Undangan ini dalam rangka meminta penjelasan. https://news.okezone.com/read/2025/01/31/337/3109412/pelantikan-kepala-daerah-ditunda-dpr-panggil-mendagri-hingga-kpuidhttps://news.okezone.com/read/2025/01/31/337/3109412/pelantikan-kepala-daerah-ditunda-dpr-panggil-mendagri-hingga-kpuhttps://news.okezone.com/read/2025/01/31/337/3109412/pelantikan-kepala-daerah-ditunda-dpr-panggil-mendagri-hingga-kpuJum'at 31 Januari 2025 15:38 WIBFelldy UtamaPelantikan Kepala Daerah Ditunda, DPR Panggil Mendagri hingga KPUhttps://img.okezone.com/content/2025/01/31/337/3109412/pilkada-omYh_large.jpgJAKARTA- Komisi II DPR RI memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, KPU RI, Bawaslu hingga DKPP pada hari Senin (3/2/2025). Undangan ini dalam rangka meminta penjelasan resmi terkait kabar ditundanya pelantikan kepala daerah pada 6 Februari mendatang. "Kami akan mengundang Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP ke komisi II pada hari Senin yang akan datang tanggal 3 februari 2025," kata Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda kepada wartawan, Jumat (31/1/2025). Rifqi menjelaskan, keputusan tanggal 6 Februari 2025 terkait dengan pelantikan kepala daerah serentak Gubernur, Bupati, Wali Kota, yang tidak berperkara di MK itu sudah diputuskan di Komisi II beberapa waktu lalu. "Maka secara etis, secara adab politik dan untuk menjaga kemitraan yang baik kami akan memutuskannya kembali jika terjadi usulan perubahan-perubahan," ucapnya. Secara pribadi, dia senang jika pelantikan baik meraka yang tidak berperkara maupun mereka yang berperkara namun ditolak karena dissimisal bisa dilaksanakan secara serentak.   Karena, hal ini sesuai dengan keinginan pertimbangan hukum putusan MK nomor 27 dan 46 tahun 2024 yang mengisyaratkan bahwa Pilkada serentak harus juga dibarengi adanya pelantikan serentak. "Tetapi bagaimana keputusannya, kita tunggu Senin tanggal 3 februari 2025 di RDP Komisi II DPR RI," pungkasnya. JAKARTA- Komisi II DPR RI memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, KPU RI, Bawaslu hingga DKPP pada hari Senin (3/2/2025). Undangan ini dalam rangka meminta penjelasan resmi terkait kabar ditundanya pelantikan kepala daerah pada 6 Februari mendatang. "Kami akan mengundang Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP ke komisi II pada hari Senin yang akan datang tanggal 3 februari 2025," kata Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda kepada wartawan, Jumat (31/1/2025). Rifqi menjelaskan, keputusan tanggal 6 Februari 2025 terkait dengan pelantikan kepala daerah serentak Gubernur, Bupati, Wali Kota, yang tidak berperkara di MK itu sudah diputuskan di Komisi II beberapa waktu lalu. "Maka secara etis, secara adab politik dan untuk menjaga kemitraan yang baik kami akan memutuskannya kembali jika terjadi usulan perubahan-perubahan," ucapnya. Secara pribadi, dia senang jika pelantikan baik meraka yang tidak berperkara maupun mereka yang berperkara namun ditolak karena dissimisal bisa dilaksanakan secara serentak.   Karena, hal ini sesuai dengan keinginan pertimbangan hukum putusan MK nomor 27 dan 46 tahun 2024 yang mengisyaratkan bahwa Pilkada serentak harus juga dibarengi adanya pelantikan serentak. "Tetapi bagaimana keputusannya, kita tunggu Senin tanggal 3 februari 2025 di RDP Komisi II DPR RI," pungkasnya.