Kejaksaan Agung (Kejagung) siap menghadapi permohonan peninjauan kembali (PK), yang bakal diajukan Jessica Kumala Wongso atas kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. https://news.okezone.com/read/2024/08/19/337/3051501/kejagung-siap-hadapi-pk-jessica-wongso-usai-bebas-bersyaratidhttps://news.okezone.com/read/2024/08/19/337/3051501/kejagung-siap-hadapi-pk-jessica-wongso-usai-bebas-bersyarathttps://news.okezone.com/read/2024/08/19/337/3051501/kejagung-siap-hadapi-pk-jessica-wongso-usai-bebas-bersyaratSenin 19 Agustus 2024 19:27 WIBIrfan Ma'rufKejagung RI (foto: dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/08/19/337/3051501/kejagung_ri-EV8l_large.jpg JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) siap menghadapi permohonan peninjauan kembali (PK), yang bakal diajukan Jessica Kumala Wongso atas kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin.  "Jika yang bersangkutan memilih mengajukan PK, maka tentu Jaksa Penuntut Umum akan menghadapinya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar kepada wartawan, Senin (19/8/2024). Harli menjelaskan, PK merupakan hak setiap terpidana. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Secara lugas menyatakan terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK kepada MA. Jadi berpulang kepada yang bersangkutan apakah akan menggunakan hak mengajukan PK atau tidak," ungkapnya.   Menurutnya, pihaknya bakal mempelajari PK yang bakal diajukan Jessica. Apakah berkaitan dengan pengajuan bukti baru atau tidak. Harli menegaskan bakal siap menghadapi PK yang bakal diajukan pihak Jessica. "Tentu harus dipahami sesuai hukum acara juga ada alasan-alasan pengajuan PK misalnya apakah benar ada bukti baru (novum) atau apakah benar ada kekeliruan/kekhilapan hakim. Jika Ybs memilih mengajukan PK maka tentu Jaksa Penuntut Umum akan menghadapinya," pungkasnya. JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) siap menghadapi permohonan peninjauan kembali (PK), yang bakal diajukan Jessica Kumala Wongso atas kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin.  "Jika yang bersangkutan memilih mengajukan PK, maka tentu Jaksa Penuntut Umum akan menghadapinya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar kepada wartawan, Senin (19/8/2024). Harli menjelaskan, PK merupakan hak setiap terpidana. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Secara lugas menyatakan terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK kepada MA. Jadi berpulang kepada yang bersangkutan apakah akan menggunakan hak mengajukan PK atau tidak," ungkapnya.   Menurutnya, pihaknya bakal mempelajari PK yang bakal diajukan Jessica. Apakah berkaitan dengan pengajuan bukti baru atau tidak. Harli menegaskan bakal siap menghadapi PK yang bakal diajukan pihak Jessica. "Tentu harus dipahami sesuai hukum acara juga ada alasan-alasan pengajuan PK misalnya apakah benar ada bukti baru (novum) atau apakah benar ada kekeliruan/kekhilapan hakim. Jika Ybs memilih mengajukan PK maka tentu Jaksa Penuntut Umum akan menghadapinya," pungkasnya.