Budi menjelaskan, masih ada waktu bagi mereka untuk menyampaikan LHKPN. Sebab menurut Budi, batas akhir penyampaian LHKPN dalam dua pekan mendatang. https://news.okezone.com/read/2025/01/07/337/3102305/34-pejabat-kabinet-merah-putih-belum-sampaikan-lhkpnidhttps://news.okezone.com/read/2025/01/07/337/3102305/34-pejabat-kabinet-merah-putih-belum-sampaikan-lhkpnhttps://news.okezone.com/read/2025/01/07/337/3102305/34-pejabat-kabinet-merah-putih-belum-sampaikan-lhkpnSelasa 07 Januari 2025 18:26 WIBNur KhabibiIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2025/01/07/337/3102305/ilustrasi-vdVx_large.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan masih ada 34 pejabat Kabinet Merah Putih belum menyampaikan Laporan Harya Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jumlah tersebut berdasarkan data per Selasa (7/1/2025).  "Dari data per hari ini, Selasa (7/1), update pelaporan LHKPN Kabinet Merah Putih, tercatat sejumlah 90 dari total 124 Wajib Lapor telah menyampaikan LHKPN-nya atau telah mencapai sekitar 72 persen," kata Anggota Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (7/1/2025).  Budi merincikan, 44 dari 52 Menteri/Kepala Lembaga Setingkat Menteri telah menyampaikan LHKPN. Kemudian, 38 dari 57 Wakil Menteri/Wakil Kepala Lembaga Setingkat Menteri telah menyampaikan laporan harta kekayaannya. "Dari 15 Utusan Khusus/Penasihat Khusus/Staf Khusus, sejumlah 8 orang telah lapor LHKPN-nya," ujarnya.  Budi menjelaskan, masih ada waktu bagi mereka untuk menyampaikan LHKPN. Sebab menurut Budi, batas akhir penyampaian LHKPN dalam dua pekan mendatang.  "Batas akhir pelaporan LHKPN yakni 3 bulan pasca pelantikan atau 21 Januari 2025," ucapnya. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan masih ada 34 pejabat Kabinet Merah Putih belum menyampaikan Laporan Harya Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jumlah tersebut berdasarkan data per Selasa (7/1/2025).  "Dari data per hari ini, Selasa (7/1), update pelaporan LHKPN Kabinet Merah Putih, tercatat sejumlah 90 dari total 124 Wajib Lapor telah menyampaikan LHKPN-nya atau telah mencapai sekitar 72 persen," kata Anggota Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (7/1/2025).  Budi merincikan, 44 dari 52 Menteri/Kepala Lembaga Setingkat Menteri telah menyampaikan LHKPN. Kemudian, 38 dari 57 Wakil Menteri/Wakil Kepala Lembaga Setingkat Menteri telah menyampaikan laporan harta kekayaannya. "Dari 15 Utusan Khusus/Penasihat Khusus/Staf Khusus, sejumlah 8 orang telah lapor LHKPN-nya," ujarnya.  Budi menjelaskan, masih ada waktu bagi mereka untuk menyampaikan LHKPN. Sebab menurut Budi, batas akhir penyampaian LHKPN dalam dua pekan mendatang.  "Batas akhir pelaporan LHKPN yakni 3 bulan pasca pelantikan atau 21 Januari 2025," ucapnya.