Adapun masyarakat yang ingin mengetahui jumlah kekayaan penyelenggara negara bisa mengakses laman elhkpn.kpk.go.id. https://news.okezone.com/read/2025/01/28/337/3108561/berapa-jumlah-harta-kekayaan-raffi-ahmad-ini-kata-kpkidhttps://news.okezone.com/read/2025/01/28/337/3108561/berapa-jumlah-harta-kekayaan-raffi-ahmad-ini-kata-kpkhttps://news.okezone.com/read/2025/01/28/337/3108561/berapa-jumlah-harta-kekayaan-raffi-ahmad-ini-kata-kpkSelasa 28 Januari 2025 19:16 WIBNur KhabibiIlustrasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat ke KPK. Foto: Dok Okezone.https://img.okezone.com/content/2025/01/28/337/3108561/ilustrasi_laporan_harta_kekayaan_pejabat_ke_kpk-GwMv_large.jpegJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Raffi Ahmad pada pekan ini. Suami Nagita Slavina itu merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. "Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis/Jumat minggu ini," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat dihubungi pada Selasa (28/1/2025).  Terkait kekayaan penyelenggara negara, KPK membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin mengakses.  Adapun masyarakat yang ingin mengetahui jumlah kekayaan penyelenggara negara bisa mengakses laman elhkpn.kpk.go.id. Penyampaian LHKPN merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara kepada KPK. Hal itu sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999. LHKPN menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Raffi Ahmad pada pekan ini. Suami Nagita Slavina itu merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. "Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis/Jumat minggu ini," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat dihubungi pada Selasa (28/1/2025).  Terkait kekayaan penyelenggara negara, KPK membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin mengakses.  Adapun masyarakat yang ingin mengetahui jumlah kekayaan penyelenggara negara bisa mengakses laman elhkpn.kpk.go.id. Penyampaian LHKPN merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara kepada KPK. Hal itu sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999. LHKPN menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi.