Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk ke dalam Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 https://news.okezone.com/read/2024/11/19/337/3087249/baleg-dpr-sepakat-41-ruu-masuk-ke-prioritas-prolegnas-2024-tak-ada-ruu-perampasan-asetidhttps://news.okezone.com/read/2024/11/19/337/3087249/baleg-dpr-sepakat-41-ruu-masuk-ke-prioritas-prolegnas-2024-tak-ada-ruu-perampasan-asethttps://news.okezone.com/read/2024/11/19/337/3087249/baleg-dpr-sepakat-41-ruu-masuk-ke-prioritas-prolegnas-2024-tak-ada-ruu-perampasan-asetSelasa 19 November 2024 08:41 WIBAchmad Al FiqriIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2024/11/19/337/3087249/ilustrasi-6a2X_large.JPGJAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk ke dalam Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Kesepakatan itu, diambil dalam rapat pleno Baleg DPR RI bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang mewakili Pemerintah di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2023) malam. Sebelum kesepakatan, Panja RUU Prolegnas memaparkan hasil laporan. Setidaknya, ada 41 UU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Untuk regulasi yang masuk ke dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029, ada 178 UU. "Apakah hasil penyusunan prolegnas RUU 2025-2029 dan prolegnas RUU prioritas 2025 dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tanya Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan yang langsung disambut seruan "sah" dari para peserta. Dengan demikian, kesepakatan UU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 akan disahkan di dalam rapat paripurna. Adapun daftar 41 RUU prolegnas prioritas 2025 sebagai berikut: 1. Usulan Komisi: - Komisi I RUU Penyiaran  - Komisi II RUU ASN - Komisi III RUU Hukum Acara Pidana - Komisi IV RUU Pangan RUU Kehutanan  - Komisi V RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Komisi VI RUU Perlindungan Konsumen RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Komisi VII RUU Kepariwisataan (carry over) - Komisi VIII RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah RUU Pengelolaan Keuangan Haji - Komisi IX RUU Ketenagakerjaan  - Komisi X RUU Sisdiknas - Komisi XI RUU Pengampunan Pajak  - Komisi XII RUU Energi Baru dan Terbarukan (carry over) - Komisi XIII RUU Perlindungan Saksi dan Korban    2. Usulan Baleg RUU Kejaksaan RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Ketahanan Negara (Komcad) RUU Komoditas Strategis  RUU Pertekstilan RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (carry over) RUU Pengaturan Pasar Ritel Modern RUU BPIP RUU Pilkada RUU Pemilu  RUU Statistik RUU Perindustrian  RUU Pengelolaan Perubahan Iklim  RUU Hak Cipta RUU Masyarakat Hukum Adat  RUU Pemerintahan Daerah  3.Usulan pemerintah  RUU Hukum Acara Perdata (carry over) RUU Narkotika dan Psikotropika (carry over) RUU Desain Industri  RUU Hukum Perdata Internasional  RUU Pengelolaan Ruang Udara (carry over) RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik RUU Keamanan dan Ketahanan Siber RUU Ketenaganukliran 4. Usulan DPD RUU Daerah Kepulauan JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk ke dalam Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Kesepakatan itu, diambil dalam rapat pleno Baleg DPR RI bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang mewakili Pemerintah di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2023) malam. Sebelum kesepakatan, Panja RUU Prolegnas memaparkan hasil laporan. Setidaknya, ada 41 UU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Untuk regulasi yang masuk ke dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029, ada 178 UU. "Apakah hasil penyusunan prolegnas RUU 2025-2029 dan prolegnas RUU prioritas 2025 dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tanya Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan yang langsung disambut seruan "sah" dari para peserta. Dengan demikian, kesepakatan UU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 akan disahkan di dalam rapat paripurna. Adapun daftar 41 RUU prolegnas prioritas 2025 sebagai berikut: 1. Usulan Komisi: - Komisi I RUU Penyiaran  - Komisi II RUU ASN - Komisi III RUU Hukum Acara Pidana - Komisi IV RUU Pangan RUU Kehutanan  - Komisi V RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Komisi VI RUU Perlindungan Konsumen RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Komisi VII RUU Kepariwisataan (carry over) - Komisi VIII RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah RUU Pengelolaan Keuangan Haji - Komisi IX RUU Ketenagakerjaan  - Komisi X RUU Sisdiknas - Komisi XI RUU Pengampunan Pajak  - Komisi XII RUU Energi Baru dan Terbarukan (carry over) - Komisi XIII RUU Perlindungan Saksi dan Korban    2. Usulan Baleg RUU Kejaksaan RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Ketahanan Negara (Komcad) RUU Komoditas Strategis  RUU Pertekstilan RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (carry over) RUU Pengaturan Pasar Ritel Modern RUU BPIP RUU Pilkada RUU Pemilu  RUU Statistik RUU Perindustrian  RUU Pengelolaan Perubahan Iklim  RUU Hak Cipta RUU Masyarakat Hukum Adat  RUU Pemerintahan Daerah  3.Usulan pemerintah  RUU Hukum Acara Perdata (carry over) RUU Narkotika dan Psikotropika (carry over) RUU Desain Industri  RUU Hukum Perdata Internasional  RUU Pengelolaan Ruang Udara (carry over) RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik RUU Keamanan dan Ketahanan Siber RUU Ketenaganukliran 4. Usulan DPD RUU Daerah Kepulauan