Komisioner KPU RI Idham Holik menyebut secara prinsip sebenarnya pada Pilkada serentak 2024, jajaran KPU daerah telah melaksanakan tugas secara profesional. https://news.okezone.com/read/2025/02/25/337/3117160/kpu-bakal-selektif-terima-pendaftaran-calon-kepala-daerah-usai-putusan-mkidhttps://news.okezone.com/read/2025/02/25/337/3117160/kpu-bakal-selektif-terima-pendaftaran-calon-kepala-daerah-usai-putusan-mkhttps://news.okezone.com/read/2025/02/25/337/3117160/kpu-bakal-selektif-terima-pendaftaran-calon-kepala-daerah-usai-putusan-mkSelasa 25 Februari 2025 15:17 WIBDanandaya Arya putraIlustrasi KPU. Foto: Dok Okezone.https://img.okezone.com/content/2025/02/25/337/3117160/ilustrasi_kpu-gmRZ_large.jpegJAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bakal lebih selektif menerima berkas pendaftaran calon kepala daerah. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintah 24 daerah menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). Komisioner KPU RI Idham Holik menyebut secara prinsip sebenarnya pada Pilkada serentak 2024, jajaran KPU daerah telah melaksanakan tugas secara profesional. Sebab saat menerima pendaftaran lebih bersifat administratif, yakni menerima dan memverifikasi kelengkapan dokumen. "Ya sudah pasti (lebih selektif). Kemarin pun sebenarnya KPU sudah melakukan secara profesional ya, karena posisi KPU dalam penerimaan pendaftaran itu hanya fungsi administratif," kata Idham saat dikonfirmasi, Selasa (25/2/2025). Sebagai contoh, ketika seorang calon kepala daerah melampirkan surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan, dan telah diklasifikasikan kebenaran maka dokumen itu sah. Namun, kata Idham terkadang realita di lapangan justru berbeda. "Misalnya ketika KPU menerima surat keterangan dari pengadilan, lalu diklarifikasi bahwa itu benar, ya sudah. Tapi dalam perkembangannya kan ada kasus di mana surat pengadilan tersebut dicabut oleh lembaga penerbitnya," ucapnya. Sekedar informasi, mahkamah konstitusi (MK) telah memutuskan 40 Perkara sengketa hasil Pilkada 2024. Dari jumlah keseluruhan MK hanya memerintahkan 24 daerah menggelar PSU. Adapun berikut daftar perkara yang diputuskan untuk diadakannya PSU; 1. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Pasaman 2. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Mahakam Ulu 3. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Boven Digoel 4. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Barito Utara 5. Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Tasikmalaya 6. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Magetan 7. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Buru   8. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 - Provinsi Papua 9. Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 - Kota Banjarbaru 10. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Empat Lawang 11. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Bangka Barat 12. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Serang 13. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Pesawaran 14. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Kutai Kartanegara 15. Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 - Kota Sabang 16. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Kepulauan Talaud 17. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Banggai 18. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Gorontalo Utara 19. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Bungo 20. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Bengkulu Selatan 21. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 - Kota Palopo 22. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Parigi Moutong 23. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Siak 24. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Pulau Taliabu. JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bakal lebih selektif menerima berkas pendaftaran calon kepala daerah. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintah 24 daerah menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). Komisioner KPU RI Idham Holik menyebut secara prinsip sebenarnya pada Pilkada serentak 2024, jajaran KPU daerah telah melaksanakan tugas secara profesional. Sebab saat menerima pendaftaran lebih bersifat administratif, yakni menerima dan memverifikasi kelengkapan dokumen. "Ya sudah pasti (lebih selektif). Kemarin pun sebenarnya KPU sudah melakukan secara profesional ya, karena posisi KPU dalam penerimaan pendaftaran itu hanya fungsi administratif," kata Idham saat dikonfirmasi, Selasa (25/2/2025). Sebagai contoh, ketika seorang calon kepala daerah melampirkan surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan, dan telah diklasifikasikan kebenaran maka dokumen itu sah. Namun, kata Idham terkadang realita di lapangan justru berbeda. "Misalnya ketika KPU menerima surat keterangan dari pengadilan, lalu diklarifikasi bahwa itu benar, ya sudah. Tapi dalam perkembangannya kan ada kasus di mana surat pengadilan tersebut dicabut oleh lembaga penerbitnya," ucapnya. Sekedar informasi, mahkamah konstitusi (MK) telah memutuskan 40 Perkara sengketa hasil Pilkada 2024. Dari jumlah keseluruhan MK hanya memerintahkan 24 daerah menggelar PSU. Adapun berikut daftar perkara yang diputuskan untuk diadakannya PSU; 1. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Pasaman 2. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Mahakam Ulu 3. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Boven Digoel 4. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Barito Utara 5. Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Tasikmalaya 6. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Magetan 7. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Buru   8. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 - Provinsi Papua 9. Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 - Kota Banjarbaru 10. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Empat Lawang 11. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Bangka Barat 12. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Serang 13. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Pesawaran 14. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Kutai Kartanegara 15. Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 - Kota Sabang 16. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Kepulauan Talaud 17. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Banggai 18. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Gorontalo Utara 19. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Bungo 20. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Bengkulu Selatan 21. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 - Kota Palopo 22. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Parigi Moutong 23. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Siak 24. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Pulau Taliabu.