Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai melakukan efisiensi anggaran, sebagaimana intruksi Presiden Prabowo Subianto. Terbaru, nilai yang berhasil dihemat mencapai Rp200 miliar dari sejumlah sektor pengeluaran https://news.okezone.com/read/2025/02/20/338/3115514/efisiensi-anggaran-di-tangsel-capai-rp200-miliar-tuai-apresiasi-silpa-jadi-catatanidhttps://news.okezone.com/read/2025/02/20/338/3115514/efisiensi-anggaran-di-tangsel-capai-rp200-miliar-tuai-apresiasi-silpa-jadi-catatanhttps://news.okezone.com/read/2025/02/20/338/3115514/efisiensi-anggaran-di-tangsel-capai-rp200-miliar-tuai-apresiasi-silpa-jadi-catatanKamis 20 Februari 2025 00:06 WIBHambaliDiskusi bertajuk Membaca Arah Kebijakan Publik Baik untuk Rakyat di Serpong (foto: Okezone/Hambali)https://img.okezone.com/content/2025/02/20/338/3115514/diskusi_bertajuk_membaca_arah_kebijakan_publik_baik_untuk_rakyat_di_serpong-GDhv_large.jpg TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai melakukan efisiensi anggaran, sebagaimana intruksi Presiden Prabowo Subianto. Terbaru, nilai yang berhasil dihemat mencapai Rp200 miliar dari sejumlah sektor pengeluaran  Penghematan itu disisir dari alokasi belanja anggaran daerah berupa seremonial, makan-minum hingga perjalanan dinas dalam dan luar kota. Upaya tersebut mendapat banyak dukungan. "Inilah saya kira perpaduan antara pusat dan daerah itu penting, sehingga sebuah kebijakan itu tujuan utamanya adalah kemaslahatan masyarakat," kata Pengamat dari Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis) Adib Miftahul, dalam diskusi bertajuk "Membaca Arah Kebijakan Publik, Baik untuk Rakyat?"di Serpong, Rabu (19/2/2025). Dia juga mengingatkan, agar dampak efisiensi yang dilakukan jangan sampai menyentuh urusan pokok masyarakat sebagaimana belakangan terjadi dalam polemik peredaran gas subsidi 3 kilo, sektor pendidikan dan kesehatan. "Yang terpenting satu syarat wajibnya, hukum wajibnya adalah jangan menyentuh soal hak prinsip rakyat. Jangan pak itu, kalau soal perut, kesehatan, bubar (gaduh) pak rakyat itu kalau ditarik-tarik," ungkapnya.   Di samping itu, dia meminta agar pemerintah daerah tidak terpaku pada efisiensi saja tapi juga mengevaluasi secara matang pada perencanaan penggunaan anggaran tahunan agar penyerapannya efektif dan tepat sasaran. "Kalau kita bicara jujur, Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) di seluruh pemerintah daerah di Indonesia kalau dikumpulin berapa triliun? itu Silpa lho, itu belum ditambah efisiensi," tambahnya. Adib mengkritik tingginya Silpa yang terjadi di seluruh Pemda, termasuk Kota Tangsel. Dalam data terakhir, Silpa Kota Tangsel tahun 2024 mencapai sekira Rp85 miliar.  "Menurut saya, kalau Silpa itu terjadi berarti ada perencanaan yang salah, perencanaan kurang matang, itu clear menurut saya," tegasnya.   Menambahkan itu, akademisi dari Universitas Pamulang (Unpam), Suhendar, menyoroti soal belanja pengadaan barang tahunan di daerah yang lebih cenderung pada pemborosan. Padahal, barang yang tersedia masih layak digunakan bekerja. "Misalnya salah satu contoh saja soal pengadaan laptop, itu hampir tiap tahun selalu ada padahal belanja itu bisa ditekan," tuturnya. Dia pun meyakini, jika kebijakan efisiensi yang dimulai dari pusat hingga daerah ditetapkan kobsisten maka akan memberi dampak signifikan bagi ketersediaan anggaran. "Sehingga dengan efisiensi itu program-program yang pokok bisa lebih diprioritaskan," tandasnya.   TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai melakukan efisiensi anggaran, sebagaimana intruksi Presiden Prabowo Subianto. Terbaru, nilai yang berhasil dihemat mencapai Rp200 miliar dari sejumlah sektor pengeluaran  Penghematan itu disisir dari alokasi belanja anggaran daerah berupa seremonial, makan-minum hingga perjalanan dinas dalam dan luar kota. Upaya tersebut mendapat banyak dukungan. "Inilah saya kira perpaduan antara pusat dan daerah itu penting, sehingga sebuah kebijakan itu tujuan utamanya adalah kemaslahatan masyarakat," kata Pengamat dari Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis) Adib Miftahul, dalam diskusi bertajuk "Membaca Arah Kebijakan Publik, Baik untuk Rakyat?"di Serpong, Rabu (19/2/2025). Dia juga mengingatkan, agar dampak efisiensi yang dilakukan jangan sampai menyentuh urusan pokok masyarakat sebagaimana belakangan terjadi dalam polemik peredaran gas subsidi 3 kilo, sektor pendidikan dan kesehatan. "Yang terpenting satu syarat wajibnya, hukum wajibnya adalah jangan menyentuh soal hak prinsip rakyat. Jangan pak itu, kalau soal perut, kesehatan, bubar (gaduh) pak rakyat itu kalau ditarik-tarik," ungkapnya.   Di samping itu, dia meminta agar pemerintah daerah tidak terpaku pada efisiensi saja tapi juga mengevaluasi secara matang pada perencanaan penggunaan anggaran tahunan agar penyerapannya efektif dan tepat sasaran. "Kalau kita bicara jujur, Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) di seluruh pemerintah daerah di Indonesia kalau dikumpulin berapa triliun? itu Silpa lho, itu belum ditambah efisiensi," tambahnya. Adib mengkritik tingginya Silpa yang terjadi di seluruh Pemda, termasuk Kota Tangsel. Dalam data terakhir, Silpa Kota Tangsel tahun 2024 mencapai sekira Rp85 miliar.  "Menurut saya, kalau Silpa itu terjadi berarti ada perencanaan yang salah, perencanaan kurang matang, itu clear menurut saya," tegasnya.   Menambahkan itu, akademisi dari Universitas Pamulang (Unpam), Suhendar, menyoroti soal belanja pengadaan barang tahunan di daerah yang lebih cenderung pada pemborosan. Padahal, barang yang tersedia masih layak digunakan bekerja. "Misalnya salah satu contoh saja soal pengadaan laptop, itu hampir tiap tahun selalu ada padahal belanja itu bisa ditekan," tuturnya. Dia pun meyakini, jika kebijakan efisiensi yang dimulai dari pusat hingga daerah ditetapkan kobsisten maka akan memberi dampak signifikan bagi ketersediaan anggaran. "Sehingga dengan efisiensi itu program-program yang pokok bisa lebih diprioritaskan," tandasnya.