Ratusan buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Provinsi Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024). https://news.okezone.com/read/2024/10/30/338/3080366/awas-ada-demo-buruh-jalan-medan-merdeka-jakpus-macetidhttps://news.okezone.com/read/2024/10/30/338/3080366/awas-ada-demo-buruh-jalan-medan-merdeka-jakpus-macethttps://news.okezone.com/read/2024/10/30/338/3080366/awas-ada-demo-buruh-jalan-medan-merdeka-jakpus-macetRabu 30 Oktober 2024 14:01 WIBDanandaya Arya putraDemo buruh depan Balai Kota Jakarta (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/10/30/338/3080366/demo-5UW9_large.jpgJAKARTA - Ratusan buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Provinsi Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024). Imbas demo, arus lalu lintas mengalami kemacetan. Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, peserta aksi menggunakan tiga jalur untuk menyampaikan aspirasinya. Sementara hanya tersisa satu ruas jalan yang disisakan untuk pengendara melintas. Penyempitan ruas jalan tersebut membuat kendaraan menumpuk di depan Istana Wakil Presiden atau samping kantor Balai Kota.  Peserta aksi menuntut adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 10 persen. Selain itu, buruh juga menuntut pencabut Omnibus Law UU cipta kerja. "Naik upah minimun 2025 sebesar 8-10 persen, tanpa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023," kata Ketua Perda KSPI DKI Jakarta Winarso. Ratusan buruh ini akan kembali terjun aksi bilamana tuntutan ini tidak dikabulkan pada 11-12 November 2024. JAKARTA - Ratusan buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Provinsi Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024). Imbas demo, arus lalu lintas mengalami kemacetan. Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, peserta aksi menggunakan tiga jalur untuk menyampaikan aspirasinya. Sementara hanya tersisa satu ruas jalan yang disisakan untuk pengendara melintas. Penyempitan ruas jalan tersebut membuat kendaraan menumpuk di depan Istana Wakil Presiden atau samping kantor Balai Kota.  Peserta aksi menuntut adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 10 persen. Selain itu, buruh juga menuntut pencabut Omnibus Law UU cipta kerja. "Naik upah minimun 2025 sebesar 8-10 persen, tanpa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023," kata Ketua Perda KSPI DKI Jakarta Winarso. Ratusan buruh ini akan kembali terjun aksi bilamana tuntutan ini tidak dikabulkan pada 11-12 November 2024.