Jikapun ada PSU, ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta anak buahnya di daerah harus siap menghadapi hal tersebut https://news.okezone.com/read/2025/02/21/337/3115978/mk-putuskan-sengeketa-pilkada-24-februari-bawaslu-harap-tak-ada-pemungutan-suara-ulangidhttps://news.okezone.com/read/2025/02/21/337/3115978/mk-putuskan-sengeketa-pilkada-24-februari-bawaslu-harap-tak-ada-pemungutan-suara-ulanghttps://news.okezone.com/read/2025/02/21/337/3115978/mk-putuskan-sengeketa-pilkada-24-februari-bawaslu-harap-tak-ada-pemungutan-suara-ulangJum'at 21 Februari 2025 12:35 WIBDanandaya Arya putraIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2025/02/21/337/3115978/ilustrasi-uviV_large.jpegJAKARTA - Mahakam Konstitusi (MK) akan memutuskan 40 gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah pada 24 Februari 2025 mendatang. Sambil menunggu hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap tak ada putusan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun jikapun ada PSU, ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta anak buahnya di daerah harus siap menghadapi hal tersebut. "Saat ini, masih terdapat 40 perkara PHPKada di MK yang akan diumumkan pada 24 Februari 2025. Kami (Bawaslu) berharap tidak ada pemungutan suara ulang (PSU). Namun, jika ada, rekan-rekan harus siap menghadapinya," kata Bagja dalam keterangan, dikutip Jumat (21/2/2025). Di sisi lain, Bagja meminta jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia untuk membangun komunikasi dengan kepala daerah yang baru dilantik di wilayah. Dia menekankan pentingnya kerja sama antara Bawaslu daerah dengan forkopimda guna memperkuat sinergi dalam berbagai aspek pemerintahan dan pengawasan. "Teman-teman telah menyaksikan seluruh proses pelantikan kepala daerah secara dalam jaringan (daring). Tugas selanjutnya adalah menjalin komunikasi dengan kepala daerah masing-masing serta forkopimda untuk membuka kerja sama dalam berbagai hal," ujar Bagja. Bagja mencontohkan, setelah menghadiri pelantikan kepala daerah secara langsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Gubernur Kepulauan Riau terpilih menyatakan komitmennya untuk membangun kantor Bawaslu di wilayahnya. "Sebagai contoh, Gubernur Kepulauan Riau berencana membangun kantor Bawaslu dengan memanfaatkan sisa anggaran hibah," tuturnya. Selain itu, Bagja mengingatkan para ketua Bawaslu daerah untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban yang komprehensif dari seluruh divisi yang ada.    "Setelah ini, para ketua Bawaslu daerah wajib menyusun laporan komprehensif mengenai pelaksanaan Pemilihan 2024 di wilayah masing-masing. Laporan tersebut harus mencakup seluruh divisi yang ada dan diserahkan langsung ke Bawaslu," tegasnya. Berikut Perkara PHPU Kepala Daerah 2024 yang akan dilanjutkan dalam Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian) berasal dari 40 daerah, yaitu: 1. Provinsi Papua Pegunungan 2. Provinsi Papua 3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. Kota Sabang 5. Kota Palopo 6. Kota Banjarbaru 7. Kabupaten Tasikmalaya 8. Kabupaten Siak 9. Kabupaten Serang 10. Kabupaten Puncak Jaya 11. Kabupaten Puncak 12. Kabupaten Pulau Taliabu 13. Kabupaten Pesawaran 14. Kabupaten Pasaman Barat 15. Kabupaten Pasaman 16. Kabupaten Parigi Moutong 17. Kabupaten Pamekasan 18. Kabupaten Mimika 19. Kabupaten Mandailing Natal 20. Kabupaten Mahakam Ulu 21. Kabupaten Magetan 22. Kabupaten Lamandau 23. Kabupaten Kutai Kartanegara 24. Kabupaten Kepulauan Talaud 25. Kabupaten Jeneponto 26. Kabupaten Jayapura 27. Kabupaten Halmahera Utara 28. Kabupaten Gorontalo Utara 29. Kabupaten Empat Lawang 30. Kabupaten Buton Tengah 31. Kabupaten Buru 32. Kabupaten Bungo 33. Kabupaten Boven Digoel 34. Kabupaten Berau 35. Kabupaten Bengkulu Selatan 36. Kabupaten Belu 37. Kabupaten Barito Utara 38. Kabupaten Bangka Barat 39. Kabupaten Banggai 40. Kabupaten Aceh Timur   JAKARTA - Mahakam Konstitusi (MK) akan memutuskan 40 gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah pada 24 Februari 2025 mendatang. Sambil menunggu hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap tak ada putusan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun jikapun ada PSU, ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta anak buahnya di daerah harus siap menghadapi hal tersebut. "Saat ini, masih terdapat 40 perkara PHPKada di MK yang akan diumumkan pada 24 Februari 2025. Kami (Bawaslu) berharap tidak ada pemungutan suara ulang (PSU). Namun, jika ada, rekan-rekan harus siap menghadapinya," kata Bagja dalam keterangan, dikutip Jumat (21/2/2025). Di sisi lain, Bagja meminta jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia untuk membangun komunikasi dengan kepala daerah yang baru dilantik di wilayah. Dia menekankan pentingnya kerja sama antara Bawaslu daerah dengan forkopimda guna memperkuat sinergi dalam berbagai aspek pemerintahan dan pengawasan. "Teman-teman telah menyaksikan seluruh proses pelantikan kepala daerah secara dalam jaringan (daring). Tugas selanjutnya adalah menjalin komunikasi dengan kepala daerah masing-masing serta forkopimda untuk membuka kerja sama dalam berbagai hal," ujar Bagja. Bagja mencontohkan, setelah menghadiri pelantikan kepala daerah secara langsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Gubernur Kepulauan Riau terpilih menyatakan komitmennya untuk membangun kantor Bawaslu di wilayahnya. "Sebagai contoh, Gubernur Kepulauan Riau berencana membangun kantor Bawaslu dengan memanfaatkan sisa anggaran hibah," tuturnya. Selain itu, Bagja mengingatkan para ketua Bawaslu daerah untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban yang komprehensif dari seluruh divisi yang ada.    "Setelah ini, para ketua Bawaslu daerah wajib menyusun laporan komprehensif mengenai pelaksanaan Pemilihan 2024 di wilayah masing-masing. Laporan tersebut harus mencakup seluruh divisi yang ada dan diserahkan langsung ke Bawaslu," tegasnya. Berikut Perkara PHPU Kepala Daerah 2024 yang akan dilanjutkan dalam Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian) berasal dari 40 daerah, yaitu: 1. Provinsi Papua Pegunungan 2. Provinsi Papua 3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. Kota Sabang 5. Kota Palopo 6. Kota Banjarbaru 7. Kabupaten Tasikmalaya 8. Kabupaten Siak 9. Kabupaten Serang 10. Kabupaten Puncak Jaya 11. Kabupaten Puncak 12. Kabupaten Pulau Taliabu 13. Kabupaten Pesawaran 14. Kabupaten Pasaman Barat 15. Kabupaten Pasaman 16. Kabupaten Parigi Moutong 17. Kabupaten Pamekasan 18. Kabupaten Mimika 19. Kabupaten Mandailing Natal 20. Kabupaten Mahakam Ulu 21. Kabupaten Magetan 22. Kabupaten Lamandau 23. Kabupaten Kutai Kartanegara 24. Kabupaten Kepulauan Talaud 25. Kabupaten Jeneponto 26. Kabupaten Jayapura 27. Kabupaten Halmahera Utara 28. Kabupaten Gorontalo Utara 29. Kabupaten Empat Lawang 30. Kabupaten Buton Tengah 31. Kabupaten Buru 32. Kabupaten Bungo 33. Kabupaten Boven Digoel 34. Kabupaten Berau 35. Kabupaten Bengkulu Selatan 36. Kabupaten Belu 37. Kabupaten Barito Utara 38. Kabupaten Bangka Barat 39. Kabupaten Banggai 40. Kabupaten Aceh Timur