Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan 44.000 daftar nama penerima amnesti akan rampung pada pekan depan. https://news.okezone.com/read/2025/01/29/337/3108787/pekan-depan-menkum-serahkan-44-ribu-daftar-penerima-amnesti-ke-prabowoidhttps://news.okezone.com/read/2025/01/29/337/3108787/pekan-depan-menkum-serahkan-44-ribu-daftar-penerima-amnesti-ke-prabowohttps://news.okezone.com/read/2025/01/29/337/3108787/pekan-depan-menkum-serahkan-44-ribu-daftar-penerima-amnesti-ke-prabowoRabu 29 Januari 2025 18:21 WIBRaka Dwi NoviantoMenkum Supratman Andi Agtas (Foto: Raka Dwi Novianto/Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/01/29/337/3108787/amnesti-z9qO_large.jpgJAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan 44.000 daftar nama penerima amnesti akan rampung pada pekan depan. Daftar nama penerima amnesti tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Nah, karena itu tunggu kira-kira minggu depan, saya sudah minta Direktur Pidana, di Ditjen AHU untuk segera menyelesaikan menyangkut verifikasi yang 44.000. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke Presiden," kata Supratman di Kantor Kemenkum, Jakarta, Rabu (29/1/2025). Supratman menekankan, narapidana Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) tidak akan mendapatkan amnesti. "Kalau yang OPM, yang kriminal bersenjata, kita gak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar tetapi non-senjata. Ini teman-teman aktivis biasalah kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya," jelasnya. Meski begitu, kata Supratman, keputusan pemberian amnesti berada di tangan Presiden Prabowo. "Tetapi yang kami laporkan dan kita sudah sepakati bersama dengan Presiden. Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu, kami pasti lakukan," kata Supratman. "Karena kan keputusannya finalnya itu di Presiden, bukan di saya, bukan di siapapun. Tapi ini otoritasnya Presiden," tandasnya. JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan 44.000 daftar nama penerima amnesti akan rampung pada pekan depan. Daftar nama penerima amnesti tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Nah, karena itu tunggu kira-kira minggu depan, saya sudah minta Direktur Pidana, di Ditjen AHU untuk segera menyelesaikan menyangkut verifikasi yang 44.000. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke Presiden," kata Supratman di Kantor Kemenkum, Jakarta, Rabu (29/1/2025). Supratman menekankan, narapidana Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) tidak akan mendapatkan amnesti. "Kalau yang OPM, yang kriminal bersenjata, kita gak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar tetapi non-senjata. Ini teman-teman aktivis biasalah kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya," jelasnya. Meski begitu, kata Supratman, keputusan pemberian amnesti berada di tangan Presiden Prabowo. "Tetapi yang kami laporkan dan kita sudah sepakati bersama dengan Presiden. Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu, kami pasti lakukan," kata Supratman. "Karena kan keputusannya finalnya itu di Presiden, bukan di saya, bukan di siapapun. Tapi ini otoritasnya Presiden," tandasnya.