Saat ini, proses administrasi Surpres pergantian Ketua KPU masih belum rampung.https://news.okezone.com/read/2024/07/23/337/3038254/jokowi-akui-surpres-pergantian-ketua-kpu-terhambat-proses-administrasiidhttps://news.okezone.com/read/2024/07/23/337/3038254/jokowi-akui-surpres-pergantian-ketua-kpu-terhambat-proses-administrasihttps://news.okezone.com/read/2024/07/23/337/3038254/jokowi-akui-surpres-pergantian-ketua-kpu-terhambat-proses-administrasiSelasa 23 Juli 2024 13:17 WIBRaka Dwi NoviantoPresiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Kepresidenan)https://img.okezone.com/content/2024/07/23/337/3038254/jokowi-akui-surpres-pergantian-ketua-kpu-terhambat-proses-administrasi-T3RDdYQX05.jpg  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8xMC8xLzE4MjY4NS81L3g5MXV3OXE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan percepat penerbitan surat presiden (Surpres) pergantian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat ini, proses administrasi masih belum rampung.  Jokowi sebelumnya sudah lebih dulu meneken keputusan presiden (Keppres) perihal pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU. "Itu kan proses administrasi. Kalau sudah selesai rampung akan kita percepat," kata Jokowi di Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (23/7/2024). BACA JUGA: Kantin Sekolah SD di Duren Sawit Kebakaran, 17 Mobil Damkar Diterjunkan ke Lokasi Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memberhentikan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU masa jabatan 2022-2027. Hal tersebut diatur dalam Keppres No. 73 P tanggal 9 Juli 2024. "Menindaklanjuti Putusan DKPP dan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Presiden telah menandatangani Keppres No. 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Rabu 10 Juli 2024. Diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua merangkap Anggota KPU. Fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa Hasyim Asy'ari melakukan tindak asusila terhadap CAT, Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. BACA JUGA: Jokowi dan Kaesang Bakal Hadiri Munas Relawan AAJ Akhir Pekan Ini Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Sidang DKPP Heddy Lugito dalam sidang perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan terlapor KPU Hasyim Asy'ari di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu 3 Juli 2024.  Dalam putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan dari pengadu. "Dua, menjatuhkan sanksi pemberhetian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan," ujar Ketua Majelis Sidang DKPP Heddy Lugito di ruang rapat utama DKPP, Rabu 3 Juli 2024. BACA JUGA: Tante Cantik Pacari Berondong hingga Hamil, Nekat Aborsi dan Kubur Janinnya di TPU Ketiga, Majelis DKPP juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. "Empat, memerintahkan Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan ini," ujarnya.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8xMC8xLzE4MjY4NS81L3g5MXV3OXE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan percepat penerbitan surat presiden (Surpres) pergantian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat ini, proses administrasi masih belum rampung.  Jokowi sebelumnya sudah lebih dulu meneken keputusan presiden (Keppres) perihal pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU. "Itu kan proses administrasi. Kalau sudah selesai rampung akan kita percepat," kata Jokowi di Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (23/7/2024). BACA JUGA: Kantin Sekolah SD di Duren Sawit Kebakaran, 17 Mobil Damkar Diterjunkan ke Lokasi Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memberhentikan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU masa jabatan 2022-2027. Hal tersebut diatur dalam Keppres No. 73 P tanggal 9 Juli 2024. "Menindaklanjuti Putusan DKPP dan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Presiden telah menandatangani Keppres No. 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Rabu 10 Juli 2024. Diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua merangkap Anggota KPU. Fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa Hasyim Asy'ari melakukan tindak asusila terhadap CAT, Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. BACA JUGA: Jokowi dan Kaesang Bakal Hadiri Munas Relawan AAJ Akhir Pekan Ini Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Sidang DKPP Heddy Lugito dalam sidang perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan terlapor KPU Hasyim Asy'ari di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu 3 Juli 2024.  Dalam putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan dari pengadu. "Dua, menjatuhkan sanksi pemberhetian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan," ujar Ketua Majelis Sidang DKPP Heddy Lugito di ruang rapat utama DKPP, Rabu 3 Juli 2024. BACA JUGA: Tante Cantik Pacari Berondong hingga Hamil, Nekat Aborsi dan Kubur Janinnya di TPU Ketiga, Majelis DKPP juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. "Empat, memerintahkan Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan ini," ujarnya.