Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi adanya kritik terkait revisi Undang-Undang (RUU) TNI-Polri yang menuai pro-kontra.https://news.okezone.com/read/2024/07/19/337/3036807/respons-jokowi-soal-pro-kontra-ruu-tni-polriidhttps://news.okezone.com/read/2024/07/19/337/3036807/respons-jokowi-soal-pro-kontra-ruu-tni-polrihttps://news.okezone.com/read/2024/07/19/337/3036807/respons-jokowi-soal-pro-kontra-ruu-tni-polriJum'at 19 Juli 2024 19:58 WIBRaka Dwi NoviantoRepons Jokowi soal pro-kontra RUU TNI-Polri (Foto : MNC Media)https://img.okezone.com/content/2024/07/19/337/3036807/respons-jokowi-soal-pro-kontra-revisi-ruu-tni-polri-nWluuKMyyE.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi adanya kritik terkait revisi Undang-Undang (RUU) TNI-Polri yang menuai pro-kontra. "Coba ditanyakan ke DPR tanyakan ke Menkopolhukam," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024). BACA JUGA: Presiden Jokowi Siap Berkantor di IKN    Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menegaskan, Revisi Undang-Undang (RUU) TNI-Polri tidak akan membuka peluang bagi prajurit aktif untuk terjun politik praktis. Hadi mengakui bahwa revisi Undang-undang TNI-Polri akan memperluas jabatan prajurit TNI di kementerian dan lembaga. Namun, dia memastikan TNI tidak akan menyentuh ranah politik. BACA JUGA: Imparsial Minta DPR Tak Lanjutkan Pembahasan RUU TNI: Tidak Genting "Tugas TNI di kementerian lembaga itu adalah bukan untuk kepentingan politik praktis, tapi adalah untuk menjawab kebutuhan dari kementerian lembaga dan sesuai dengan kebijakan presiden," kata Hadi kepada wartawan, Kamis 11 Juli 2024. Hadi mencontohkan, dalam mengatasi persoalan ketahanan laut, anggota TNI Angkatan Laut (AL) bisa ditempatkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)."Diperlukan keahlian dalam bidang kelauatan maka diperlukan ahli-ahli dari TNI AL," katanya. Hadi juga menegaskan bahwa RUU TNI-Polri berbeda dengan dwifungsi ABRI pada masa orde baru. Karena prajurit TNI tidak memiliki dua fungsi pertahanan - keamanan dan kekuatan sosial politik. "Jadi dalam pembahasan nanti, tidak akan masuk kepada norma-norma itu dan isinya juga tidak akan seperti itu," sambungnya.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi adanya kritik terkait revisi Undang-Undang (RUU) TNI-Polri yang menuai pro-kontra. "Coba ditanyakan ke DPR tanyakan ke Menkopolhukam," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024). BACA JUGA: Presiden Jokowi Siap Berkantor di IKN    Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menegaskan, Revisi Undang-Undang (RUU) TNI-Polri tidak akan membuka peluang bagi prajurit aktif untuk terjun politik praktis. Hadi mengakui bahwa revisi Undang-undang TNI-Polri akan memperluas jabatan prajurit TNI di kementerian dan lembaga. Namun, dia memastikan TNI tidak akan menyentuh ranah politik. BACA JUGA: Imparsial Minta DPR Tak Lanjutkan Pembahasan RUU TNI: Tidak Genting "Tugas TNI di kementerian lembaga itu adalah bukan untuk kepentingan politik praktis, tapi adalah untuk menjawab kebutuhan dari kementerian lembaga dan sesuai dengan kebijakan presiden," kata Hadi kepada wartawan, Kamis 11 Juli 2024. Hadi mencontohkan, dalam mengatasi persoalan ketahanan laut, anggota TNI Angkatan Laut (AL) bisa ditempatkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)."Diperlukan keahlian dalam bidang kelauatan maka diperlukan ahli-ahli dari TNI AL," katanya. Hadi juga menegaskan bahwa RUU TNI-Polri berbeda dengan dwifungsi ABRI pada masa orde baru. Karena prajurit TNI tidak memiliki dua fungsi pertahanan - keamanan dan kekuatan sosial politik. "Jadi dalam pembahasan nanti, tidak akan masuk kepada norma-norma itu dan isinya juga tidak akan seperti itu," sambungnya.