Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM) diduga menerima jatah uang sebesar Rp2,5 Miliar dalam kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran Ganti Uang (GU). https://news.okezone.com/read/2024/12/04/337/3092167/pj-wali-kota-pekanbaru-terima-jatah-rp2-5-miliar-di-kasus-pemotongan-anggaranidhttps://news.okezone.com/read/2024/12/04/337/3092167/pj-wali-kota-pekanbaru-terima-jatah-rp2-5-miliar-di-kasus-pemotongan-anggaranhttps://news.okezone.com/read/2024/12/04/337/3092167/pj-wali-kota-pekanbaru-terima-jatah-rp2-5-miliar-di-kasus-pemotongan-anggaranRabu 04 Desember 2024 07:00 WIBDanandaya Arya putraPj Wali Kota Pekanbaru di KPK Usai Terjaring OTT. Foto: Okezone/Riyan Rizki.https://img.okezone.com/content/2024/12/04/337/3092167/pj_wali_kota_pekanbaru_di_kpk_usai_terjaring_ott-d3wT_large.jpegJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM) diduga menerima jatah uang sebesar Rp2,5 Miliar dalam kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran Ganti Uang (GU). "Bahwa pada November 2024, terdapat penambahan anggaran Setda diantaranya untuk anggaran Makan Minum. Dari penambahan ini diduga PJ. Walikota menerima jatah uang sebesar Rp2,5 miliar," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Dalam konferensi pers itu, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Ghufron menjelaskan pihaknya telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tiga orang tersangka. "Tiga orang sebagai tersangka, yaitu, Pj. Walikota Pekanbaru RM, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru insial IPN dan Plt. Kabag Umum, Setda Kota Pekanbaru NK," ujarnya. Dia mengatakan, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 f dan pasal 12 B pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pihaknya selanjutnya melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 3 Desember 2024 sampai dengan 22 Desember 2024 di Rutan Cabang KPK. "KPK masih akan terus mendalami dalam penyidikan perkara ini kepada pihak-pihak lain yang diduga terkait dan aliran uang lainnya," pungkasnya. Sebelumnya , KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau. KPK menyebut total sembilan orang diamankan dari kegiatan OTT tersebut.   “8 dari Pekanbaru dan 1 diamankan di Jakarta. Jadinya total 9 orang yang diamankan,” kata Juru Bicara KPK Tessa kepada wartawan, Selasa (3/12/2024). Tessa menambahkan, saat ini pihak-pihak yang diamankan sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lanjutan. “Benar untuk pihak-pihak yang diamankan di Pekanbaru saat ini sudah hadir di gedung Merah Putih KPK, untuk selanjutnya dilakukan permintaan keterangan lanjutan,” jelas dia. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM) diduga menerima jatah uang sebesar Rp2,5 Miliar dalam kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran Ganti Uang (GU). "Bahwa pada November 2024, terdapat penambahan anggaran Setda diantaranya untuk anggaran Makan Minum. Dari penambahan ini diduga PJ. Walikota menerima jatah uang sebesar Rp2,5 miliar," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Dalam konferensi pers itu, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Ghufron menjelaskan pihaknya telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tiga orang tersangka. "Tiga orang sebagai tersangka, yaitu, Pj. Walikota Pekanbaru RM, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru insial IPN dan Plt. Kabag Umum, Setda Kota Pekanbaru NK," ujarnya. Dia mengatakan, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 f dan pasal 12 B pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pihaknya selanjutnya melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 3 Desember 2024 sampai dengan 22 Desember 2024 di Rutan Cabang KPK. "KPK masih akan terus mendalami dalam penyidikan perkara ini kepada pihak-pihak lain yang diduga terkait dan aliran uang lainnya," pungkasnya. Sebelumnya , KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau. KPK menyebut total sembilan orang diamankan dari kegiatan OTT tersebut.   “8 dari Pekanbaru dan 1 diamankan di Jakarta. Jadinya total 9 orang yang diamankan,” kata Juru Bicara KPK Tessa kepada wartawan, Selasa (3/12/2024). Tessa menambahkan, saat ini pihak-pihak yang diamankan sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lanjutan. “Benar untuk pihak-pihak yang diamankan di Pekanbaru saat ini sudah hadir di gedung Merah Putih KPK, untuk selanjutnya dilakukan permintaan keterangan lanjutan,” jelas dia.