Ridwan Kamil menegaskan bahwa Pilkada harus sesuai dengan aturan dan harus diperbaiki jika melenceng dari ketentutan. https://news.okezone.com/read/2024/08/17/338/3050584/heboh-ktp-warga-jakarta-dicatut-dukung-dharma-kun-ridwan-kamil-harus-sesuai-aturanidhttps://news.okezone.com/read/2024/08/17/338/3050584/heboh-ktp-warga-jakarta-dicatut-dukung-dharma-kun-ridwan-kamil-harus-sesuai-aturanhttps://news.okezone.com/read/2024/08/17/338/3050584/heboh-ktp-warga-jakarta-dicatut-dukung-dharma-kun-ridwan-kamil-harus-sesuai-aturanSabtu 17 Agustus 2024 15:38 WIBRiyan Rizki RoshaliRidwan Kamil. (Foto: Ist/Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/08/17/338/3050584/ridwan_kamil-Z9Iy_large.jpgPPI - Dugaan pencatutan KTP warga Jakarta yang mendukung pasangan calon gubernur jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, bikin heboh. Merespons hal itu, mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan bahwa Pilkada harus sesuai dengan aturan dan harus diperbaiki jika melenceng dari ketentutan. “Kalau namanya pemilu Pilkada harus sesuai aturan. Kalau ditemukan tidak sesuai aturan, ya diluruskan sesuai aturan. Karena proses ini kan sudah peraturan perundang-undangan,” kata RK di Istana Negara IKN, Sabtu (17/8/2024). Saat disinggung soal lawan kotak kosong di Pilkada Jakarta, ia berharap hal tersebut tidak terjadi. “Enggak. Saya berharap tidak. Ya enggak enak lah debat dengan sesuatu yang tidak ada kan. Engga bagus juga buat demokrasi,” ujarnya. Sebelumnya, banyak warga Jakarta yang dicatut sepihak untuk kebutuhan syarat dukungan pencalonan pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardhana di Pilkada Jakarta. Salah satunya adalah warga Jakarta Pusat Samson (45). Samson melaporkan ke Polda Metro Jaya karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun. Adapun laporan dibuat di Polda Metro Jaya. Adapun laporan diterima dengan nomor LP/B/4830/VIII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 16 Agustus 2024.  Sedangkan terlapornya masih dalam penyelidikan. Terlapor diduga melanggar Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). “Saya Army Mulyanto mewakili klien saya Pak Samson tujuan hari ini adalah membuat laporan polisi terkait dengan pencatutan data nomor induk kependudukan," ujar kuasa hukum Samson, Army Mulyanto, Jumat (16/8/2024) malam. PPI - Dugaan pencatutan KTP warga Jakarta yang mendukung pasangan calon gubernur jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, bikin heboh. Merespons hal itu, mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan bahwa Pilkada harus sesuai dengan aturan dan harus diperbaiki jika melenceng dari ketentutan. “Kalau namanya pemilu Pilkada harus sesuai aturan. Kalau ditemukan tidak sesuai aturan, ya diluruskan sesuai aturan. Karena proses ini kan sudah peraturan perundang-undangan,” kata RK di Istana Negara IKN, Sabtu (17/8/2024). Saat disinggung soal lawan kotak kosong di Pilkada Jakarta, ia berharap hal tersebut tidak terjadi. “Enggak. Saya berharap tidak. Ya enggak enak lah debat dengan sesuatu yang tidak ada kan. Engga bagus juga buat demokrasi,” ujarnya. Sebelumnya, banyak warga Jakarta yang dicatut sepihak untuk kebutuhan syarat dukungan pencalonan pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardhana di Pilkada Jakarta. Salah satunya adalah warga Jakarta Pusat Samson (45). Samson melaporkan ke Polda Metro Jaya karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun. Adapun laporan dibuat di Polda Metro Jaya. Adapun laporan diterima dengan nomor LP/B/4830/VIII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 16 Agustus 2024.  Sedangkan terlapornya masih dalam penyelidikan. Terlapor diduga melanggar Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). “Saya Army Mulyanto mewakili klien saya Pak Samson tujuan hari ini adalah membuat laporan polisi terkait dengan pencatutan data nomor induk kependudukan," ujar kuasa hukum Samson, Army Mulyanto, Jumat (16/8/2024) malam.