-kpu-baru-agar-pilkada-2024-ramah-disabilitasSenin 08 Juli 2024 18:48 WIBDanandaya Arya putrahttps://img.okezone.com/content/2024/07/08/337/3031573/perindo-kasih-catatan-penting-bagi-plt-ketua-kpu-baru-agar-pilkada-2024-ramah-disabilitas-OkXVUyZPa5.jpgJAKARTA - Ketua DPP Bidang Inklusif dan Keberagaman Partai Perindo, Anjas Pranowo memberikan catatan penting bagi Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin yang baru saja dilantik. Beberapa catatan itu agar pelaksanaan pilkada serentak November mendatang bisa ramah disabilitas. Anjas meminta agar KPU menyediakan kertas braille saat hari pencoblosan. Sebab jika tidak adanya kertas tersebut penyandang disabilitas netra yang akan mencoblos surat suara tentunya perlu pendamping di bilik suara. Pendamping itu, tentunya bertentangan dengan asas pemilu yang bersifat bebas rahasia, jujur dan adil. BACA JUGA: RPA Perindo Dampingi Korban Pemerkosaan Hingga Melahirkan: Bentuk Nyata Pendampingan Kami "Kita ambil contoh katakanlah Sampai sekarang dari Indonesia Merdeka Sampai sekarang pemilu berlangsung Kertas KPU, kertas surat suara itu Yang diproduksi oleh KPU tidak ada satu pun yang kertas braille. Nah ini kan juga menjadi tanda tanya," ujar Anjas saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (8/7/2024). Infrastruktur sarana penyelenggaraan pemilu yang dilakukan KPU juga menurutnya masih sangat minim atau tidak aware terhadap teman-teman disabilitas. Temen-temen tuna daksa terkadang kesulitan menuju bilik suara karena keterbatasan yang dimiliki. "Kemudian, KPU dalam arti penyelenggara itu juga harusnya bicara pada teman-teman daksa. Teman-teman yang memiliki akses terbatas sebenarnya harus di-push, untuk mereka (KPU) yang menjemput bola , teman-teman disabilitas di rumah mereka masing-masing," sambungnya. Dia menegaskan bahwa penyandang disabilitas sebenarnya cukup antusias ikut berpatisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan sekali ini. Namun keterbatasan terkadang menjadi penghambat. Padahal Badan Pusat Statistik (BPS) pernah mencatat, 20 jutaan penyandang disabilitas masuk sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Hal-hal sederhana dalam proses Pilkada nantinya juga perlu untuk bahan evaluasi, untuk Pak Plt yang baru terpilih sebagai Ketua KPU Karena ini juga akan berhadapan dengan total populasi disabilitas. Data dari BPS itu Tahun 2022 itu ada 20 sekian juta, itu kan angka yang sangat besar," pungkasnya. JAKARTA - Ketua DPP Bidang Inklusif dan Keberagaman Partai Perindo, Anjas Pranowo memberikan catatan penting bagi Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin yang baru saja dilantik. Beberapa catatan itu agar pelaksanaan pilkada serentak November mendatang bisa ramah disabilitas. Anjas meminta agar KPU menyediakan kertas braille saat hari pencoblosan. Sebab jika tidak adanya kertas tersebut penyandang disabilitas netra yang akan mencoblos surat suara tentunya perlu pendamping di bilik suara. Pendamping itu, tentunya bertentangan dengan asas pemilu yang bersifat bebas rahasia, jujur dan adil. BACA JUGA: RPA Perindo Dampingi Korban Pemerkosaan Hingga Melahirkan: Bentuk Nyata Pendampingan Kami "Kita ambil contoh katakanlah Sampai sekarang dari Indonesia Merdeka Sampai sekarang pemilu berlangsung Kertas KPU, kertas surat suara itu Yang diproduksi oleh KPU tidak ada satu pun yang kertas braille. Nah ini kan juga menjadi tanda tanya," ujar Anjas saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (8/7/2024). Infrastruktur sarana penyelenggaraan pemilu yang dilakukan KPU juga menurutnya masih sangat minim atau tidak aware terhadap teman-teman disabilitas. Temen-temen tuna daksa terkadang kesulitan menuju bilik suara karena keterbatasan yang dimiliki. "Kemudian, KPU dalam arti penyelenggara itu juga harusnya bicara pada teman-teman daksa. Teman-teman yang memiliki akses terbatas sebenarnya harus di-push, untuk mereka (KPU) yang menjemput bola , teman-teman disabilitas di rumah mereka masing-masing," sambungnya. Dia menegaskan bahwa penyandang disabilitas sebenarnya cukup antusias ikut berpatisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan sekali ini. Namun keterbatasan terkadang menjadi penghambat. Padahal Badan Pusat Statistik (BPS) pernah mencatat, 20 jutaan penyandang disabilitas masuk sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Hal-hal sederhana dalam proses Pilkada nantinya juga perlu untuk bahan evaluasi, untuk Pak Plt yang baru terpilih sebagai Ketua KPU Karena ini juga akan berhadapan dengan total populasi disabilitas. Data dari BPS itu Tahun 2022 itu ada 20 sekian juta, itu kan angka yang sangat besar," pungkasnya.