<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Rapat Paripurna, Fraksi PKS Usul Bentuk Pansus Pagar Laut di Tangerang</title><description>Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI mengusulkan untuk pembentukan panitia khusus (Pansus) dalam rangka mendalami kasus pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang.&#13;
</description><link>https://news.okezone.com/read/2025/01/21/337/3106371/rapat-paripurna-fraksi-pks-usul-bentuk-pansus-pagar-laut-di-tangerang</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2025/01/21/337/3106371/rapat-paripurna-fraksi-pks-usul-bentuk-pansus-pagar-laut-di-tangerang"/><item><title>Rapat Paripurna, Fraksi PKS Usul Bentuk Pansus Pagar Laut di Tangerang</title><link>https://news.okezone.com/read/2025/01/21/337/3106371/rapat-paripurna-fraksi-pks-usul-bentuk-pansus-pagar-laut-di-tangerang</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2025/01/21/337/3106371/rapat-paripurna-fraksi-pks-usul-bentuk-pansus-pagar-laut-di-tangerang</guid><pubDate>Selasa 21 Januari 2025 11:45 WIB</pubDate><dc:creator>Felldy Utama</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2025/01/21/337/3106371/rapat_paripurna_dpr_ri-JDm5_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Illustrasi Rapat Paripurna DPR RI (foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2025/01/21/337/3106371/rapat_paripurna_dpr_ri-JDm5_large.jpg</image><title>Illustrasi Rapat Paripurna DPR RI (foto: Okezone)</title></images><description>&#13;
&#13;
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI mengusulkan untuk pembentukan panitia khusus (Pansus) dalam rangka mendalami kasus pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang.&#13;
&#13;
Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PKS di DPR RI, Riyono dalam rapat paripurna DPR yang digelar Selasa (21/1/2025). Dia mengatakan bahwa kasus pemagaran ini merupakan gambaran nyata masih belum maksimalnya pengelolaan wilayah laut.&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&amp;quot;Fraksi PKS mengusulkan untuk meminta pimpinan DPR membentuk pansus, terkait dengan kasus pemagaran laut untuk mendukung upaya tata kelola laut yang lebih bertanggung jawab,&amp;quot; kata Riyono dalam interupsinya.&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Selain itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk melindungi hak hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan dengan memastikan mereka tetap memiliki akses untuk melaut tanpa hambatan akibat pemagaran laut yang tidak sah.&#13;
&#13;
&amp;quot;Mengusut tuntas kasus pemagaran laut agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola lautan di Indonesia,&amp;quot; ujarnya.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Anggota Komisi IV DPR itu memandang, tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemagaran ilegal harus diambil guna menjaga keadilan dan keberlanjutan sektor perikanan nasional.&amp;nbsp;&#13;
&#13;
Di sisi lain, Fraksi PKS mengapresiasi atas perintah presiden Prabowo Subianto untuk menangani dan melihat kasus pagar laut ini secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak.&#13;
&#13;
&amp;quot;Demikian instruksi yang kami sampaikan semoga pemerintah segera bisa mengambil langkah-langkah untuk kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sumbe daya laut kita,&amp;quot; pungkasnya.&#13;
</description><content:encoded>&#13;
&#13;
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI mengusulkan untuk pembentukan panitia khusus (Pansus) dalam rangka mendalami kasus pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang.&#13;
&#13;
Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PKS di DPR RI, Riyono dalam rapat paripurna DPR yang digelar Selasa (21/1/2025). Dia mengatakan bahwa kasus pemagaran ini merupakan gambaran nyata masih belum maksimalnya pengelolaan wilayah laut.&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&amp;quot;Fraksi PKS mengusulkan untuk meminta pimpinan DPR membentuk pansus, terkait dengan kasus pemagaran laut untuk mendukung upaya tata kelola laut yang lebih bertanggung jawab,&amp;quot; kata Riyono dalam interupsinya.&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Selain itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk melindungi hak hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan dengan memastikan mereka tetap memiliki akses untuk melaut tanpa hambatan akibat pemagaran laut yang tidak sah.&#13;
&#13;
&amp;quot;Mengusut tuntas kasus pemagaran laut agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola lautan di Indonesia,&amp;quot; ujarnya.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Anggota Komisi IV DPR itu memandang, tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemagaran ilegal harus diambil guna menjaga keadilan dan keberlanjutan sektor perikanan nasional.&amp;nbsp;&#13;
&#13;
Di sisi lain, Fraksi PKS mengapresiasi atas perintah presiden Prabowo Subianto untuk menangani dan melihat kasus pagar laut ini secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak.&#13;
&#13;
&amp;quot;Demikian instruksi yang kami sampaikan semoga pemerintah segera bisa mengambil langkah-langkah untuk kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sumbe daya laut kita,&amp;quot; pungkasnya.&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
