Sekjen PKS ini sangat prihatin akan maraknya transaksi Judol yang semakin digemari masyarakat hingga anggota dewan.https://news.okezone.com/read/2024/07/17/337/3035345/politikus-pks-dorong-pembentukan-pansus-judi-onlineidhttps://news.okezone.com/read/2024/07/17/337/3035345/politikus-pks-dorong-pembentukan-pansus-judi-onlinehttps://news.okezone.com/read/2024/07/17/337/3035345/politikus-pks-dorong-pembentukan-pansus-judi-onlineRabu 17 Juli 2024 00:33 WIBKrina SIlustrasi Judi Online/isthttps://img.okezone.com/content/2024/07/17/337/3035345/politikus-pks-dorong-pembentukan-pansus-judi-online-VXpFlxCiUA.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8xNS8xLzE4MjgzNS81L3g5MjdzeTI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Habib Aboe Bakar Al Habsyi akan mendorong pembentukan Panita Khusus (Pansus) Judi Online (Judol) di DPR. "Hadirnya pansus untuk mengevaluasi kinerja lembaga keuangan yang diduga ikut membantu tranksasi pembayaran judol ini,”ujarnya di Jakarta, Selasa (16/7/2024). Hal ini juga menanggapi usulan Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri agar DPR membentuk Pansus Judi Online. BACA JUGA: Marak Warga Jadi Korban, Rumah Sakit Jiwa Jabar Bakal Buka Klinik Pasien Judi Online    “Kita juga ingin tau sejauh mana Bank Indonesia (BI) memberikan izin terhadap penyelenggara layanan jasa pembayaran dan bagaimana peran OJK mengawasinya?,” kata Aboe, Sekjen PKS ini sangat prihatin akan maraknya transaksi Judol yang semakin digemari masyarakat hingga anggota dewan. BACA JUGA: Begini Cara Selebgram Dapat Orderan Promosi Judi Online    Pasalnya, banyak kasus bunuh diri akibat judi online. Karena itu, Ia akan membahas usulan pembentukan pansus judol ini bersama kawan kawan di Fraksi DPR. “Sosialisasikan akan kita lakukan dengan sejumlah fraksi agar Pansus Judol ini bisa dibentuk dan membongkar praktik jasa layanan pembayaran Judol,” tegasnya Aboe juga setuju jika dana transaksi judol dikembalikan ke negara. Artinya, bank tidak hanya sebatas memblokir rekening, tetapi bank wajib mengembalikan dana tersebut ke negara. Sebelumnya, Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri meminta Lembaga keuangan mengembalikan pendapatan judi online ke negara dan segera dibentuk Pansus Judol. Dia juga mengusulkan sejumlah Langkah untuk mencegah judi online. Seperti peningkatan kerja sama antarlembaga pemerintah, sKementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8xNS8xLzE4MjgzNS81L3g5MjdzeTI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Habib Aboe Bakar Al Habsyi akan mendorong pembentukan Panita Khusus (Pansus) Judi Online (Judol) di DPR. "Hadirnya pansus untuk mengevaluasi kinerja lembaga keuangan yang diduga ikut membantu tranksasi pembayaran judol ini,”ujarnya di Jakarta, Selasa (16/7/2024). Hal ini juga menanggapi usulan Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri agar DPR membentuk Pansus Judi Online. BACA JUGA: Marak Warga Jadi Korban, Rumah Sakit Jiwa Jabar Bakal Buka Klinik Pasien Judi Online    “Kita juga ingin tau sejauh mana Bank Indonesia (BI) memberikan izin terhadap penyelenggara layanan jasa pembayaran dan bagaimana peran OJK mengawasinya?,” kata Aboe, Sekjen PKS ini sangat prihatin akan maraknya transaksi Judol yang semakin digemari masyarakat hingga anggota dewan. BACA JUGA: Begini Cara Selebgram Dapat Orderan Promosi Judi Online    Pasalnya, banyak kasus bunuh diri akibat judi online. Karena itu, Ia akan membahas usulan pembentukan pansus judol ini bersama kawan kawan di Fraksi DPR. “Sosialisasikan akan kita lakukan dengan sejumlah fraksi agar Pansus Judol ini bisa dibentuk dan membongkar praktik jasa layanan pembayaran Judol,” tegasnya Aboe juga setuju jika dana transaksi judol dikembalikan ke negara. Artinya, bank tidak hanya sebatas memblokir rekening, tetapi bank wajib mengembalikan dana tersebut ke negara. Sebelumnya, Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri meminta Lembaga keuangan mengembalikan pendapatan judi online ke negara dan segera dibentuk Pansus Judol. Dia juga mengusulkan sejumlah Langkah untuk mencegah judi online. Seperti peningkatan kerja sama antarlembaga pemerintah, sKementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).