Pimpinan Baleg mengakui rapat pasca-putusan MK soal pilkada ini ramai. https://news.okezone.com/read/2024/08/21/337/3052292/dpr-pemerintah-bahas-ruu-pilkada-pasca-putusan-mk-baleg-ini-rapat-paling-ramaiidhttps://news.okezone.com/read/2024/08/21/337/3052292/dpr-pemerintah-bahas-ruu-pilkada-pasca-putusan-mk-baleg-ini-rapat-paling-ramaihttps://news.okezone.com/read/2024/08/21/337/3052292/dpr-pemerintah-bahas-ruu-pilkada-pasca-putusan-mk-baleg-ini-rapat-paling-ramaiRabu 21 Agustus 2024 11:58 WIBDanandaya Arya putraPimpinan Baleg DPR RIhttps://img.okezone.com/content/2024/08/21/337/3052292/pimpinan_baleg_dpr_ri-ycIx_large.jpgJAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat bersama pemerintah untuk membahas Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Pilkada di ruang rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). Pimpinan Baleg mengakui rapat pasca-putusan MK soal pilkada ini ramai. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek dalam pembukaan rapat. Ia menyapa satu-satu wakil pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut, seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham ) Supratman Andi Agtas; lalu perwakilan dari Kementerian Keuangan. "Yang terhormat Sodara Menteri Dalam Negeri, yang terhormat sodara Menteri Hukum dan HAM, yang terhormat sodara Menteri Keuangan atau yang mewakili," ujar Awiek di ruang rapat. Selanjutnya, Awiek menyampaikan agenda rapat kerja ini dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pembahasan atas RUU tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang atau RUU Pilkada. Usai membacakan pembahasan itu, dia lantas menyebut kalau 28 perwakilan rakyat dari 9 fraksi di DPR telah hadir dalam rapat tersebut. Dia juga menyebut rapat kali ini paling banyak diikuti oleh peserta rapat. "Sesuai dengan laporan sekretariat rapat ini telah dihadiri oleh 28 orang anggota dari 80 anggota dari 9 fraksi lengkap. Bahkan ini tergolong rapat paling ramai pak menteri," tuturnya. Adapun agenda terkait rapat yang digelar sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan kepala daerah itu. Diantaranya pembahasan RUU Pilkada di tingkat panitia Kerja (Panja).  Baleg DPR juga akan mengadakan rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pengambilan keputusan atas hasil Pembahasan RUU Pilkada.   JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat bersama pemerintah untuk membahas Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Pilkada di ruang rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). Pimpinan Baleg mengakui rapat pasca-putusan MK soal pilkada ini ramai. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek dalam pembukaan rapat. Ia menyapa satu-satu wakil pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut, seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham ) Supratman Andi Agtas; lalu perwakilan dari Kementerian Keuangan. "Yang terhormat Sodara Menteri Dalam Negeri, yang terhormat sodara Menteri Hukum dan HAM, yang terhormat sodara Menteri Keuangan atau yang mewakili," ujar Awiek di ruang rapat. Selanjutnya, Awiek menyampaikan agenda rapat kerja ini dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pembahasan atas RUU tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang atau RUU Pilkada. Usai membacakan pembahasan itu, dia lantas menyebut kalau 28 perwakilan rakyat dari 9 fraksi di DPR telah hadir dalam rapat tersebut. Dia juga menyebut rapat kali ini paling banyak diikuti oleh peserta rapat. "Sesuai dengan laporan sekretariat rapat ini telah dihadiri oleh 28 orang anggota dari 80 anggota dari 9 fraksi lengkap. Bahkan ini tergolong rapat paling ramai pak menteri," tuturnya. Adapun agenda terkait rapat yang digelar sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan kepala daerah itu. Diantaranya pembahasan RUU Pilkada di tingkat panitia Kerja (Panja).  Baleg DPR juga akan mengadakan rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pengambilan keputusan atas hasil Pembahasan RUU Pilkada.