Jika UU tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila maka bangsa ini akan terombang-ambing oleh kekuatan global.https://news.okezone.com/read/2024/07/24/337/3038591/cak-imin-minta-uu-omnibus-law-dikaji-ulang-apakah-sesuai-dengan-ideologi-pancasilaidhttps://news.okezone.com/read/2024/07/24/337/3038591/cak-imin-minta-uu-omnibus-law-dikaji-ulang-apakah-sesuai-dengan-ideologi-pancasilahttps://news.okezone.com/read/2024/07/24/337/3038591/cak-imin-minta-uu-omnibus-law-dikaji-ulang-apakah-sesuai-dengan-ideologi-pancasilaRabu 24 Juli 2024 03:29 WIBDanandaya Arya putraMukernas PKB (MPI/Danandaya)https://img.okezone.com/content/2024/07/24/337/3038591/cak-imin-minta-uu-omnibus-law-dikaji-ulang-apakah-sesuai-dengan-ideologi-pancasila-Yf9gztPeNn.jpgJAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta agar undang-undang (UU) dalam Omnibus Law agar dikaji ulang apakah selaras dengan ideologi Pancasila atau tidak. “Seluruh undang-undang terbaru yang ada di dalam Omnibus Law, kita cek ulang apakah sesuai dengan ideologi Pancasila. Di situlah yang disebut komitmen dan keistikomahan kita di dalam menjaga pilar,” kata Cak Imin dalam pembukaan Harlah ke-26 dan Mukernas PKB di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024). Dia menegaskan jika UU tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila maka bangsa ini akan terombang-ambing oleh kekuatan global. Serta membawa ekonomi Indonesia ke hal yang tidak pasti.  BACA JUGA: Tuntutan Utama Ribuan Buruh: Cabut Omnibus Law Ciptaker hingga Tolak Upah Murah "Sementara kita tidak punya pijakan, sehingga pada detik ini kita menyaksikan hari ini dan ke depan bangsa kita adalah bangsa konsumen yang hanya menikmati pertumbuhan ekonomi negara lain. Sementara kita mengunyah-ngunyah potensi ekonomi kita," sambungnya. Dia juga menegaskan pembangunan tidak konsisten dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pasti ujung-ujungnya akan gagal. Hal itu berujung pada kerugian.  BACA JUGA: Mahfud Sebut Tak Semua Sektor Regulasinya Diterapkan Omnibus Law "Terombang-ambing dan bahkan didikte oleh dinamika global yang tidak pernah kelihatan, Invisible hand itu ternyata bukan ke arah kemajuan, tetapi bisa menuju kepada kebangkrutan dan ketidakberdayaan," katanya. "Inilah cara pandang ideologis kita yang saya berharap menjadi pijakan dan rujukan kita di dalam implementasi tugas-tugas kelembagaan partai politik khususnya di dalam membangun pemerintahan melalui legislatif, eksekutif dan seluruh sistem sendi-sendi pemerintahan," sambungnya. JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta agar undang-undang (UU) dalam Omnibus Law agar dikaji ulang apakah selaras dengan ideologi Pancasila atau tidak. “Seluruh undang-undang terbaru yang ada di dalam Omnibus Law, kita cek ulang apakah sesuai dengan ideologi Pancasila. Di situlah yang disebut komitmen dan keistikomahan kita di dalam menjaga pilar,” kata Cak Imin dalam pembukaan Harlah ke-26 dan Mukernas PKB di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024). Dia menegaskan jika UU tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila maka bangsa ini akan terombang-ambing oleh kekuatan global. Serta membawa ekonomi Indonesia ke hal yang tidak pasti.  BACA JUGA: Tuntutan Utama Ribuan Buruh: Cabut Omnibus Law Ciptaker hingga Tolak Upah Murah "Sementara kita tidak punya pijakan, sehingga pada detik ini kita menyaksikan hari ini dan ke depan bangsa kita adalah bangsa konsumen yang hanya menikmati pertumbuhan ekonomi negara lain. Sementara kita mengunyah-ngunyah potensi ekonomi kita," sambungnya. Dia juga menegaskan pembangunan tidak konsisten dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pasti ujung-ujungnya akan gagal. Hal itu berujung pada kerugian.  BACA JUGA: Mahfud Sebut Tak Semua Sektor Regulasinya Diterapkan Omnibus Law "Terombang-ambing dan bahkan didikte oleh dinamika global yang tidak pernah kelihatan, Invisible hand itu ternyata bukan ke arah kemajuan, tetapi bisa menuju kepada kebangkrutan dan ketidakberdayaan," katanya. "Inilah cara pandang ideologis kita yang saya berharap menjadi pijakan dan rujukan kita di dalam implementasi tugas-tugas kelembagaan partai politik khususnya di dalam membangun pemerintahan melalui legislatif, eksekutif dan seluruh sistem sendi-sendi pemerintahan," sambungnya.