Wacana perubahan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) https://news.okezone.com/read/2024/07/12/1/3033440/ketua-dpp-perindo-usul-wantimpres-jadi-dewan-pertimbangan-bukan-dpaidhttps://news.okezone.com/read/2024/07/12/1/3033440/ketua-dpp-perindo-usul-wantimpres-jadi-dewan-pertimbangan-bukan-dpahttps://news.okezone.com/read/2024/07/12/1/3033440/ketua-dpp-perindo-usul-wantimpres-jadi-dewan-pertimbangan-bukan-dpaJum'at 12 Juli 2024 15:26 WIBFelldy UtamaKetua DPP Perindo, David (foto: dok ist)https://img.okezone.com/content/2024/07/12/1/3033440/ketua-dpp-perindo-usul-wantimpres-jadi-dewan-pertimbangan-bukan-dpa-nTJhyZwCT8.jpg JAKARTA - Wacana perubahan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) saat ini sedang dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Penggalangan Milenial dan Gen Z DPP Partai Perindo, David V. H Sitorus mengatakan, wacana mengusulkan Dewan Pertimbangan Nusantara sebagai nama pengganti Wantimpres, bukan DPA. BACA JUGA: Perindo: Perubahan Nama Wantimpres Jadi Dewan Pertimbangan Agung Bertentangan Konstitusi Ia pun tak mempersoalkan jika Baleg ingin melakukan perubahan kelembagaan tersebut. Mengingat, sebagaimana diatur dalam undang-undang, presiden berhak membentuk Dewan Pertimbangan. Hanya saja, kata dia, ia mengkritisi perubahan nomenklatur tersebut menjadi DPA. Pasalnya, hal ini secara jelas bertentangan dengan konstitusi. "Jadi kalau saya menyarankan sebaiknya dibentuk sebuah Dewan Pertimbangan, tetapi tidak menggunakan Dewan Pertimbangan Agung, karena itu telah dihapus oleh konstitusi. Jangan sampai nanti multitafsir," kata David saat dihubungi, Rabu 10 Juli 2024. BACA JUGA: Soroti RUU Penyiaran, Dewan Pers Sebut KPI Lahir dari Produk Politik "Jadi sebaiknya dibentuk saja nama lain. Misalnya Dewan Pertimbangan Nusantara atau Dewan Pertimbangan apa pun yang merujuk pada kewenangan, kelembagaan diamanatkan oleh Pasal 16 Undang-Undang Dasar," bebernya. Akan tetapi, jika Baleg DPR tetap memaksa untuk mengubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung, David memandang bahwa perubahan ini akan menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat. “Jadi supaya tidak multitafsir, menurut saya ini berkenaan dengan konstitusi sebaiknya dihapus saja. Itu menurut saya masih terkait kelembagaan atau terkait usulan Dewan Pertimbangan Agung tersebut," pungkasnya. JAKARTA - Wacana perubahan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) saat ini sedang dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Penggalangan Milenial dan Gen Z DPP Partai Perindo, David V. H Sitorus mengatakan, wacana mengusulkan Dewan Pertimbangan Nusantara sebagai nama pengganti Wantimpres, bukan DPA. BACA JUGA: Perindo: Perubahan Nama Wantimpres Jadi Dewan Pertimbangan Agung Bertentangan Konstitusi Ia pun tak mempersoalkan jika Baleg ingin melakukan perubahan kelembagaan tersebut. Mengingat, sebagaimana diatur dalam undang-undang, presiden berhak membentuk Dewan Pertimbangan. Hanya saja, kata dia, ia mengkritisi perubahan nomenklatur tersebut menjadi DPA. Pasalnya, hal ini secara jelas bertentangan dengan konstitusi. "Jadi kalau saya menyarankan sebaiknya dibentuk sebuah Dewan Pertimbangan, tetapi tidak menggunakan Dewan Pertimbangan Agung, karena itu telah dihapus oleh konstitusi. Jangan sampai nanti multitafsir," kata David saat dihubungi, Rabu 10 Juli 2024. BACA JUGA: Soroti RUU Penyiaran, Dewan Pers Sebut KPI Lahir dari Produk Politik "Jadi sebaiknya dibentuk saja nama lain. Misalnya Dewan Pertimbangan Nusantara atau Dewan Pertimbangan apa pun yang merujuk pada kewenangan, kelembagaan diamanatkan oleh Pasal 16 Undang-Undang Dasar," bebernya. Akan tetapi, jika Baleg DPR tetap memaksa untuk mengubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung, David memandang bahwa perubahan ini akan menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat. “Jadi supaya tidak multitafsir, menurut saya ini berkenaan dengan konstitusi sebaiknya dihapus saja. Itu menurut saya masih terkait kelembagaan atau terkait usulan Dewan Pertimbangan Agung tersebut," pungkasnya.