Berdasarkan pantauan Okezone di Patung Kuda, polisi mulai menutup jalan tersebut sekitar pukul 13.40 WIB. Jalan ditutup menggunakan barier beton. https://news.okezone.com/read/2025/02/17/338/3114618/belum-ada-pedemo-polisi-sudah-tutup-jalan-depan-patung-kudaidhttps://news.okezone.com/read/2025/02/17/338/3114618/belum-ada-pedemo-polisi-sudah-tutup-jalan-depan-patung-kudahttps://news.okezone.com/read/2025/02/17/338/3114618/belum-ada-pedemo-polisi-sudah-tutup-jalan-depan-patung-kudaSenin 17 Februari 2025 14:33 WIBDanandaya Arya putraPolisi Tutup Akses Depan Patung Kuda Jakpus Jelang Demo. Foto: Okezone/Danandaya.https://img.okezone.com/content/2025/02/17/338/3114618/polisi_tutup_akses_depan_patung_kuda_jakpus_jelang_demo-aJYb_large.jpgJAKARTA - Polisi menutup akses Jalan Medan Merdeka Barat atau lebih tepatnya di depan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Penutupan ini dilakukan imbas adanya aksi demo 'Indonesia Gelap' yang akan diikuti Mahasiswa dan masyarakat sipil. Berdasarkan pantauan Okezone di Patung Kuda, polisi mulai menutup jalan tersebut sekitar pukul 13.40 WIB. Jalan ditutup menggunakan barier beton. Nampak petugas dengan alat berat memindahkan barier beton agar sejajar di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Penutupan jalan ini pun membuat arus lalu lintas mengalami penumpukan kendaraan. Meski telah ditutup, para peserta aksi belum terlihat memadati lokasi Patung Kuda. Namun, sejumlah aparat kepolisian terlihat sudah terpantau bersiapa melakukan pengamanan.  Adapun, Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Seluruh Indonesia (BEM SI) mengungkap tema pengangkatan tema 'Indonesia Gelap' ini karena menganggap seluruh kebijakan pemerintah yang dilaksanakan tanpa adanya transparansi.  “Secara umum 'Indonesia Gelap' kita memaknai bahwa kebijakan-kebijakan hari ini yang selalu dikeluarkan dan dijanjikan gelap tanpa ada terangnya,” ucap Koordinator BEM SI Herianto saat dihubungi.   Dalam aksi hari ini, mahasiswa membawa lima tuntutan, di antaranya: 1. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. 2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. 3. Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis dan pemotongan yang merugikan. 4. Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan. 5. Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. JAKARTA - Polisi menutup akses Jalan Medan Merdeka Barat atau lebih tepatnya di depan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Penutupan ini dilakukan imbas adanya aksi demo 'Indonesia Gelap' yang akan diikuti Mahasiswa dan masyarakat sipil. Berdasarkan pantauan Okezone di Patung Kuda, polisi mulai menutup jalan tersebut sekitar pukul 13.40 WIB. Jalan ditutup menggunakan barier beton. Nampak petugas dengan alat berat memindahkan barier beton agar sejajar di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Penutupan jalan ini pun membuat arus lalu lintas mengalami penumpukan kendaraan. Meski telah ditutup, para peserta aksi belum terlihat memadati lokasi Patung Kuda. Namun, sejumlah aparat kepolisian terlihat sudah terpantau bersiapa melakukan pengamanan.  Adapun, Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Seluruh Indonesia (BEM SI) mengungkap tema pengangkatan tema 'Indonesia Gelap' ini karena menganggap seluruh kebijakan pemerintah yang dilaksanakan tanpa adanya transparansi.  “Secara umum 'Indonesia Gelap' kita memaknai bahwa kebijakan-kebijakan hari ini yang selalu dikeluarkan dan dijanjikan gelap tanpa ada terangnya,” ucap Koordinator BEM SI Herianto saat dihubungi.   Dalam aksi hari ini, mahasiswa membawa lima tuntutan, di antaranya: 1. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. 2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. 3. Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis dan pemotongan yang merugikan. 4. Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan. 5. Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.