Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp6,8 Miliar dari kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran Ganti Uang (GU) Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM). https://news.okezone.com/read/2024/12/04/337/3092171/kpk-sita-uang-rp6-8-miliar-di-kasus-korupsi-pemotongan-anggaran-pj-wali-kota-pekanbaruidhttps://news.okezone.com/read/2024/12/04/337/3092171/kpk-sita-uang-rp6-8-miliar-di-kasus-korupsi-pemotongan-anggaran-pj-wali-kota-pekanbaruhttps://news.okezone.com/read/2024/12/04/337/3092171/kpk-sita-uang-rp6-8-miliar-di-kasus-korupsi-pemotongan-anggaran-pj-wali-kota-pekanbaruRabu 04 Desember 2024 07:16 WIBDanandaya Arya putraKPK Tetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru Tersangka. Foto: Okezone/Danandaya.https://img.okezone.com/content/2024/12/04/337/3092171/kpk_tetapkan_pj_wali_kota_pekanbaru_tersangka-kmyx_large.jpegJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp6,8 Miliar dari kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran Ganti Uang (GU) Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM).  "Dari rangkaian kegiatan tersebut, Tim KPK mengamankan total 9 orang, yakni 8 orang di wilayah pekanbaru dan 1 orang di wilayah Jakarta, serta sejumlah uang dengan total sekitar Rp6.820.000.000," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Rabu (4/12/2024). Dia menjelaskan, dari 9 orang yang telah diamankan pihaknya telah menetapkan 3 orang tersangka, termasuk Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Penetapan tersebut itu setelah tim penyelidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tiga orang tersangka. "Tiga orang sebagai tersangka, yaitu, Pj. Walikota Pekanbaru RM, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru insial IPN dan Plt. Kabag Umum, Setda Kota Pekanbaru NK," ujarnya. Adapun, Ghufron menyebut Risnandar dalam kasus ini diduga menerima jatah uang dari penambahan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar. Penambahan anggaran itu dialokasikan dalam APBD 2024 Kota Pekanbaru. "Bahwa pada November 2024, terdapat penambahan anggaran Setda diantaranya untuk anggaran Makan Minum. Dari penambahan ini diduga PJ Wali Kota menerima jatah uang sebesar Rp2,5 miliar," tuturnya. Terhadap 3 tersangka, disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 f dan pasal 12 B pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.   KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 3 Desember 2024 sampai dengan 22 Desember 2024 di Rutan Cabang KPK. "KPK masih akan terus mendalami dalam penyidikan perkara ini kepada pihak-pihak lain yang diduga terkait dan aliran uang lainnya," pungkas Ghufron. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp6,8 Miliar dari kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran Ganti Uang (GU) Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM).  "Dari rangkaian kegiatan tersebut, Tim KPK mengamankan total 9 orang, yakni 8 orang di wilayah pekanbaru dan 1 orang di wilayah Jakarta, serta sejumlah uang dengan total sekitar Rp6.820.000.000," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Rabu (4/12/2024). Dia menjelaskan, dari 9 orang yang telah diamankan pihaknya telah menetapkan 3 orang tersangka, termasuk Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Penetapan tersebut itu setelah tim penyelidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tiga orang tersangka. "Tiga orang sebagai tersangka, yaitu, Pj. Walikota Pekanbaru RM, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru insial IPN dan Plt. Kabag Umum, Setda Kota Pekanbaru NK," ujarnya. Adapun, Ghufron menyebut Risnandar dalam kasus ini diduga menerima jatah uang dari penambahan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar. Penambahan anggaran itu dialokasikan dalam APBD 2024 Kota Pekanbaru. "Bahwa pada November 2024, terdapat penambahan anggaran Setda diantaranya untuk anggaran Makan Minum. Dari penambahan ini diduga PJ Wali Kota menerima jatah uang sebesar Rp2,5 miliar," tuturnya. Terhadap 3 tersangka, disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 f dan pasal 12 B pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.   KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 3 Desember 2024 sampai dengan 22 Desember 2024 di Rutan Cabang KPK. "KPK masih akan terus mendalami dalam penyidikan perkara ini kepada pihak-pihak lain yang diduga terkait dan aliran uang lainnya," pungkas Ghufron.