Tito menyebutkan setidaknya ada dua pertimbangan. Dia mengatakan pelantikan kepala daerah definitif non-sengketa MK perlu segera dilantik untuk menjamin kepastian politik dan efektivitas pemerintahan. https://news.okezone.com/read/2025/01/22/337/3106730/mendagri-usul-kepala-daerah-terpilih-tak-bersengketa-dilantik-pada-6-februariidhttps://news.okezone.com/read/2025/01/22/337/3106730/mendagri-usul-kepala-daerah-terpilih-tak-bersengketa-dilantik-pada-6-februarihttps://news.okezone.com/read/2025/01/22/337/3106730/mendagri-usul-kepala-daerah-terpilih-tak-bersengketa-dilantik-pada-6-februariRabu 22 Januari 2025 12:10 WIBAchmad Al FiqriMendagri Tito Karnavian saat di DPR (Foto: Okezone/Fiqri)https://img.okezone.com/content/2025/01/22/337/3106730/mendagri_tito_karnavian-ftqj_large.JPGJAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan opsi pelantikan kepala daerah tanpa sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Februari. Ia mengatakan, pelantikan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Hal itu disampaikan Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025). “Opsi 1, gubernur dan wakil gubernur dilantik presiden, pada Kamis 6 Februari 2025,” kata Tito. Tito menyebutkan setidaknya ada dua pertimbangan. Dia mengatakan pelantikan kepala daerah definitif non-sengketa MK perlu segera dilantik untuk menjamin kepastian politik dan efektivitas pemerintahan. “Menjamin kepastian politik dan penyelenggaraan pemerintahan serta stabilitas politik yang berdampak pada situasi ekonomi, sosial dan keamanan," katanya. "Menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Strategis Nasional dan program yang sesuai dengan visi misi Kepala Daerah definitif sehingga berpengaruh terhadap percepatan perkembangan daerah,” tandas Tito.   JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan opsi pelantikan kepala daerah tanpa sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Februari. Ia mengatakan, pelantikan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Hal itu disampaikan Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025). “Opsi 1, gubernur dan wakil gubernur dilantik presiden, pada Kamis 6 Februari 2025,” kata Tito. Tito menyebutkan setidaknya ada dua pertimbangan. Dia mengatakan pelantikan kepala daerah definitif non-sengketa MK perlu segera dilantik untuk menjamin kepastian politik dan efektivitas pemerintahan. “Menjamin kepastian politik dan penyelenggaraan pemerintahan serta stabilitas politik yang berdampak pada situasi ekonomi, sosial dan keamanan," katanya. "Menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Strategis Nasional dan program yang sesuai dengan visi misi Kepala Daerah definitif sehingga berpengaruh terhadap percepatan perkembangan daerah,” tandas Tito.