Sejumlah warga Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan tagihan air dari Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya. https://news.okezone.com/read/2024/11/09/338/3083961/dikeluhkan-warga-anggota-dprd-dki-kenneth-soroti-melonjaknya-tagihan-air-pam-jayaidhttps://news.okezone.com/read/2024/11/09/338/3083961/dikeluhkan-warga-anggota-dprd-dki-kenneth-soroti-melonjaknya-tagihan-air-pam-jayahttps://news.okezone.com/read/2024/11/09/338/3083961/dikeluhkan-warga-anggota-dprd-dki-kenneth-soroti-melonjaknya-tagihan-air-pam-jayaSabtu 09 November 2024 15:45 WIBArief Setyadi Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth (Foto: Ist/Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/11/09/338/3083961/dprd-aYCb_large.jpgJAKARTA - Sejumlah warga Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan tagihan air bersih dari Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya. Sebab, tagihan airnya melonjak tajam pada Oktober 2024 yang membuat warga terbebani. Persoalan itu menuai sorotan dari Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Hardiyanto Kenneth. Ia pun meminta PAM Jaya agar transparansi dan sosialisasi kepada masyarakat jika ada penerapan tarif baru.  "Seharusnya pihak PAM melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh agar masyarakat tidak kaget. Selain itu, perlu ada informasi yang jelas terkait alasan kenaikan biaya ini sehingga warga dapat lebih memahaminya, misalnya jika kenaikan ini untuk perbaikan infrastruktur atau peningkatan kualitas air," kata Kenneth dalam keterangannnya, dikutip Sabtu (9/11/2024). Anggota Komisi C itu menyarankan, kenaikan tarif seharusnya dilakukan secara bertahap agar masyarakat bisa beradaptasi. Sehingga, tidak langsung melonjak drastis.  "Penyesuaian tarif yang bertahap bisa mengurangi kejutan, dan memberikan waktu bagi masyarakat untuk menyesuaikan dalam anggaran rumah tangganya. Dan jika kenaikan tarif disebabkan oleh kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur atau meningkatkan kualitas layanan, masyarakat perlu merasakan manfaat nyata dari kenaikan itu, seperti peningkatan aliran air, kualitas air bersih yang lebih baik, serta pelayanan yang lebih cepat dalam menangani keluhan pelanggan," ujarnya. Kepada Pemprov Jakarta, Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini meminta lebih aktif mengawasi kebijakan tarif air PAM agar tetap sesuai dengan kondisi realita ekonomi masyarakat. Selain itu, memastikan kenaikan tarif dalam batas wajar dan tidak memberatkan masyarakat.  "Pemprov juga harus bisa melakukan audit atas biaya operasional PAM agar efisiensi penggunaan anggaran perusahaan bisa ditingkatkan. Kenaikan tarif air PAM harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Tanpa transparansi dan sosialisasi yang memadai, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan para pelanggan," tuturnya.   Adapun keluhan kenaikan tagihan tersebut, salah satunya diungkapkan Ahmad (40), warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Ia mengaku bahwa tagihan airnya naik hingga berkali-kali lipat dari bulan sebelumnya.  "Biasanya saya hanya bayar sekitar Rp100 ribu, tapi bulan Oktober kemarin tagihannya jadi Rp750 ribu. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, jadi ini benar-benar mengejutkan. Padahal, saya tinggal di rumah kontrakan, dan bukan tempat usaha atau pabrik," ujar Ahmad. Kualitas air PAM yang semakin menurun juga dikeluhkan, menurutnya kerap tercium bau tak sedap. "Airnya sedikit, kadang mengalirnya juga tidak lancar, dan baunya aneh seperti bau air got. Sudah bayar mahal, tapi kualitas air tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan warga," ujarnya. Dinda (42), warga lainya juga mengaku heran dengan tagihan air PAM yang melonjak dua kali lipat. "Saya juga heran kenapa tiba-tiba tagihan naik, padahal pemakaian air tidak banyak berubah. Kami sangat terbebani, apalagi dalam kondisi ekonomi yang belum pulih," katanya.   JAKARTA - Sejumlah warga Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan tagihan air bersih dari Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya. Sebab, tagihan airnya melonjak tajam pada Oktober 2024 yang membuat warga terbebani. Persoalan itu menuai sorotan dari Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Hardiyanto Kenneth. Ia pun meminta PAM Jaya agar transparansi dan sosialisasi kepada masyarakat jika ada penerapan tarif baru.  "Seharusnya pihak PAM melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh agar masyarakat tidak kaget. Selain itu, perlu ada informasi yang jelas terkait alasan kenaikan biaya ini sehingga warga dapat lebih memahaminya, misalnya jika kenaikan ini untuk perbaikan infrastruktur atau peningkatan kualitas air," kata Kenneth dalam keterangannnya, dikutip Sabtu (9/11/2024). Anggota Komisi C itu menyarankan, kenaikan tarif seharusnya dilakukan secara bertahap agar masyarakat bisa beradaptasi. Sehingga, tidak langsung melonjak drastis.  "Penyesuaian tarif yang bertahap bisa mengurangi kejutan, dan memberikan waktu bagi masyarakat untuk menyesuaikan dalam anggaran rumah tangganya. Dan jika kenaikan tarif disebabkan oleh kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur atau meningkatkan kualitas layanan, masyarakat perlu merasakan manfaat nyata dari kenaikan itu, seperti peningkatan aliran air, kualitas air bersih yang lebih baik, serta pelayanan yang lebih cepat dalam menangani keluhan pelanggan," ujarnya. Kepada Pemprov Jakarta, Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini meminta lebih aktif mengawasi kebijakan tarif air PAM agar tetap sesuai dengan kondisi realita ekonomi masyarakat. Selain itu, memastikan kenaikan tarif dalam batas wajar dan tidak memberatkan masyarakat.  "Pemprov juga harus bisa melakukan audit atas biaya operasional PAM agar efisiensi penggunaan anggaran perusahaan bisa ditingkatkan. Kenaikan tarif air PAM harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Tanpa transparansi dan sosialisasi yang memadai, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan para pelanggan," tuturnya.   Adapun keluhan kenaikan tagihan tersebut, salah satunya diungkapkan Ahmad (40), warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Ia mengaku bahwa tagihan airnya naik hingga berkali-kali lipat dari bulan sebelumnya.  "Biasanya saya hanya bayar sekitar Rp100 ribu, tapi bulan Oktober kemarin tagihannya jadi Rp750 ribu. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, jadi ini benar-benar mengejutkan. Padahal, saya tinggal di rumah kontrakan, dan bukan tempat usaha atau pabrik," ujar Ahmad. Kualitas air PAM yang semakin menurun juga dikeluhkan, menurutnya kerap tercium bau tak sedap. "Airnya sedikit, kadang mengalirnya juga tidak lancar, dan baunya aneh seperti bau air got. Sudah bayar mahal, tapi kualitas air tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan warga," ujarnya. Dinda (42), warga lainya juga mengaku heran dengan tagihan air PAM yang melonjak dua kali lipat. "Saya juga heran kenapa tiba-tiba tagihan naik, padahal pemakaian air tidak banyak berubah. Kami sangat terbebani, apalagi dalam kondisi ekonomi yang belum pulih," katanya.