Komisi II DPR RI mengundang KPU dan Bawaslu serta Kementerian Dalam Negeri pada hari ini, Kamis (27/2/2025). Undangan ini dalam rangka membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) https://news.okezone.com/read/2025/02/27/337/3117730/bahas-pemungutan-suara-ulang-pilkada-dpr-panggil-kpu-dan-bawasluidhttps://news.okezone.com/read/2025/02/27/337/3117730/bahas-pemungutan-suara-ulang-pilkada-dpr-panggil-kpu-dan-bawasluhttps://news.okezone.com/read/2025/02/27/337/3117730/bahas-pemungutan-suara-ulang-pilkada-dpr-panggil-kpu-dan-bawasluKamis 27 Februari 2025 10:19 WIBFelldy UtamaGedung DPR (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/02/27/337/3117730/gedung_dpr-KtZG_large.jpg JAKARTA - Komisi II DPR RI mengundang KPU dan Bawaslu serta Kementerian Dalam Negeri pada hari ini, Kamis (27/2/2025). Undangan ini dalam rangka membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada 2024. Diketahui, terdapat 24 daerah yang diperintahkan MK untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). "Iya betul (ada rapat bersama KPU-Bawaslu) jam 10.00 WIB," kata Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda saat dikonfirmasi. Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan bahwa Komisi IIakan mendalami sejumlah hal. Salah satunya dari kesiapan pendanaan di pemerintah daerah. "Pertama, apakah pemerintah daerah siap pendanaannya. Kedua, mengapa banyak hal-hal persyaratan standar bisa lolos dari pengamatan KPU daerah – sebetulnya seberapa kompeten penyelenggara di daerah," ujar Dede Yusuf. Sekedar informasi, mahkamah konstitusi (MK) telah memutuskan 40 Perkara sengeketa hasil pilkada 2024. Dari jumlah keseluruhan MK hanya memerintahkan 24 daerah menggelar PSU. Adapun berikut daftar perkara yang diputuskan untuk diadakannya PSU: 1. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Pasaman 2. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Mahakam Ulu 3. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Boven Digoel 4. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Barito Utara 5. Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Tasikmalaya   6. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Magetan 7. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Buru 8. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 - Provinsi Papua 9. Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 - Kota Banjarbaru 10. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Empat Lawang 11. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Bangka Barat 12. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Serang 13. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Pesawaran 14. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Kutai Kartanegara 15. Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 - Kota Sabang 16. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Kepulauan Talaud   17. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Banggai 18. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Gorontalo Utara 19. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Bungo 20. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Bengkulu Selatan 21. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 - Kota Palopo 22. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Parigi Moutong 23. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Siak 24. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Pulau Taliabu JAKARTA - Komisi II DPR RI mengundang KPU dan Bawaslu serta Kementerian Dalam Negeri pada hari ini, Kamis (27/2/2025). Undangan ini dalam rangka membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada 2024. Diketahui, terdapat 24 daerah yang diperintahkan MK untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). "Iya betul (ada rapat bersama KPU-Bawaslu) jam 10.00 WIB," kata Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda saat dikonfirmasi. Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan bahwa Komisi IIakan mendalami sejumlah hal. Salah satunya dari kesiapan pendanaan di pemerintah daerah. "Pertama, apakah pemerintah daerah siap pendanaannya. Kedua, mengapa banyak hal-hal persyaratan standar bisa lolos dari pengamatan KPU daerah – sebetulnya seberapa kompeten penyelenggara di daerah," ujar Dede Yusuf. Sekedar informasi, mahkamah konstitusi (MK) telah memutuskan 40 Perkara sengeketa hasil pilkada 2024. Dari jumlah keseluruhan MK hanya memerintahkan 24 daerah menggelar PSU. Adapun berikut daftar perkara yang diputuskan untuk diadakannya PSU: 1. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Pasaman 2. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Mahakam Ulu 3. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Boven Digoel 4. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Barito Utara 5. Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Tasikmalaya   6. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Magetan 7. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Buru 8. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 - Provinsi Papua 9. Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 - Kota Banjarbaru 10. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Empat Lawang 11. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Bangka Barat 12. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Serang 13. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Pesawaran 14. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Kutai Kartanegara 15. Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 - Kota Sabang 16. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Kepulauan Talaud   17. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Banggai 18. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Gorontalo Utara 19. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Bungo 20. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Bengkulu Selatan 21. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 - Kota Palopo 22. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Parigi Moutong 23. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Siak 24. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 - Kabupaten Pulau Taliabu