Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai kesepakatan Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). https://news.okezone.com/read/2024/08/21/337/3052379/pdip-siapkan-nota-khusus-perjuangkan-putusan-mk-di-pilkada-2024idhttps://news.okezone.com/read/2024/08/21/337/3052379/pdip-siapkan-nota-khusus-perjuangkan-putusan-mk-di-pilkada-2024https://news.okezone.com/read/2024/08/21/337/3052379/pdip-siapkan-nota-khusus-perjuangkan-putusan-mk-di-pilkada-2024Rabu 21 Agustus 2024 14:26 WIBFelldy UtamaAnggota Baleg DPR RI dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/08/21/337/3052379/dpr_ri-iDBe_large.jpgJAKARTA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai kesepakatan Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Utamanya soal syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik. PDIP tak tinggal diam. Namun, akan tetap memperjuangkan agar putusan MK nomor 60 itu tetap dipatuhi dalam revisi UU Pilkada. "Ini bertentangan dengan putusan MK. Nah, kalau putusan MK itu adalah ya untuk semua kan ya, di sini hanya ditulis untuk yang tidak memiliki kursi," kata anggota Baleg DPR RI Fraksi PDIP, TB Hassanudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). Pihaknya memastikan Fraksi PDIP akan terus berjuang untuk mendorong agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Di mana, salah satunya mematuhi apa yang menjadi putusan MK. "Yes (Fraksi PDIP akan berjuang di rapat Timsin sebelum pengambilan keputusan)," ujarnya. Saat disinggung soal kemungkinan suara Fraksi PDIP tidak didengar karena kalah dari mayoritas partai politik yang ada, fraksinya akan menyiapkan langkah khusus. "Ya kami akan membuat nota khusus penolakan," pungkasnya. Untuk diketahui, rapat Panja RUU Pilkada telah selesai dilaksanakan. Saat ini, tengah dilakukan sinkronisasi dan perumusan yang telah dicapai pada rapat Panja. Jika tim sinkronisasi (Timsin) dan tim perumus (Timus) telah selesai, Baleg DPR RI akan melanjutkan rapat pengambilan keputusan tingkat I terkait apa yang telah disepakati. Rapat pengambilan keputusan ini diagendakan akan berlangsung sekira pukul 19.00 WIB. JAKARTA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai kesepakatan Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Utamanya soal syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik. PDIP tak tinggal diam. Namun, akan tetap memperjuangkan agar putusan MK nomor 60 itu tetap dipatuhi dalam revisi UU Pilkada. "Ini bertentangan dengan putusan MK. Nah, kalau putusan MK itu adalah ya untuk semua kan ya, di sini hanya ditulis untuk yang tidak memiliki kursi," kata anggota Baleg DPR RI Fraksi PDIP, TB Hassanudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). Pihaknya memastikan Fraksi PDIP akan terus berjuang untuk mendorong agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Di mana, salah satunya mematuhi apa yang menjadi putusan MK. "Yes (Fraksi PDIP akan berjuang di rapat Timsin sebelum pengambilan keputusan)," ujarnya. Saat disinggung soal kemungkinan suara Fraksi PDIP tidak didengar karena kalah dari mayoritas partai politik yang ada, fraksinya akan menyiapkan langkah khusus. "Ya kami akan membuat nota khusus penolakan," pungkasnya. Untuk diketahui, rapat Panja RUU Pilkada telah selesai dilaksanakan. Saat ini, tengah dilakukan sinkronisasi dan perumusan yang telah dicapai pada rapat Panja. Jika tim sinkronisasi (Timsin) dan tim perumus (Timus) telah selesai, Baleg DPR RI akan melanjutkan rapat pengambilan keputusan tingkat I terkait apa yang telah disepakati. Rapat pengambilan keputusan ini diagendakan akan berlangsung sekira pukul 19.00 WIB.