Anggota DPRD DKI Jakarta, Nabilah Alhabsyi mendorong Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah konkret untuk mengurangi risiko kebakaran. https://news.okezone.com/read/2025/01/30/338/3109121/cegah-kebakaran-dprd-jakarta-butuh-kebijakan-tegasidhttps://news.okezone.com/read/2025/01/30/338/3109121/cegah-kebakaran-dprd-jakarta-butuh-kebijakan-tegashttps://news.okezone.com/read/2025/01/30/338/3109121/cegah-kebakaran-dprd-jakarta-butuh-kebijakan-tegasKamis 30 Januari 2025 18:03 WIBArief Setyadi Anggota DPRD DKI Jakarta, Nabilah Alhabsyi (Foto: Ist/Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/01/30/338/3109121/dprd_dki-B7Sf_large.jpgJAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta, Nabilah Alhabsyi mendorong Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah konkret untuk mengurangi risiko kebakaran, terutama akibat korsleting listrik. Sebab, kebakaran meningkat di awal Januari 2025. "Dari rentetan kebakaran yang terjadi, sudah saatnya ada tindakan berkelanjutan. Pemprov DKI perlu memastikan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah kebakaran, termasuk inspeksi rutin dan edukasi kepada masyarakat," kata Nabilah dalam keterangannya, dikutip Kamis (30/1/2025). Menurutnya, perlu ada kebijakan yang tegas dalam mitigasi bencana kebakaran, apalagi merujuk data Dinas Gulkarmat DKI, kebakaran yang terjadi hampir 60% akibar korsleting listrik. Sementara pihaknya melihat banyak bangunan belum dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR) atau sistem alarm kebakaran yang memadai. Mitigasi, kata Nabila, harus menjadi budaya yang dibangun di tengah masyarakat bukan hanya sekadar respons setelah terjadi peristiwa kebakaran. Peran aktif RT/RW dan pengelola gedung juga perlu didorong untuk meningkatkan standar keamanan dalam pencegahan dan penanganaan kebakaran. "Keselamatan warga harus jadi prioritas. Kita harus menciptakan Jakarta yang lebih aman dan siap menghadapi potensi kebakaran," pungkasnya. JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta, Nabilah Alhabsyi mendorong Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah konkret untuk mengurangi risiko kebakaran, terutama akibat korsleting listrik. Sebab, kebakaran meningkat di awal Januari 2025. "Dari rentetan kebakaran yang terjadi, sudah saatnya ada tindakan berkelanjutan. Pemprov DKI perlu memastikan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah kebakaran, termasuk inspeksi rutin dan edukasi kepada masyarakat," kata Nabilah dalam keterangannya, dikutip Kamis (30/1/2025). Menurutnya, perlu ada kebijakan yang tegas dalam mitigasi bencana kebakaran, apalagi merujuk data Dinas Gulkarmat DKI, kebakaran yang terjadi hampir 60% akibar korsleting listrik. Sementara pihaknya melihat banyak bangunan belum dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR) atau sistem alarm kebakaran yang memadai. Mitigasi, kata Nabila, harus menjadi budaya yang dibangun di tengah masyarakat bukan hanya sekadar respons setelah terjadi peristiwa kebakaran. Peran aktif RT/RW dan pengelola gedung juga perlu didorong untuk meningkatkan standar keamanan dalam pencegahan dan penanganaan kebakaran. "Keselamatan warga harus jadi prioritas. Kita harus menciptakan Jakarta yang lebih aman dan siap menghadapi potensi kebakaran," pungkasnya.