Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar ratusan calon kepala daerah tersebut segera melengkapinya. https://news.okezone.com/read/2024/09/08/337/3060200/duh-laporan-harta-kekayaan-ratusan-calon-kepala-daerah-dinyatakan-belum-lengkapidhttps://news.okezone.com/read/2024/09/08/337/3060200/duh-laporan-harta-kekayaan-ratusan-calon-kepala-daerah-dinyatakan-belum-lengkaphttps://news.okezone.com/read/2024/09/08/337/3060200/duh-laporan-harta-kekayaan-ratusan-calon-kepala-daerah-dinyatakan-belum-lengkapMinggu 08 September 2024 16:02 WIBNur KhabibiLaporan Harta Kekayaan Ratusan Cakada Belum Lengkap/Okezonehttps://img.okezone.com/content/2024/09/08/337/3060200/pilkada_2024-Q8RH_large.jpgJAKARTA – Sebanyak 107 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bakal calon kepala daerah (Bacakada) dinyatakan belum lengkap. Hal itu berdasarkan 1.432 bacakada yang sudah melapor LHKPN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar ratusan calon kepala daerah tersebut segera melengkapinya. "Data per pagi ini, KPK telah menerima laporan LHKPN dari 1.432 Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada), dan yang sudah dinyatakan lengkap sejumlah 1.325 Bacakada," kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Minggu (8/9/2024). Budi menjelaskan, mayoritas LHKPN Bacakada yang dinyatakan belum lengkap lantaran belum menyertakan surat kuasa. "KPK kembali mengingatkan agar penyampaian LHKPN harus dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai," ujarnya. "Pelaporan online menggunakan materai elektronik dan dikirimkan ke email sk.elhkpn@kpk.go.id," sambungnya.   Budi melanjutkan, Bacakada yang telah menyampaikan LHKPN-nya dan telah dilakukan verifikasi, sehingga dinyatakan laporannya lengkap, akan mendapatkan tanda terima. "Tanda terima pelaporan LHKPN sebagai salah satu syarat pendaftaran Bacakada ke KPU dalam gelaran Pilkada serentak 2024 ini," pungkasnya. JAKARTA – Sebanyak 107 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bakal calon kepala daerah (Bacakada) dinyatakan belum lengkap. Hal itu berdasarkan 1.432 bacakada yang sudah melapor LHKPN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar ratusan calon kepala daerah tersebut segera melengkapinya. "Data per pagi ini, KPK telah menerima laporan LHKPN dari 1.432 Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada), dan yang sudah dinyatakan lengkap sejumlah 1.325 Bacakada," kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Minggu (8/9/2024). Budi menjelaskan, mayoritas LHKPN Bacakada yang dinyatakan belum lengkap lantaran belum menyertakan surat kuasa. "KPK kembali mengingatkan agar penyampaian LHKPN harus dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai," ujarnya. "Pelaporan online menggunakan materai elektronik dan dikirimkan ke email sk.elhkpn@kpk.go.id," sambungnya.   Budi melanjutkan, Bacakada yang telah menyampaikan LHKPN-nya dan telah dilakukan verifikasi, sehingga dinyatakan laporannya lengkap, akan mendapatkan tanda terima. "Tanda terima pelaporan LHKPN sebagai salah satu syarat pendaftaran Bacakada ke KPU dalam gelaran Pilkada serentak 2024 ini," pungkasnya.