Hal ini ditegaskan Dasco saat disinggung apabila draf rancangan undang-undang tentang Pilkada tak kunjung disahkan di dalam rapat paripurna DPR. https://news.okezone.com/read/2024/08/22/337/3052868/jika-hingga-27-agustus-ruu-pilkada-batal-disahkan-pilkada-2024-akan-gunakan-putusan-mkidhttps://news.okezone.com/read/2024/08/22/337/3052868/jika-hingga-27-agustus-ruu-pilkada-batal-disahkan-pilkada-2024-akan-gunakan-putusan-mkhttps://news.okezone.com/read/2024/08/22/337/3052868/jika-hingga-27-agustus-ruu-pilkada-batal-disahkan-pilkada-2024-akan-gunakan-putusan-mkKamis 22 Agustus 2024 14:10 WIBFelldy UtamaSufmi Dasco Ahmad https://img.okezone.com/content/2024/08/22/337/3052868/sufmi_dasco_ahmad-dSvJ_large.JPGJAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyangkut Pilkada serentak 2024. Hal ini ditegaskan Dasco saat disinggung apabila draf rancangan undang-undang tentang Pilkada tak kunjung disahkan di dalam rapat paripurna DPR. Mulanya, Dasco menjelaskan bahwa DPR sebagai pembuat undang-undang memiliki hak untuk memproduksi revisi menjadi undang-undang yang baru. "Nah seandainya dalam waktu pendaftaran itu undang-undang yang baru belum, ya berarti kan kita ikut keputusan yang terakhir, keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Kan itu jelas," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Di sisi lain, dia belum mengetahui apakah rapat paripurna dengan agenda pengeshaan revisi UU Pilkada ini akan dilanjutkan. Menurutnya, perlu forum rapat pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) terlebih dahulu. "Untuk kemudian prosesnya apakah lanjut atau tidak lanjut itu harus mekanisme yang ada di DPR. Kita harus rapim lagi harus bamus lagi dan menyesuaikan hari paripurna di DPR," ujarnya.   JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyangkut Pilkada serentak 2024. Hal ini ditegaskan Dasco saat disinggung apabila draf rancangan undang-undang tentang Pilkada tak kunjung disahkan di dalam rapat paripurna DPR. Mulanya, Dasco menjelaskan bahwa DPR sebagai pembuat undang-undang memiliki hak untuk memproduksi revisi menjadi undang-undang yang baru. "Nah seandainya dalam waktu pendaftaran itu undang-undang yang baru belum, ya berarti kan kita ikut keputusan yang terakhir, keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Kan itu jelas," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Di sisi lain, dia belum mengetahui apakah rapat paripurna dengan agenda pengeshaan revisi UU Pilkada ini akan dilanjutkan. Menurutnya, perlu forum rapat pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) terlebih dahulu. "Untuk kemudian prosesnya apakah lanjut atau tidak lanjut itu harus mekanisme yang ada di DPR. Kita harus rapim lagi harus bamus lagi dan menyesuaikan hari paripurna di DPR," ujarnya.