Sekedar informasi, Mahkamah telah memulai persidangan PHPU Kepala Daerah serentak, sejak 8 Januari 2025, dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. https://news.okezone.com/read/2025/01/13/337/3104087/mk-lakukan-speedy-trial-selesaikan-sengketa-pilkada-serentak-2024idhttps://news.okezone.com/read/2025/01/13/337/3104087/mk-lakukan-speedy-trial-selesaikan-sengketa-pilkada-serentak-2024https://news.okezone.com/read/2025/01/13/337/3104087/mk-lakukan-speedy-trial-selesaikan-sengketa-pilkada-serentak-2024Senin 13 Januari 2025 18:51 WIBDanandaya Arya putraIlustrasi Mahkamah Konstitusi. Foto: Dok Okezone.https://img.okezone.com/content/2025/01/13/337/3104087/ilustrasi_mahkamah_konstitusi-6aRA_large.jpgJAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah menerapkan mekanisme Speedy Trial.  Speedy Trial sendiri artinya adalah persidangan dilakukan dengan cepat. Sebab dalam persidangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada ini MK dibebani waktu selama 45 hari. "MK sudah kemudian ada ketentuan harus menyelesaikan seluruh perkaranya dalam waktu 45 hari kerja, maka mau tidak mau, Speedy Trial akan dilakukan," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi (MK) Pan Mohamad Faiz, kepada wartawan, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2025). Faiz pun menjelaskan, perbedaan antara persidangan Pengujian Undang-undang (PUU) yang tak ditentukan batas waktu putusannya. Dalam hal ini, jika mau pemohon PUU bisa mengajukan Speedy Trial. "Kalau kita bandingkan dengan proses persidangan di pengujian undang-undang, itu karena tidak ada batas waktunya, maka tergantung dari kompleksitas perkara," ucapnya. Sekedar informasi, Mahkamah telah memulai persidangan PHPU Kepala Daerah serentak, sejak 8 Januari 2025, dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.    Dengan batas akhir 45 hari untuk menyelesaikan persidangan gugatan pilkada, MK paling akhir memutuskan perkara pada 11 Maret 2025. Faiz menambahkan, sejauh ini belum ada perubahan ataupun pergeseran tahapan persidangan. Jika ada perubahan pun, MK akan menyampaikan hal tersebut kepada para pihak yang terlibat dalam persidangan. "Kita pasti akan menyampaikan pertama kepada para pihak, karena kami selalu berkomunikasi jika ada pergeseran jadwal. Kemudian tentu kepada publik lewat saluran-saluran media informasi yang kita punya," pungkasnya. JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah menerapkan mekanisme Speedy Trial.  Speedy Trial sendiri artinya adalah persidangan dilakukan dengan cepat. Sebab dalam persidangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada ini MK dibebani waktu selama 45 hari. "MK sudah kemudian ada ketentuan harus menyelesaikan seluruh perkaranya dalam waktu 45 hari kerja, maka mau tidak mau, Speedy Trial akan dilakukan," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi (MK) Pan Mohamad Faiz, kepada wartawan, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2025). Faiz pun menjelaskan, perbedaan antara persidangan Pengujian Undang-undang (PUU) yang tak ditentukan batas waktu putusannya. Dalam hal ini, jika mau pemohon PUU bisa mengajukan Speedy Trial. "Kalau kita bandingkan dengan proses persidangan di pengujian undang-undang, itu karena tidak ada batas waktunya, maka tergantung dari kompleksitas perkara," ucapnya. Sekedar informasi, Mahkamah telah memulai persidangan PHPU Kepala Daerah serentak, sejak 8 Januari 2025, dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.    Dengan batas akhir 45 hari untuk menyelesaikan persidangan gugatan pilkada, MK paling akhir memutuskan perkara pada 11 Maret 2025. Faiz menambahkan, sejauh ini belum ada perubahan ataupun pergeseran tahapan persidangan. Jika ada perubahan pun, MK akan menyampaikan hal tersebut kepada para pihak yang terlibat dalam persidangan. "Kita pasti akan menyampaikan pertama kepada para pihak, karena kami selalu berkomunikasi jika ada pergeseran jadwal. Kemudian tentu kepada publik lewat saluran-saluran media informasi yang kita punya," pungkasnya.