Gedung DPRD dijarah massa hingga Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) dibakar di Papua Selatan. https://news.okezone.com/read/2024/11/22/337/3088255/5-fakta-kerusuhan-di-papua-selatan-gedung-dprd-dijarah-bksdm-dibakar-massaidhttps://news.okezone.com/read/2024/11/22/337/3088255/5-fakta-kerusuhan-di-papua-selatan-gedung-dprd-dijarah-bksdm-dibakar-massahttps://news.okezone.com/read/2024/11/22/337/3088255/5-fakta-kerusuhan-di-papua-selatan-gedung-dprd-dijarah-bksdm-dibakar-massaJum'at 22 November 2024 05:52 WIBTim OkezoneKerusuhan di Papua Selatanhttps://img.okezone.com/content/2024/11/21/337/3088255/kerusuhan_di_papua_selatan-z4eW_large.JPGPAPUA – Gedung DPRD dijarah massa hingga Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) dibakar di Papua Selatan. Berikut fakta yang berhasil dihimpun: 1. Kecewa Tes CPNS Aksi pembakaran ini buntut kekecewaan hasil seleksi Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS) yang dinilai tidak transparan dan tak berpihak ke orang asli Papua (OAP). Massa berkumpul dan meluapkan kekecewaan lalu membakar bangunan Kantor BKSDM Mappi. Aparat TNI-Polri yang berada di lokasi tidak mampu berbuat banyak untuk menghalau massa. 2. Kerusuhan di Papua Selatan Sebelum membakar Kantor BKSDM Mappi, massa juga menghancurkan Kantor DPRD Mappi dan fasilitas Taman Mappi Bangkit serta videotron yang berdekatan.  Selain membakar Kantor BKSDM, massa menjarah sejumlah barang elektronik milik DPRD Mappi. 3. Seleksi CPNS Disebut Tidak Berpihak Natalis Yero salah satu pelamar CPNS mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut. Dia mengatakan, kerusuhan dipicu kekecewaan massa atas hasil seleksi CPNS.  Mereka menilai seleksi CPNS tidak transparan dan tidak berpihak pada OAP, yang merupakan putra-putri asli Kabupaten Mappi. "Yang terjadi ini karena kekecewaan saudara-saudara soal hasil seleksi CPNS," ujar Natalis, dikutip Kamis (21/11/2024).   4. Tak Ada Nilai Standar Natalis menjelaskan tidak ada nilai standar antara pelamar lulusan SMA maupun sarjana saat tes CPNS di Papua Selatan. "Ada SMA yang nilainya 300 tidak, sedangkan sarjana nilai 100 lulus. Seharusnya ada ambang batas jadi saudara-saudara ini mengerti," katanya. Kekecewaan juga diluapkan pelama CPNS lainnya Maksi Tokiyo. Sebab dia menilai hasil seleksi tidak adil bagi orang Papua, warga Mappi. "Ada sarjana yang dapat kuotanya bukan asli Mappi tapi orang luar," kata Maksi Tokiyo. 5. Kepala Daerah Diminta Bertanggung Jawab Dalam aksi tersebut, massa meminta kepala daerah untuk bertanggungjawab. Sebab hasil seleksi CPNS ini merugikan orang asli Papua. Massa mengancam jika tidak dapat bertemu dengan penjabat bupati dan diberi penjelasan secara transparan, akan kembali melakukan aksi turun ke jalan hingga mengancam akan membakar Bandara Kepi Kabupaten Mappi. PAPUA – Gedung DPRD dijarah massa hingga Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) dibakar di Papua Selatan. Berikut fakta yang berhasil dihimpun: 1. Kecewa Tes CPNS Aksi pembakaran ini buntut kekecewaan hasil seleksi Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS) yang dinilai tidak transparan dan tak berpihak ke orang asli Papua (OAP). Massa berkumpul dan meluapkan kekecewaan lalu membakar bangunan Kantor BKSDM Mappi. Aparat TNI-Polri yang berada di lokasi tidak mampu berbuat banyak untuk menghalau massa. 2. Kerusuhan di Papua Selatan Sebelum membakar Kantor BKSDM Mappi, massa juga menghancurkan Kantor DPRD Mappi dan fasilitas Taman Mappi Bangkit serta videotron yang berdekatan.  Selain membakar Kantor BKSDM, massa menjarah sejumlah barang elektronik milik DPRD Mappi. 3. Seleksi CPNS Disebut Tidak Berpihak Natalis Yero salah satu pelamar CPNS mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut. Dia mengatakan, kerusuhan dipicu kekecewaan massa atas hasil seleksi CPNS.  Mereka menilai seleksi CPNS tidak transparan dan tidak berpihak pada OAP, yang merupakan putra-putri asli Kabupaten Mappi. "Yang terjadi ini karena kekecewaan saudara-saudara soal hasil seleksi CPNS," ujar Natalis, dikutip Kamis (21/11/2024).   4. Tak Ada Nilai Standar Natalis menjelaskan tidak ada nilai standar antara pelamar lulusan SMA maupun sarjana saat tes CPNS di Papua Selatan. "Ada SMA yang nilainya 300 tidak, sedangkan sarjana nilai 100 lulus. Seharusnya ada ambang batas jadi saudara-saudara ini mengerti," katanya. Kekecewaan juga diluapkan pelama CPNS lainnya Maksi Tokiyo. Sebab dia menilai hasil seleksi tidak adil bagi orang Papua, warga Mappi. "Ada sarjana yang dapat kuotanya bukan asli Mappi tapi orang luar," kata Maksi Tokiyo. 5. Kepala Daerah Diminta Bertanggung Jawab Dalam aksi tersebut, massa meminta kepala daerah untuk bertanggungjawab. Sebab hasil seleksi CPNS ini merugikan orang asli Papua. Massa mengancam jika tidak dapat bertemu dengan penjabat bupati dan diberi penjelasan secara transparan, akan kembali melakukan aksi turun ke jalan hingga mengancam akan membakar Bandara Kepi Kabupaten Mappi.