Bahkan secara khusus, HMI menyuarakan pesan ini saat unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi, Jumat (4/10/2024). https://news.okezone.com/read/2024/10/06/340/3071661/gelar-unjuk-rasa-hmi-ingatkan-asn-dan-penegak-hukum-netral-di-pilkadaidhttps://news.okezone.com/read/2024/10/06/340/3071661/gelar-unjuk-rasa-hmi-ingatkan-asn-dan-penegak-hukum-netral-di-pilkadahttps://news.okezone.com/read/2024/10/06/340/3071661/gelar-unjuk-rasa-hmi-ingatkan-asn-dan-penegak-hukum-netral-di-pilkadaMinggu 06 Oktober 2024 23:19 WIBKhafid MardiyansyahUnjuk Rasa HMIhttps://img.okezone.com/content/2024/10/06/340/3071661/unjuk_rasa_hmi-SJ8o_large.JPGSERANG - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang turut menyikapi proses pilkada Banten, terutama soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan penegak hukum. Netralitas adalah kewajiban agar tercipta Pilkada damai dan demokratis. Bahkan secara khusus, HMI menyuarakan pesan ini saat unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi, Jumat (4/10/2024).  “ASN bukan alat politik. Kami menuntut ASN di Provinsi Banten dan penegak hukum untuk menjalankan tugas dengan netralitas penuh. Jangan khianati kepercayaan rakyat," ujar Eman melalui siaran pers, Minggu (6/10/2024). Pihaknya juga menuntut agar Pemerintah Provinsi Banten segera mengambil langkah preventif untuk memastikan tidak ada ASN yang terlibat dalam kampanye atau memihak pada calon tertentu. Termasuk para penjabat bupati/walikota agar benar-benar netral. “Kami tidak mau mendengar lagi ada ASN yang ikut berpolitik. Ini pelanggaran serius, dan harus ada tindakan nyata, bukan hanya wacana. Jika ASN ingin berpolitik, tanggalkan seragamnya," tegas Eman. HMI akan terus memantau dengan ketat, dan jika ditemukan pelanggaran, akan siap menggelar aksi yang lebih besar lagi. “Tidak ada tempat bagi ASN yang memihak. Netralitas atau keluar dari birokrasi. Kami akan pasang mata dan telinga untuk memastikan pilkada berjalan damai dan demokratis," pungkas Eman. SERANG - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang turut menyikapi proses pilkada Banten, terutama soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan penegak hukum. Netralitas adalah kewajiban agar tercipta Pilkada damai dan demokratis. Bahkan secara khusus, HMI menyuarakan pesan ini saat unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi, Jumat (4/10/2024).  “ASN bukan alat politik. Kami menuntut ASN di Provinsi Banten dan penegak hukum untuk menjalankan tugas dengan netralitas penuh. Jangan khianati kepercayaan rakyat," ujar Eman melalui siaran pers, Minggu (6/10/2024). Pihaknya juga menuntut agar Pemerintah Provinsi Banten segera mengambil langkah preventif untuk memastikan tidak ada ASN yang terlibat dalam kampanye atau memihak pada calon tertentu. Termasuk para penjabat bupati/walikota agar benar-benar netral. “Kami tidak mau mendengar lagi ada ASN yang ikut berpolitik. Ini pelanggaran serius, dan harus ada tindakan nyata, bukan hanya wacana. Jika ASN ingin berpolitik, tanggalkan seragamnya," tegas Eman. HMI akan terus memantau dengan ketat, dan jika ditemukan pelanggaran, akan siap menggelar aksi yang lebih besar lagi. “Tidak ada tempat bagi ASN yang memihak. Netralitas atau keluar dari birokrasi. Kami akan pasang mata dan telinga untuk memastikan pilkada berjalan damai dan demokratis," pungkas Eman.