Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei bahwa tantangan mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto https://news.okezone.com/read/2024/10/27/337/3079366/survei-indikator-mengendalikan-harga-kebutuhan-pokok-jadi-tantangan-pemerintahan-prabowoidhttps://news.okezone.com/read/2024/10/27/337/3079366/survei-indikator-mengendalikan-harga-kebutuhan-pokok-jadi-tantangan-pemerintahan-prabowohttps://news.okezone.com/read/2024/10/27/337/3079366/survei-indikator-mengendalikan-harga-kebutuhan-pokok-jadi-tantangan-pemerintahan-prabowoMinggu 27 Oktober 2024 17:19 WIBBinti MufaridaSurvei Indikatorhttps://img.okezone.com/content/2024/10/27/337/3079366/survei_indikator-BmU4_large.JPGJAKARTA - Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei bahwa tantangan mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lima tahun mendatang.  Dari survei, responden ingin agar Presiden Prabowo bisa mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok sebesar 30,4% dan menyediakan lapangan pekerjaan 18,9%, merupakan masalah mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin nasional lima tahun ke depan. Angka ini berdasarkan survei Indikator Politik kepada 1.200 orang di Seluruh Indonesia pada 10-15 Oktober 2024 atau lima hari sebelum Prabowo dan Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Survei nasional ini dilakukan terhadap 38 provinsi yang ada di Indonesia ini dilakukan dengan multistage random sampling dan memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. “Ini isu yang muncul terus menerus. Saya perhatikan frekuensi atau proporsi mereka yang menginginkan pemerintah dapat mengendalikan kebutuhan pokok itu membesar, terutama beberapa waktu terakhir,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei secara virtual, Minggu (27/10/2024). Burhanuddin pun mengatakan bahwa keinginan responden agar pemerintah segera mengendalikan harga-harga pokok karena disebabkan oleh deflasi. Meskipun, sampai saat ini masih perlu dikaji apakah menurunnya daya beli masyarakat dikarenakan deflasi. “Jika betul (karena deflasi), apakah pemerintah harus mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok itu akibat kenaikan barang atau karena penurunan daya beli, ini ekonom harus menjawabnya,” paparnya. Selanjutnya, dari survei pemerintahan Prabowo ke depan juga diharapkan bisa mengurangi kemiskinan 10,3%, pemberantasan korupsi 7,6%, memajukan sektor pertanian 7,5% dan pembangunan/perbaikan infrastruktur 6,6%. Persoalan lain lebih rendah menjadi perhatian warga.   JAKARTA - Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei bahwa tantangan mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lima tahun mendatang.  Dari survei, responden ingin agar Presiden Prabowo bisa mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok sebesar 30,4% dan menyediakan lapangan pekerjaan 18,9%, merupakan masalah mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin nasional lima tahun ke depan. Angka ini berdasarkan survei Indikator Politik kepada 1.200 orang di Seluruh Indonesia pada 10-15 Oktober 2024 atau lima hari sebelum Prabowo dan Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Survei nasional ini dilakukan terhadap 38 provinsi yang ada di Indonesia ini dilakukan dengan multistage random sampling dan memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. “Ini isu yang muncul terus menerus. Saya perhatikan frekuensi atau proporsi mereka yang menginginkan pemerintah dapat mengendalikan kebutuhan pokok itu membesar, terutama beberapa waktu terakhir,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei secara virtual, Minggu (27/10/2024). Burhanuddin pun mengatakan bahwa keinginan responden agar pemerintah segera mengendalikan harga-harga pokok karena disebabkan oleh deflasi. Meskipun, sampai saat ini masih perlu dikaji apakah menurunnya daya beli masyarakat dikarenakan deflasi. “Jika betul (karena deflasi), apakah pemerintah harus mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok itu akibat kenaikan barang atau karena penurunan daya beli, ini ekonom harus menjawabnya,” paparnya. Selanjutnya, dari survei pemerintahan Prabowo ke depan juga diharapkan bisa mengurangi kemiskinan 10,3%, pemberantasan korupsi 7,6%, memajukan sektor pertanian 7,5% dan pembangunan/perbaikan infrastruktur 6,6%. Persoalan lain lebih rendah menjadi perhatian warga.