KPK merilis data bahwa sebanyak 52 dari 124 pejabat di Kabinet Merah Putih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Artinya, baru 72 yang sudah melakukan hal tersebut. https://news.okezone.com/read/2024/12/05/337/3092509/52-pejabat-kabinet-merah-putih-belum-lapor-harta-kekayaanidhttps://news.okezone.com/read/2024/12/05/337/3092509/52-pejabat-kabinet-merah-putih-belum-lapor-harta-kekayaanhttps://news.okezone.com/read/2024/12/05/337/3092509/52-pejabat-kabinet-merah-putih-belum-lapor-harta-kekayaanKamis 05 Desember 2024 07:34 WIBRiyan Rizki RoshaliKabinet Merah Putih Prabowo dan Gibran. Foto: Dok IST.https://img.okezone.com/content/2024/12/05/337/3092509/kabinet_merah_putih_prabowo_dan_gibran-Ycl1_large.jpegJAKARTA - KPK merilis data bahwa sebanyak 52 dari 124 pejabat di Kabinet Merah Putih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Artinya, baru 72 yang sudah melakukan hal tersebut.  “Secara keseluruhan dari total 124 Wajib Lapor dari Kabinet Merah Putih, 72 sudah lapor LHKPN-nya, dan 52 belum lapor. Artinya 58 persen Kabinet Merah Putih sudah melaporkan LHKPN-nya,” kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip Kamis (5/12/2024). Budi menerangkan bahwa, data tersebut termasuk wajib lapor yang sudah melaporkan LHKPN periodik untuk 2024. Dari 52 Menteri atau Kepala Lembaga Setingkat Menteri, kata Budi, 36 diantaranya sudah melaporkan harta kekayaannya, sedangkan 16 lainnya belum. “Kemudian, dari 57 Wakil Menteri/ Wakil Kepala Lembaga Setingkat Menteri, 30 sudah lapor LHKPN, sedangkan 27 belum lapor,” ujar dia. Selain itu, dari 15 Utusan Khusus, Penasehat Khusus, Staf Khusus, tercatat 6 sudah melaporkan LHKPN-nya, dan 9 lainnya belum lapor.   Oleh karena itu, ia mengimbau agar bagi yang belum menyampaikan agar segera melaporkan sampai dengan tiga bulan sejak tanggal pelantikan. “KPK terbuka untuk membantu apabila dalam pengisiannya mengalami kendala. Kepatuhan LHKPN merupakan instrument penting sebagai langkah awal pencegahan korupsi, melalui transparansi harta kekayaan para penyelenggara negara,” jelas dia. JAKARTA - KPK merilis data bahwa sebanyak 52 dari 124 pejabat di Kabinet Merah Putih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Artinya, baru 72 yang sudah melakukan hal tersebut.  “Secara keseluruhan dari total 124 Wajib Lapor dari Kabinet Merah Putih, 72 sudah lapor LHKPN-nya, dan 52 belum lapor. Artinya 58 persen Kabinet Merah Putih sudah melaporkan LHKPN-nya,” kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip Kamis (5/12/2024). Budi menerangkan bahwa, data tersebut termasuk wajib lapor yang sudah melaporkan LHKPN periodik untuk 2024. Dari 52 Menteri atau Kepala Lembaga Setingkat Menteri, kata Budi, 36 diantaranya sudah melaporkan harta kekayaannya, sedangkan 16 lainnya belum. “Kemudian, dari 57 Wakil Menteri/ Wakil Kepala Lembaga Setingkat Menteri, 30 sudah lapor LHKPN, sedangkan 27 belum lapor,” ujar dia. Selain itu, dari 15 Utusan Khusus, Penasehat Khusus, Staf Khusus, tercatat 6 sudah melaporkan LHKPN-nya, dan 9 lainnya belum lapor.   Oleh karena itu, ia mengimbau agar bagi yang belum menyampaikan agar segera melaporkan sampai dengan tiga bulan sejak tanggal pelantikan. “KPK terbuka untuk membantu apabila dalam pengisiannya mengalami kendala. Kepatuhan LHKPN merupakan instrument penting sebagai langkah awal pencegahan korupsi, melalui transparansi harta kekayaan para penyelenggara negara,” jelas dia.