Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang dakwaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah, di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. https://news.okezone.com/read/2024/07/31/337/3042265/sidang-perdana-kasus-korupsi-timah-tiga-eks-pejabat-esdm-didakwa-rugikan-negara-rp300-triliunidhttps://news.okezone.com/read/2024/07/31/337/3042265/sidang-perdana-kasus-korupsi-timah-tiga-eks-pejabat-esdm-didakwa-rugikan-negara-rp300-triliunhttps://news.okezone.com/read/2024/07/31/337/3042265/sidang-perdana-kasus-korupsi-timah-tiga-eks-pejabat-esdm-didakwa-rugikan-negara-rp300-triliunRabu 31 Juli 2024 16:27 WIBNur KhabibiSidang perdana kasus korupsi timah (foto: MPI/Khabibi)https://img.okezone.com/content/2024/07/31/337/3042265/sidang_perdana_kasus_korupsi_timah-k5vu_large.jpg JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang dakwaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah, di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Sidang perdana itu, duduk sebagai Terdakwa Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam pada Dinas ESDM Bangka Belitung 2021-2023, Amir Syahbana; eks Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung; Rusbani alias Bani; dan Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung pada 2015-2019, Suranto Wibowo.  Kepada mereka, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa ketiganya merugikan keuangan negara Rp300.003.263.938.131,14 (Rp300 triliun). Jumlah tersebut, berdasarkan hasil audit.  "Merugikan kuangan negara sebesar Rp300.003.263.938.131,1 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah 2015-2022," kata JPU di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/7/2024). JPU menjelaskan, kerugian negara itu didapat dari berbagai hal yakni kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah yang tidak sesuai ketentuan Rp2.284.950.217.912,14;  Kerugian Negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah illegal Rp26.648.625.701.519; dan Kerugian negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah illegal (Ahli Lingkungan Hidup) Rp271.069.688.018.700.   JPU melanjutkan, tindakan itu dilakukan para Terdakwa bersama-sama dengan Bambang Gatot Ariyono, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Emil Erminda, Alwin Albar, Tamron alias Aon, Achmad Albani, Hasan Tjhie, Kwan Yung alias Buyunh, Suwito Gunawan alias Awi, M.B. Gunawan, Robert Indarto, Hendry Lie, Fandy Lingga, Rosalina, Suparta, Reza Andriansyah, dan Harvey Moeis. Dari kerugian negara tersebut, JPU juga menyatakan memperkaya sejumlah pihak, berikut rinciannya: Amir Syahbana: Rp325.999.998 Suparta melalui PT Refines Bangka: Rp4.571.438.582.561 Tamron melalui CV Venus Inti Perkasa: Rp3.660.991.650.663 Robert Indarto melalui PT Sariwiguna Binasentosa: Rp1.920.273.791.788 Suwito Gunawan melalui PT Stanindo Inti Perkasa: Rp2.200.704.628.766   Hendry Lie melalui PT Trinido Internusa: Rp1.059.577.589 375 mitra jasa usaha pertambangan: Rp10.387.091.224.913 CV. Indo Megal Asia dan CV. Koperasi Karyawan Mitra Mandiri: Ep4.416.699.042.396 Emil Erminda melalui CV Salsabila: Rp986.799.408.690 Harvey Moeis dan Helena Lim: Rp420.000.000.000 JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang dakwaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah, di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Sidang perdana itu, duduk sebagai Terdakwa Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam pada Dinas ESDM Bangka Belitung 2021-2023, Amir Syahbana; eks Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung; Rusbani alias Bani; dan Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung pada 2015-2019, Suranto Wibowo.  Kepada mereka, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa ketiganya merugikan keuangan negara Rp300.003.263.938.131,14 (Rp300 triliun). Jumlah tersebut, berdasarkan hasil audit.  "Merugikan kuangan negara sebesar Rp300.003.263.938.131,1 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah 2015-2022," kata JPU di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/7/2024). JPU menjelaskan, kerugian negara itu didapat dari berbagai hal yakni kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah yang tidak sesuai ketentuan Rp2.284.950.217.912,14;  Kerugian Negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah illegal Rp26.648.625.701.519; dan Kerugian negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah illegal (Ahli Lingkungan Hidup) Rp271.069.688.018.700.   JPU melanjutkan, tindakan itu dilakukan para Terdakwa bersama-sama dengan Bambang Gatot Ariyono, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Emil Erminda, Alwin Albar, Tamron alias Aon, Achmad Albani, Hasan Tjhie, Kwan Yung alias Buyunh, Suwito Gunawan alias Awi, M.B. Gunawan, Robert Indarto, Hendry Lie, Fandy Lingga, Rosalina, Suparta, Reza Andriansyah, dan Harvey Moeis. Dari kerugian negara tersebut, JPU juga menyatakan memperkaya sejumlah pihak, berikut rinciannya: Amir Syahbana: Rp325.999.998 Suparta melalui PT Refines Bangka: Rp4.571.438.582.561 Tamron melalui CV Venus Inti Perkasa: Rp3.660.991.650.663 Robert Indarto melalui PT Sariwiguna Binasentosa: Rp1.920.273.791.788 Suwito Gunawan melalui PT Stanindo Inti Perkasa: Rp2.200.704.628.766   Hendry Lie melalui PT Trinido Internusa: Rp1.059.577.589 375 mitra jasa usaha pertambangan: Rp10.387.091.224.913 CV. Indo Megal Asia dan CV. Koperasi Karyawan Mitra Mandiri: Ep4.416.699.042.396 Emil Erminda melalui CV Salsabila: Rp986.799.408.690 Harvey Moeis dan Helena Lim: Rp420.000.000.000