Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai bahwa perlu ada pemilihan ulang jika ada calon tunggal kalah dengan kotak kosong. https://news.okezone.com/read/2024/09/02/337/3057626/perlukah-pemilihan-ulang-jika-kotak-kosong-menang-di-pilkada-2024-ini-kata-komisi-ii-dpridhttps://news.okezone.com/read/2024/09/02/337/3057626/perlukah-pemilihan-ulang-jika-kotak-kosong-menang-di-pilkada-2024-ini-kata-komisi-ii-dprhttps://news.okezone.com/read/2024/09/02/337/3057626/perlukah-pemilihan-ulang-jika-kotak-kosong-menang-di-pilkada-2024-ini-kata-komisi-ii-dprSenin 02 September 2024 15:01 WIBFelldy UtamaPilkada 2024. (Foto: Ilustrasi/Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/09/02/337/3057626/pilkada_2024-gPdq_large.jpgJAKARTA - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai bahwa perlu ada pemilihan ulang jika ada calon tunggal kalah dengan kotak kosong dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. "Saya cenderung memilih harus dilakukan pemilihan ulang segera, agar semua daerah memiliki kepala daerah definif (hasil Pemilihan). Jangan sampai ada daerah tidak punya kepala daerah definitif," kata Doli kepada wartawan, Senin (2/9/2024). Legislator Partai Golkar itu mengakui jika sampai saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur terkait kotak kosong menang saat berhadapan dengan calon tunggal di Pilkada nanti. Sehingga, Doli menilai hal itu perlu dibahas lebih lanjut oleh penyelenggara pemilu. "Saya kira memang hal itu perlu dibahas lebih lanjut ya. Karena di UU belum ada pengaturan lebih tegas soal konsekuensi bila kotak kosong menang dalam sebuah Pilkada," ujarnya. Kendati demikian, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kapan akan membahas bersama pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang untuk membahas regulasi tersebut. "Jadi kami tunggu saja segera surat dari KPU untuk kita gelar rapat konsultasi," pungkasnya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan terdapat 43 wilayah dengan pasangan calon tunggal alias melawan kotak kosong di Pilkada 2024. Berikut 43 wilayah dengan pasangan calon tunggal melawan kotak kosong: A. Pilkada Tingkat Provinsi  1. Papua Barat 1 Paslon (calon Gubernur dan Wakil Gubernur) B. Pilkada Kabupaten / Kota (5 Pilwalkot  dan 37 Pilbup) 1. Aceh 2 kabupaten (Aceh Utara dan Aceh Taming) 2. Sumatera Utara 6 kabupaten (Tapanuli Tengah, Asahan, Pakpak Bharat, Serdang Berdagai, Labuhanbatu Utara, dan Nias Utara) 3. Sumatera Barat 1 kabupaten (Dharmasraya) 4. Jambi 1 kabupaten (Batanghari)   5. Sumatera Selatan 2 kabupaten (Ogan Ilir dan Empat Lawang) 6. Bengkulu 1 kabupaten (Bengkulu Utara) 7. Lampung 3 kabupaten (Lampung Barat, Lampung Timur, dan Tulang Bawang Barat) 8. Kepulauan Bangka Belitung 2 kabupaten dan 1 kota (Bangka, Bangka Selatan, dan Kota Pangkal Pinang) 9. Kepulauan Riau 1 kabupaten (Bintan) 10. Jawa Barat 1 kabupaten (Ciamis) 11. Jawa Tengah 3 kabupaten (Banyumas, Sukoharjo, dan Brebes) 12. Jawa Timur 3 kabupaten dan 2 kota (Trenggalek, Ngawi, Gresik, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya) 13. Kalimantan Barat 1 kabupaten (Bengkayang) 14. Kalimantan Selatan 2 kabupaten (Tanah Bumbu dan Balangan) 15. Kalimantan Timur 1 kota (Kota Samarinda) 16. Kalimantan Utara 1 kabupaten dan 1 kota (Malinau dan Kota Tarakan) 17. Sulawesi Utara 1 kabupaten (Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) 18. Sulawesi Selatan 1 kabupaten (Maros) 19. Sulawesi Tenggara 1 kabupaten (Muna Barat) 20. Gorontalo 1 kabupaten (Puhowato) 21. Sulawesi Barat 1 kabupaten (Pasangkayu) 22. Papua Barat 2 kabupaten (Manokwari dan Kaimana) JAKARTA - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai bahwa perlu ada pemilihan ulang jika ada calon tunggal kalah dengan kotak kosong dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. "Saya cenderung memilih harus dilakukan pemilihan ulang segera, agar semua daerah memiliki kepala daerah definif (hasil Pemilihan). Jangan sampai ada daerah tidak punya kepala daerah definitif," kata Doli kepada wartawan, Senin (2/9/2024). Legislator Partai Golkar itu mengakui jika sampai saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur terkait kotak kosong menang saat berhadapan dengan calon tunggal di Pilkada nanti. Sehingga, Doli menilai hal itu perlu dibahas lebih lanjut oleh penyelenggara pemilu. "Saya kira memang hal itu perlu dibahas lebih lanjut ya. Karena di UU belum ada pengaturan lebih tegas soal konsekuensi bila kotak kosong menang dalam sebuah Pilkada," ujarnya. Kendati demikian, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kapan akan membahas bersama pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang untuk membahas regulasi tersebut. "Jadi kami tunggu saja segera surat dari KPU untuk kita gelar rapat konsultasi," pungkasnya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan terdapat 43 wilayah dengan pasangan calon tunggal alias melawan kotak kosong di Pilkada 2024. Berikut 43 wilayah dengan pasangan calon tunggal melawan kotak kosong: A. Pilkada Tingkat Provinsi  1. Papua Barat 1 Paslon (calon Gubernur dan Wakil Gubernur) B. Pilkada Kabupaten / Kota (5 Pilwalkot  dan 37 Pilbup) 1. Aceh 2 kabupaten (Aceh Utara dan Aceh Taming) 2. Sumatera Utara 6 kabupaten (Tapanuli Tengah, Asahan, Pakpak Bharat, Serdang Berdagai, Labuhanbatu Utara, dan Nias Utara) 3. Sumatera Barat 1 kabupaten (Dharmasraya) 4. Jambi 1 kabupaten (Batanghari)   5. Sumatera Selatan 2 kabupaten (Ogan Ilir dan Empat Lawang) 6. Bengkulu 1 kabupaten (Bengkulu Utara) 7. Lampung 3 kabupaten (Lampung Barat, Lampung Timur, dan Tulang Bawang Barat) 8. Kepulauan Bangka Belitung 2 kabupaten dan 1 kota (Bangka, Bangka Selatan, dan Kota Pangkal Pinang) 9. Kepulauan Riau 1 kabupaten (Bintan) 10. Jawa Barat 1 kabupaten (Ciamis) 11. Jawa Tengah 3 kabupaten (Banyumas, Sukoharjo, dan Brebes) 12. Jawa Timur 3 kabupaten dan 2 kota (Trenggalek, Ngawi, Gresik, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya) 13. Kalimantan Barat 1 kabupaten (Bengkayang) 14. Kalimantan Selatan 2 kabupaten (Tanah Bumbu dan Balangan) 15. Kalimantan Timur 1 kota (Kota Samarinda) 16. Kalimantan Utara 1 kabupaten dan 1 kota (Malinau dan Kota Tarakan) 17. Sulawesi Utara 1 kabupaten (Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) 18. Sulawesi Selatan 1 kabupaten (Maros) 19. Sulawesi Tenggara 1 kabupaten (Muna Barat) 20. Gorontalo 1 kabupaten (Puhowato) 21. Sulawesi Barat 1 kabupaten (Pasangkayu) 22. Papua Barat 2 kabupaten (Manokwari dan Kaimana)