Argumentasi Israel bahwa negaranya memiliki hak atas wilayah tersebut sudah ditentang ICJ.https://news.okezone.com/read/2024/07/22/337/3037768/respons-putusan-mahkamah-internasional-kemlu-ri-israel-tak-pernah-miliki-tepi-barat-dan-gazaidhttps://news.okezone.com/read/2024/07/22/337/3037768/respons-putusan-mahkamah-internasional-kemlu-ri-israel-tak-pernah-miliki-tepi-barat-dan-gazahttps://news.okezone.com/read/2024/07/22/337/3037768/respons-putusan-mahkamah-internasional-kemlu-ri-israel-tak-pernah-miliki-tepi-barat-dan-gazaSenin 22 Juli 2024 14:25 WIBWidya MichellaKemlu RI. (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/07/22/337/3037768/respons-putusan-mahkamah-internasional-kemlu-ri-israel-tak-pernah-miliki-tepi-barat-dan-gaza-hyo16WCqm5.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8yMi8xLzE4MzA0Mi81L3g5Mm1qMzg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Direktur Jenderal Asia Pasifik & Afrika Kemlu RI, Duta Besar Abdul Kadir Jailani menegaskan Israel tak pernah memiliki Tepi Barat dan Gaza. Argumentasi Israel bahwa negaranya memiliki hak atas wilayah tersebut sudah ditentang oleh Mahkamah Internasional atau International Court Of Justice (ICJ). "ICJ tidak mempertimbangkan (argumentasi Israel). Pertama karena majelis hukum PBB tidak memintanya untuk membahas. Kedua, meskipun ada beberapa negara dan ada satu Hakim ICJ yang secara khusus mengajukan argumentasi itu, malangnya argumen itu tidak cukup, argumentasi itu dianggap kurang memadai," kata Abdul kepada wartawan di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024). BACA JUGA: Pasukan Israel Serang Pejuang Palestina di Gaza Selatan, Hantam Wilayah Tengah Atas pertimbangan itu, akhirnya mahkamah internasional menetapkan adviser opinion atau fatwa hukum tentang tindakan israel di wilayah kependudukan Palestina pada 19 Juli 2024 lalu. Fatwa hukum yang berjalan ini memenuhi harapan besar masyarakat internasional terhadap mahkamah bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan bangsa Palestina. Serta mahkamah telah menegakkan rules-based international order dengan mengucapkan status ilegal pendudukan israel terhadap {alestina. "Oleh karenanya arti penting keputusan ICJ pertama adalah bangsa Palestina memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri," ucapnya. BACA JUGA: Mahkamah Internasional Nyatakan Pendudukan Israel di Palestina Ilegal, Menlu RI: Putusan Bersejarah    Abdul mengatakan bahwa tindakan Israel terhadap klaim dengan teritori tepi barat sungai Yordan dan Gaza dan status Israel di tepi barat dan Gaza adalah sebagai occupying power. Status itu pun menandakan bahwa Israel tidak berhak memiliki wilayah itu. "Dengan demikian kalau dia sebagai occupying power, Israel tidak pernah memiliki wilayah itu dan dia tidak pernah memiliki hak atas apapun juga," ucapnya.Selanjutnya ICJ, kata Abdul berpandangan Israel telah melakukan aneksasi atau pencaplokan terhadap bangsa Palestina dengan menggunakan kekerasan. Maka dia meminta agar Israel segera menghentikan okupansi tersebut. "Israel juga melakukan diskriminasi dan semua tindakan Israel yang dilakukan di tanah pendudukan palestina dianggap bertentangan dengan hukum internasional. Dan karenanya, konsekuensinya adalah keberadaan Israel di tepi barat sungai yordan dan Gaza harus segera diakhiri," tuturnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8yMi8xLzE4MzA0Mi81L3g5Mm1qMzg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Direktur Jenderal Asia Pasifik & Afrika Kemlu RI, Duta Besar Abdul Kadir Jailani menegaskan Israel tak pernah memiliki Tepi Barat dan Gaza. Argumentasi Israel bahwa negaranya memiliki hak atas wilayah tersebut sudah ditentang oleh Mahkamah Internasional atau International Court Of Justice (ICJ). "ICJ tidak mempertimbangkan (argumentasi Israel). Pertama karena majelis hukum PBB tidak memintanya untuk membahas. Kedua, meskipun ada beberapa negara dan ada satu Hakim ICJ yang secara khusus mengajukan argumentasi itu, malangnya argumen itu tidak cukup, argumentasi itu dianggap kurang memadai," kata Abdul kepada wartawan di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024). BACA JUGA: Pasukan Israel Serang Pejuang Palestina di Gaza Selatan, Hantam Wilayah Tengah Atas pertimbangan itu, akhirnya mahkamah internasional menetapkan adviser opinion atau fatwa hukum tentang tindakan israel di wilayah kependudukan Palestina pada 19 Juli 2024 lalu. Fatwa hukum yang berjalan ini memenuhi harapan besar masyarakat internasional terhadap mahkamah bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan bangsa Palestina. Serta mahkamah telah menegakkan rules-based international order dengan mengucapkan status ilegal pendudukan israel terhadap {alestina. "Oleh karenanya arti penting keputusan ICJ pertama adalah bangsa Palestina memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri," ucapnya. BACA JUGA: Mahkamah Internasional Nyatakan Pendudukan Israel di Palestina Ilegal, Menlu RI: Putusan Bersejarah    Abdul mengatakan bahwa tindakan Israel terhadap klaim dengan teritori tepi barat sungai Yordan dan Gaza dan status Israel di tepi barat dan Gaza adalah sebagai occupying power. Status itu pun menandakan bahwa Israel tidak berhak memiliki wilayah itu. "Dengan demikian kalau dia sebagai occupying power, Israel tidak pernah memiliki wilayah itu dan dia tidak pernah memiliki hak atas apapun juga," ucapnya.Selanjutnya ICJ, kata Abdul berpandangan Israel telah melakukan aneksasi atau pencaplokan terhadap bangsa Palestina dengan menggunakan kekerasan. Maka dia meminta agar Israel segera menghentikan okupansi tersebut. "Israel juga melakukan diskriminasi dan semua tindakan Israel yang dilakukan di tanah pendudukan palestina dianggap bertentangan dengan hukum internasional. Dan karenanya, konsekuensinya adalah keberadaan Israel di tepi barat sungai yordan dan Gaza harus segera diakhiri," tuturnya.