Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, terus mengembangkan dugaan korupsi pengadaan sebanyak 386 mobil siaga desa. https://news.okezone.com/read/2024/07/11/519/3033118/18-camat-di-bojonegoro-diperiksa-terkait-dugaan-korupsi-mobil-siaga-desaidhttps://news.okezone.com/read/2024/07/11/519/3033118/18-camat-di-bojonegoro-diperiksa-terkait-dugaan-korupsi-mobil-siaga-desahttps://news.okezone.com/read/2024/07/11/519/3033118/18-camat-di-bojonegoro-diperiksa-terkait-dugaan-korupsi-mobil-siaga-desaKamis 11 Juli 2024 20:56 WIBDedi MahdiMobil Siaga Desa (foto: dok MPI)https://img.okezone.com/content/2024/07/11/519/3033118/18-camat-di-bojonegoro-diperiksa-terkait-dugaan-korupsi-mobil-siaga-desa-2Kod4MUEYm.jpg BOJONEGORO - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, terus mengembangkan dugaan korupsi pengadaan sebanyak 386 mobil siaga desa. Setelah memeriksa seluruh kepala desa yang menerima bantuan hibah tersebut, kali ini tim penyidik Kejari fokus pada pemeriksaan camat. BACA JUGA: 280 Kades di Bojonegoro Diperiksa Kejari Terkait Dugaan Korupsi Mobil Siaga Desa Kasi Pidana Khusus Kejari Bojonegoro Aditia Sulaeman mengatakan, jika sampai saat ini ada 18 camat yang telah dimintai keterangan. "Hari ini ada 10 camat yang kita periksa," jelasnya, Kamis (11/7/2024). Selain 10 Camat tersebut, sebelumnya penyidik juga telah memanggil 8 Camat Pada hari Rabu 10 Juli 2024 kemarin. BACA JUGA: Kepala Bappeda dan 22 Kades di Bojonegoro Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Mobil Siaga Desa Sementara, saat ditanya terkait materi apa aja yang diperiksakan atau ditanyakan kepada camat, kasi pidsus tidak bisa menyampaikan karena terkait materi penyidikan. "Pokoknya banyaklah yang kita tanyakan," pungkasnya. Setelah memeriksa para camat penyidik Kejari Bojonegoro selanjutnya akan kembali memanggil sejumlah pejabat teras Pemkab, yang terkait dengan pengadaan mobil siaga desa, salah satunya Kepala Bappeda Pemkab Bojonegoro Anwar Murtadlo. Sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro mencium adanya dugaan korupsi pengadaan sebanyak 386 mobil siaga desa, dengan total anggaran senilai lebih dari Rp 98 miliar. Anggaran itu bersumber dari APBD bojonegoro tahun 2022, melalui program bantuan keuangan khusus desa (BKKD), diduga ada mark up atau selisih harga setiap pembelian mobil. Meski ratusan saksi telah diperiksa, mulai dari pejabat Pemkab Bojonegoro, dealer mobil, hingga kepala desa, setelah kasus ini naik ke penyidikan sejak akhir bulan Januari 2024 lalu, namun belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. BOJONEGORO - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, terus mengembangkan dugaan korupsi pengadaan sebanyak 386 mobil siaga desa. Setelah memeriksa seluruh kepala desa yang menerima bantuan hibah tersebut, kali ini tim penyidik Kejari fokus pada pemeriksaan camat. BACA JUGA: 280 Kades di Bojonegoro Diperiksa Kejari Terkait Dugaan Korupsi Mobil Siaga Desa Kasi Pidana Khusus Kejari Bojonegoro Aditia Sulaeman mengatakan, jika sampai saat ini ada 18 camat yang telah dimintai keterangan. "Hari ini ada 10 camat yang kita periksa," jelasnya, Kamis (11/7/2024). Selain 10 Camat tersebut, sebelumnya penyidik juga telah memanggil 8 Camat Pada hari Rabu 10 Juli 2024 kemarin. BACA JUGA: Kepala Bappeda dan 22 Kades di Bojonegoro Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Mobil Siaga Desa Sementara, saat ditanya terkait materi apa aja yang diperiksakan atau ditanyakan kepada camat, kasi pidsus tidak bisa menyampaikan karena terkait materi penyidikan. "Pokoknya banyaklah yang kita tanyakan," pungkasnya. Setelah memeriksa para camat penyidik Kejari Bojonegoro selanjutnya akan kembali memanggil sejumlah pejabat teras Pemkab, yang terkait dengan pengadaan mobil siaga desa, salah satunya Kepala Bappeda Pemkab Bojonegoro Anwar Murtadlo. Sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro mencium adanya dugaan korupsi pengadaan sebanyak 386 mobil siaga desa, dengan total anggaran senilai lebih dari Rp 98 miliar. Anggaran itu bersumber dari APBD bojonegoro tahun 2022, melalui program bantuan keuangan khusus desa (BKKD), diduga ada mark up atau selisih harga setiap pembelian mobil. Meski ratusan saksi telah diperiksa, mulai dari pejabat Pemkab Bojonegoro, dealer mobil, hingga kepala desa, setelah kasus ini naik ke penyidikan sejak akhir bulan Januari 2024 lalu, namun belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.