Mensesneg Pratikno meminta agar hal tersebut dinyatakan langsung kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. https://news.okezone.com/read/2024/08/06/337/3045069/heboh-aturan-kondom-untuk-pelajar-istana-tanya-pak-menkesidhttps://news.okezone.com/read/2024/08/06/337/3045069/heboh-aturan-kondom-untuk-pelajar-istana-tanya-pak-menkeshttps://news.okezone.com/read/2024/08/06/337/3045069/heboh-aturan-kondom-untuk-pelajar-istana-tanya-pak-menkesSelasa 06 Agustus 2024 16:25 WIBRaka Dwi NoviantoHeboh Aturan Kondom untuk Pelajar/isthttps://img.okezone.com/content/2024/08/06/337/3045069/kondom-QXs0_large.jpgJAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menanggapi perihal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan menuai polemik. Khususnya dalam aturan penyediaan alat kontrasepsi atau kondom bagi usia sekolah dan remaja. Mensesneg Pratikno meminta agar hal tersebut dinyatakan langsung kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. "Waduh tanya Pak Menkes saja lah,"ujar Pratikno di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024). Sekadar diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam PP Kesehatan tersebut, mengatur soal edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi meliputi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Pada Pasal 103, upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi paling sedikit mengenai sistem, fungsi dan proses reproduksi; menjaga kesehatan reproduksi; perilaku seksual beresiko dan akibatnya; keluarga berencana; melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual; dan pemilihan media hiburan sesuai usia anak.   "Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah,"bunyi PP tersebut. Pelayanan kesehatan reproduksi paling sedikit meliputi deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling dan penyediaan alat kontrasepsi. "Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan, serta dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, konselor, dan atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya," bunyi aturan tersebut. JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menanggapi perihal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan menuai polemik. Khususnya dalam aturan penyediaan alat kontrasepsi atau kondom bagi usia sekolah dan remaja. Mensesneg Pratikno meminta agar hal tersebut dinyatakan langsung kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. "Waduh tanya Pak Menkes saja lah,"ujar Pratikno di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024). Sekadar diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam PP Kesehatan tersebut, mengatur soal edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi meliputi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Pada Pasal 103, upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi paling sedikit mengenai sistem, fungsi dan proses reproduksi; menjaga kesehatan reproduksi; perilaku seksual beresiko dan akibatnya; keluarga berencana; melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual; dan pemilihan media hiburan sesuai usia anak.   "Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah,"bunyi PP tersebut. Pelayanan kesehatan reproduksi paling sedikit meliputi deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling dan penyediaan alat kontrasepsi. "Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan, serta dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, konselor, dan atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya," bunyi aturan tersebut.