Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memetakan potensi kerawanan Pilkada di pelbagai daerah di Indonesia tahun 2024. Daerah-daerah tertentu terdeteksi memiliki tingkat kerawanan paling tinggi https://news.okezone.com/read/2024/09/07/340/3060002/bawaslu-deteksi-9-kerawanan-pilkada-2024-di-ntt-tertinggi-di-indonesiaidhttps://news.okezone.com/read/2024/09/07/340/3060002/bawaslu-deteksi-9-kerawanan-pilkada-2024-di-ntt-tertinggi-di-indonesiahttps://news.okezone.com/read/2024/09/07/340/3060002/bawaslu-deteksi-9-kerawanan-pilkada-2024-di-ntt-tertinggi-di-indonesiaSabtu 07 September 2024 20:33 WIBPonsius EcongIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2024/09/07/340/3060002/ilustrasi-L7ZK_large.jpegKUPANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memetakan potensi kerawanan Pilkada di pelbagai daerah di Indonesia tahun 2024. Daerah-daerah tertentu terdeteksi memiliki tingkat kerawanan paling tinggi.  Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan serta pengawasan Pemilu 2024, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan Pilkada paling tinggi secara nasional.  "Hasil itu sesuai pemetaan kerawanan saat Pemilu 2024 dan sesuai pengawasan Bawaslu NTT tahun 2024 di NTT," ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu NTT, Amrur Darwan, Jumat (6/9/2024).  Adapun Bawaslu RI telah melakukan pemetaan itu dengan kategori kerawanan tinggi, sedang, dan rendah. Ada 5 provinsi masuk kategori kerawanan tinggi, yakni NTT, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Kemudian ada 28 provinsi dikatakannya masuk kategori kerawanan sedang, dan 4 lainnya berada pada tingkat kerawanan rendah. Namun, kerawanan tersebut tidak sampai pada tahap kisruh atau kacau. "Kalau yang rendah itu Bali, Kalimantan Utara, Papua Selatan, dan Kalimantan Tengah," beber dia. Untuk konteks NTT, Darwan mencatat sebanyak 9 potensi kerawanan yang bisa terjadi pada Pilkada 2024 di daerah tersebut. Berikut ini daftar lengkapnya.  1. Adanya pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (PDT) dan pemilih yang belum memiliki e-KTP. 2. Fenomena cuaca buruk yang mengganggu tahapan pilkada.   3. Adanya pelanggaran saat pemungutan suara dan pemungutan suara ulang (PSU). 4. Ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang dicetak. 5. Ketidakpatuhan prosedur dalam pelaksanaan teknis tahapan pemilu. 6. Keterbatasan akses pengawasan. 7. Adanya laporan atau temuan dugaan politik uang. 8. Mobilisasi pemilih di wilayah perbatasan RI-RDTL. 9. Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). KUPANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memetakan potensi kerawanan Pilkada di pelbagai daerah di Indonesia tahun 2024. Daerah-daerah tertentu terdeteksi memiliki tingkat kerawanan paling tinggi.  Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan serta pengawasan Pemilu 2024, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan Pilkada paling tinggi secara nasional.  "Hasil itu sesuai pemetaan kerawanan saat Pemilu 2024 dan sesuai pengawasan Bawaslu NTT tahun 2024 di NTT," ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu NTT, Amrur Darwan, Jumat (6/9/2024).  Adapun Bawaslu RI telah melakukan pemetaan itu dengan kategori kerawanan tinggi, sedang, dan rendah. Ada 5 provinsi masuk kategori kerawanan tinggi, yakni NTT, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Kemudian ada 28 provinsi dikatakannya masuk kategori kerawanan sedang, dan 4 lainnya berada pada tingkat kerawanan rendah. Namun, kerawanan tersebut tidak sampai pada tahap kisruh atau kacau. "Kalau yang rendah itu Bali, Kalimantan Utara, Papua Selatan, dan Kalimantan Tengah," beber dia. Untuk konteks NTT, Darwan mencatat sebanyak 9 potensi kerawanan yang bisa terjadi pada Pilkada 2024 di daerah tersebut. Berikut ini daftar lengkapnya.  1. Adanya pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (PDT) dan pemilih yang belum memiliki e-KTP. 2. Fenomena cuaca buruk yang mengganggu tahapan pilkada.   3. Adanya pelanggaran saat pemungutan suara dan pemungutan suara ulang (PSU). 4. Ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang dicetak. 5. Ketidakpatuhan prosedur dalam pelaksanaan teknis tahapan pemilu. 6. Keterbatasan akses pengawasan. 7. Adanya laporan atau temuan dugaan politik uang. 8. Mobilisasi pemilih di wilayah perbatasan RI-RDTL. 9. Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).