Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto memastikan, penggeledahan ini terkait dengan Hasto yang meminta penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai tersangka. https://news.okezone.com/read/2025/01/07/337/3102323/kpk-pastikan-penggeledahan-rumah-hasto-tak-terkait-dengan-permintaan-jadwal-ulang-pemeriksaanidhttps://news.okezone.com/read/2025/01/07/337/3102323/kpk-pastikan-penggeledahan-rumah-hasto-tak-terkait-dengan-permintaan-jadwal-ulang-pemeriksaanhttps://news.okezone.com/read/2025/01/07/337/3102323/kpk-pastikan-penggeledahan-rumah-hasto-tak-terkait-dengan-permintaan-jadwal-ulang-pemeriksaanSelasa 07 Januari 2025 19:08 WIBNur KhabibiJuru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto. Foto: Okezone/Khabibi. https://img.okezone.com/content/2025/01/07/337/3102323/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-tRCK_large.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Sekjen PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto pada Selasa (7/1/2025). Adapun rumah Hasto yang digeledah berlokasi di Perumahan Villa Taman Kartini, Jalan Graha Asri VI Blok G3 Nomor 18, Margahayu, Bekasi Timur.  Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto memastikan, penggeledahan ini terkait dengan Hasto yang meminta penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai tersangka.  "Apakah ada kaitan atau tidak, saya pikir tidak ada," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK.  Sebab kata Tessa, Hasto mengonfirmasi dirinya tidak hadir dalam pemanggilan yang dilayangkan pada Senin, 6 Januari 2025 itu. Dengan adanya konfirmasi, secara automatis akan dilakukan reschedule pemeriksaan.  "Jadi, sekali lagi kegiatan penggeledahan tidak ada kaitan dengan ketidakhadiran saudara HK kemarin," ujarnya.  Sebelumnya, Hasto Kristiyanto meminta penjadwalan ulang terkait pemanggilan oleh KPK. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy.  Awalnya, Rony menyatakan Hasto akan menghadiri rangkaian HUT PDI-Perjuangan yang telah terjadwal sebelumnya.  "Sekjen Hasto Kristiyanto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya," kata Rony melalui keterangan tertulisnya, Senin (6/1/2025).    Akan hal itu, Rony menyatakan pihaknya meminta penjadwalan ulang setelah puncak HUT PDI-Perjuangan yang jatuh pada 10 Januari.  "Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari 2025, setelah peringatan HUT PDI Perjuangan," ujarnya.  Namun, Rony tidak menentukan kapan penjadwalan ulang tersebut dilakukan. Menurutnya, hal itu biarlah diatur KPK.  "Kami menyerahkan kepada KPK soal penjadwalan ulang itu," ucapnya. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Sekjen PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto pada Selasa (7/1/2025). Adapun rumah Hasto yang digeledah berlokasi di Perumahan Villa Taman Kartini, Jalan Graha Asri VI Blok G3 Nomor 18, Margahayu, Bekasi Timur.  Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto memastikan, penggeledahan ini terkait dengan Hasto yang meminta penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai tersangka.  "Apakah ada kaitan atau tidak, saya pikir tidak ada," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK.  Sebab kata Tessa, Hasto mengonfirmasi dirinya tidak hadir dalam pemanggilan yang dilayangkan pada Senin, 6 Januari 2025 itu. Dengan adanya konfirmasi, secara automatis akan dilakukan reschedule pemeriksaan.  "Jadi, sekali lagi kegiatan penggeledahan tidak ada kaitan dengan ketidakhadiran saudara HK kemarin," ujarnya.  Sebelumnya, Hasto Kristiyanto meminta penjadwalan ulang terkait pemanggilan oleh KPK. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy.  Awalnya, Rony menyatakan Hasto akan menghadiri rangkaian HUT PDI-Perjuangan yang telah terjadwal sebelumnya.  "Sekjen Hasto Kristiyanto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya," kata Rony melalui keterangan tertulisnya, Senin (6/1/2025).    Akan hal itu, Rony menyatakan pihaknya meminta penjadwalan ulang setelah puncak HUT PDI-Perjuangan yang jatuh pada 10 Januari.  "Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari 2025, setelah peringatan HUT PDI Perjuangan," ujarnya.  Namun, Rony tidak menentukan kapan penjadwalan ulang tersebut dilakukan. Menurutnya, hal itu biarlah diatur KPK.  "Kami menyerahkan kepada KPK soal penjadwalan ulang itu," ucapnya.