Evaluasi Polri penting untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.https://news.okezone.com/read/2024/07/17/337/3035588/mahfud-md-saran-ke-prabowo-agar-evaluasi-khusus-polriidhttps://news.okezone.com/read/2024/07/17/337/3035588/mahfud-md-saran-ke-prabowo-agar-evaluasi-khusus-polrihttps://news.okezone.com/read/2024/07/17/337/3035588/mahfud-md-saran-ke-prabowo-agar-evaluasi-khusus-polriRabu 17 Juli 2024 14:55 WIBRakhmatullohMahfud MD (MPI)https://img.okezone.com/content/2024/07/17/337/3035588/mahfud-md-saran-ke-prabowo-agar-evaluasi-khusus-polri-V5Y3ZIP8HB.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8xNi8xLzE4Mjg1NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyarankan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengevalusi Polri, karena penegakan hukum dilakukan polisi selama ini sering jadi sorotan publik. Hal itu disampaikan Mahfud di Youtube Program Terus Terang Mahfud MD Episode 9. MNC telah meminta izin dari Tim Mahfud untuk menyampaikan beberapa pandangan Mahfud terkait permasalahan hukum di Indonesia. Mahfud mengatakan bahwa Prabowo saat sudah sah jadi Presiden nantinya berhak mengevaluasi bidang hukum, khususnya kinerja Polri. Evaluasi khusus ini disebutnya penting untuk menjawab kepercayaan publik.  BACA JUGA: Terjunkan Propam dan Irwasum Tuntaskan Kasus Vina Cirebon, Kapolri: Kita Sampaikan secara Transparan! "Ya menurut saya perlu, memberikan catatan-catatan khusus, ini lho, jadi ini loh kasus, ini lho yang harus Anda (prabowo) perbaiki. Ya Polri menurut saya harus terbuka saja, kalau ini memang arahan Presiden, lakukan (evaluasi)," ujar Mahfud, dikutip Rabu (17/7/2024). Mahfud mengatakan, bahwa Prabowo harus memberikan arahan-arahan khusus baik kepada Polri, Kejaksaan Agung, TNI, Bea Cukai dan Kementerian Keuangan. "Presiden itu harus ikut (mengevaluasi) kalau negara ini mau tertib, harus diikuti karena dia berdasar (terpilih) hasil pemilu yang sah gitu. Pemilu itu kan perlunya memilih pimpinan yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menentukan sesuatu yang harus diikuti, kan gitu. Nah klo setiap orang kalah pemilu, saya ndak ikut, ya tetap aja ikut. Misalnya kenaikan pajak. Wah saya ndak milih itu, ndak mau bayar (pajak), wah ya ditangkap," ungkapnya.  BACA JUGA: Mahfud MD: KPU Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada 2024 Mahfud menganggap, evaluasi dan arahan-arahan sangat Presiden diperlukan untuk meningkatkan sistem hukum di Indonesia. Sehingga, aparat hukum bisa bertindak berdasarkan prosedur-prosedur hukum. "Itu cara kita berdemokrasi dengan cara berkeadaban. Karena kemarin saya bilang itu demokrasi harus berkeadaban, keadabannya di mana? Tegakkan hukum dengan baik. Karena demokrasi tanpa hukum itu liar dan anarkis. Tapi hukum tanpa demokrasi itu sewenang-sewenang, suka-suka aja," pungkasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8xNi8xLzE4Mjg1NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyarankan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengevalusi Polri, karena penegakan hukum dilakukan polisi selama ini sering jadi sorotan publik. Hal itu disampaikan Mahfud di Youtube Program Terus Terang Mahfud MD Episode 9. MNC telah meminta izin dari Tim Mahfud untuk menyampaikan beberapa pandangan Mahfud terkait permasalahan hukum di Indonesia. Mahfud mengatakan bahwa Prabowo saat sudah sah jadi Presiden nantinya berhak mengevaluasi bidang hukum, khususnya kinerja Polri. Evaluasi khusus ini disebutnya penting untuk menjawab kepercayaan publik.  BACA JUGA: Terjunkan Propam dan Irwasum Tuntaskan Kasus Vina Cirebon, Kapolri: Kita Sampaikan secara Transparan! "Ya menurut saya perlu, memberikan catatan-catatan khusus, ini lho, jadi ini loh kasus, ini lho yang harus Anda (prabowo) perbaiki. Ya Polri menurut saya harus terbuka saja, kalau ini memang arahan Presiden, lakukan (evaluasi)," ujar Mahfud, dikutip Rabu (17/7/2024). Mahfud mengatakan, bahwa Prabowo harus memberikan arahan-arahan khusus baik kepada Polri, Kejaksaan Agung, TNI, Bea Cukai dan Kementerian Keuangan. "Presiden itu harus ikut (mengevaluasi) kalau negara ini mau tertib, harus diikuti karena dia berdasar (terpilih) hasil pemilu yang sah gitu. Pemilu itu kan perlunya memilih pimpinan yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menentukan sesuatu yang harus diikuti, kan gitu. Nah klo setiap orang kalah pemilu, saya ndak ikut, ya tetap aja ikut. Misalnya kenaikan pajak. Wah saya ndak milih itu, ndak mau bayar (pajak), wah ya ditangkap," ungkapnya.  BACA JUGA: Mahfud MD: KPU Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada 2024 Mahfud menganggap, evaluasi dan arahan-arahan sangat Presiden diperlukan untuk meningkatkan sistem hukum di Indonesia. Sehingga, aparat hukum bisa bertindak berdasarkan prosedur-prosedur hukum. "Itu cara kita berdemokrasi dengan cara berkeadaban. Karena kemarin saya bilang itu demokrasi harus berkeadaban, keadabannya di mana? Tegakkan hukum dengan baik. Karena demokrasi tanpa hukum itu liar dan anarkis. Tapi hukum tanpa demokrasi itu sewenang-sewenang, suka-suka aja," pungkasnya.