Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan mengenai penataan dan tugas Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. https://news.okezone.com/read/2024/10/23/337/3077943/prabowo-teken-perpres-kabinet-merah-putih-atur-jabatan-seskab-mayor-teddyidhttps://news.okezone.com/read/2024/10/23/337/3077943/prabowo-teken-perpres-kabinet-merah-putih-atur-jabatan-seskab-mayor-teddyhttps://news.okezone.com/read/2024/10/23/337/3077943/prabowo-teken-perpres-kabinet-merah-putih-atur-jabatan-seskab-mayor-teddyRabu 23 Oktober 2024 12:29 WIBRaka Dwi NoviantoPresiden Prabowo Subianto. Foto: Okezone/Fiqri.https://img.okezone.com/content/2024/10/23/337/3077943/presiden_prabowo_subianto-Df6h_large.jpgJAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan mengenai penataan dan tugas Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.  Prabowo membuat 48 Kementerian dalam Kabinet Merah Putih. Dari puluhan Kementerian tersebut terdapat pergeseran tugas dan fungsi. Aturan penataaan tersebut diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. "Bahwa dengan terjadinya pergeseran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan sementara guna menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/lembaga dimaksud," bunyi pertimbangan Perpres tersebut, Rabu (23/10/2024).  Dalam Perpres tersebut diatur bahwa Sekretaris Kabinet yang dibentuk berdasarkan Perpres nomor 55 tahun 2020 dibubarkan. Usai dibubarkan, tugas dan fungsi Seskab diintegrasikan ke dalam Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ke-sekretariatan negara. Pada Kabinet Merah Putih terdapat tujuh Kementerian Koordinator diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan. "Penataan organisasi kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024," bunyi Perpres tersebut. Berikut daftar Kementerian Koordinasi berserta Kementerian yang berkoordinasi dibawahnya; Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Komunikasi dan Digital Kejagung TNI Polri. Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Kementerian Hukum Kementerian HAM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian ESDM Kementerian BUMN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Kementerian Pariwisata. Menteri Koordinator bidang PMK Kementerian Agama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kementerian Kebudayaan Kementerian Kesehatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Transmigrasi Kementerian Perhubungan.   Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Koperasi Kementerian UMKM Kementerian Ekonomi Kreatif/BEK. Menteri Koordinator bidang Pangan Kementerian Pertanian Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pangan Nasional Badan Gizi Nasional. JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan mengenai penataan dan tugas Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.  Prabowo membuat 48 Kementerian dalam Kabinet Merah Putih. Dari puluhan Kementerian tersebut terdapat pergeseran tugas dan fungsi. Aturan penataaan tersebut diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. "Bahwa dengan terjadinya pergeseran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan sementara guna menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/lembaga dimaksud," bunyi pertimbangan Perpres tersebut, Rabu (23/10/2024).  Dalam Perpres tersebut diatur bahwa Sekretaris Kabinet yang dibentuk berdasarkan Perpres nomor 55 tahun 2020 dibubarkan. Usai dibubarkan, tugas dan fungsi Seskab diintegrasikan ke dalam Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ke-sekretariatan negara. Pada Kabinet Merah Putih terdapat tujuh Kementerian Koordinator diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan. "Penataan organisasi kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024," bunyi Perpres tersebut. Berikut daftar Kementerian Koordinasi berserta Kementerian yang berkoordinasi dibawahnya; Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Komunikasi dan Digital Kejagung TNI Polri. Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Kementerian Hukum Kementerian HAM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian ESDM Kementerian BUMN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Kementerian Pariwisata. Menteri Koordinator bidang PMK Kementerian Agama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kementerian Kebudayaan Kementerian Kesehatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Transmigrasi Kementerian Perhubungan.   Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Koperasi Kementerian UMKM Kementerian Ekonomi Kreatif/BEK. Menteri Koordinator bidang Pangan Kementerian Pertanian Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pangan Nasional Badan Gizi Nasional.