Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menyatakan, pimpinan Lembaga Antirasuah selanjutnya harus siap menjadi oposisi pemerintah. https://news.okezone.com/read/2024/09/12/337/3062350/alexander-marwata-mestinya-pimpinan-kpk-siap-jadi-oposisiidhttps://news.okezone.com/read/2024/09/12/337/3062350/alexander-marwata-mestinya-pimpinan-kpk-siap-jadi-oposisihttps://news.okezone.com/read/2024/09/12/337/3062350/alexander-marwata-mestinya-pimpinan-kpk-siap-jadi-oposisiKamis 12 September 2024 23:22 WIBNur KhabibiWakil Ketua KPK Alexander Marwata (foto: Okezone/Khabibi)https://img.okezone.com/content/2024/09/12/337/3062350/wakil_ketua_kpk_alexander_mawarta-b2E8_large.jpg BOGOR - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menyatakan, pimpinan Lembaga Antirasuah selanjutnya harus siap menjadi oposisi pemerintah. Oposisi dalam artian jika kebijakan pemerintah tidak pro terhadap pemberantasan korupsi.  Alex mengatakan, KPK lembaga unsur eksekutif. Namun, bukan berarti menjadi bawahan presiden.  "Presiden itu tidak bisa memberhentikan atau mengganti pimpinan KPK, jadi, mestinya sih pimpinan KPK itu siap menjadi oposisi pemerintah ketika kebijakan-kebijakan itu tidak pro pemberantasan korupsi. Kita harus mengingatkan, menegur, gitu loh," kata Alex dalam diskusi bertajuk 'Bertahan Arungi Gelombang' di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).    "Ini menjadi saya pikir apa ya, ya itu tadi, kedudukan pimpinan KPK itu sebetulnya, secara undang-undang itu sangat independen, sangat independen," sambungnya.  Namun, Alex menekankan, agar hal tersebut bisa terealisasi independensi KPK hal yang mutlak dilakukan.  "Enggak usah dengarin yang lain, toh kalian misalnya tidak disukai oleh pimpinan lembaga-lembaga lain enggak berpengaruh juga," pungkasnya. BOGOR - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menyatakan, pimpinan Lembaga Antirasuah selanjutnya harus siap menjadi oposisi pemerintah. Oposisi dalam artian jika kebijakan pemerintah tidak pro terhadap pemberantasan korupsi.  Alex mengatakan, KPK lembaga unsur eksekutif. Namun, bukan berarti menjadi bawahan presiden.  "Presiden itu tidak bisa memberhentikan atau mengganti pimpinan KPK, jadi, mestinya sih pimpinan KPK itu siap menjadi oposisi pemerintah ketika kebijakan-kebijakan itu tidak pro pemberantasan korupsi. Kita harus mengingatkan, menegur, gitu loh," kata Alex dalam diskusi bertajuk 'Bertahan Arungi Gelombang' di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).    "Ini menjadi saya pikir apa ya, ya itu tadi, kedudukan pimpinan KPK itu sebetulnya, secara undang-undang itu sangat independen, sangat independen," sambungnya.  Namun, Alex menekankan, agar hal tersebut bisa terealisasi independensi KPK hal yang mutlak dilakukan.  "Enggak usah dengarin yang lain, toh kalian misalnya tidak disukai oleh pimpinan lembaga-lembaga lain enggak berpengaruh juga," pungkasnya.