Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang Pengujian Undang-Undang (PUU) pasca penyelesaian penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024. https://news.okezone.com/read/2025/03/03/337/3119068/besok-mk-mulai-gelar-sidang-pengujian-undang-undang-ini-jadwalnyaidhttps://news.okezone.com/read/2025/03/03/337/3119068/besok-mk-mulai-gelar-sidang-pengujian-undang-undang-ini-jadwalnyahttps://news.okezone.com/read/2025/03/03/337/3119068/besok-mk-mulai-gelar-sidang-pengujian-undang-undang-ini-jadwalnyaSenin 03 Maret 2025 21:35 WIBRaka Dwi NoviantoMahkamah Konstitusi (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/03/03/337/3119068/mahkamah_konstitusi-HTE6_large.jpg JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang Pengujian Undang-Undang (PUU) pasca penyelesaian penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024. "Mulai hari Selasa, 4 Maret 2025 hingga Senin, 10 Maret 2025, MK telah menjadwalkan sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap 15 (lima belas) perkara dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan, serta 8 (delapan) perkara dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan," bunyi keterangan Humas MK dikutip, Senin (3/3/2025). Nantinya sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini akan menggunakan sistem Sidang Panel yang terdiri dari 3 Hakim Konstitusi. Sebagaimana diketahui, selama penanganan perkara PHPU Kepala Daerah, seluruh perkara PUU ditunda penanganannya, karena MK diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh perkara PHPU Kepala Daerah tersebut dalam tenggang waktu yang telah dibatasi.  Adapun jadwal sidang perkara Pengujian Undang-Undang untuk hari Selasa, 4 Maret 2025, adalah sebagai berikut: 1. Waktu 09.00 WIB Perkara 184/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Tempat Gd. MKRI 1 Lantai 2 2. Waktu 09.00 WIB Perkara 185/PUU-XXII/2024 Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Tempat Gd. MKRI 1 Lantai 4   3. Waktu 10.30 WIB Perkara 183/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Tempat Gd. MKRI 1 Lantai 4 4. Waktu 10.30 WIB Perkara 186/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tempat Gd. MKRI 1 Lantai 2 5. Waktu 13.30 WIB Perkara 188/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tempat Gd. MKRI 1 Lantai 4   6. Waktu  13.30 WIB Perkara 189/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tempat Gd. MKRI 1 Lantai 2 7. Waktu  15.00 WIB Perkara 187/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tempat Gd. MKRI 1 Lantai 2 Seluruh sidang PUU tersebut dapat disimak secara langsung (live streaming) melalui kanal resmi YouTube Mahkamah Konstitusi. Selain itu, MK juga memberikan akses seluas-luasnya melalui laman mkri.id bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan Permohonan, Siaran Pers, dan Berita Sidang. JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang Pengujian Undang-Undang (PUU) pasca penyelesaian penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024. "Mulai hari Selasa, 4 Maret 2025 hingga Senin, 10 Maret 2025, MK telah menjadwalkan sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap 15 (lima belas) perkara dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan, serta 8 (delapan) perkara dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan," bunyi keterangan Humas MK dikutip, Senin (3/3/2025). Nantinya sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini akan menggunakan sistem Sidang Panel yang terdiri dari 3 Hakim Konstitusi. Sebagaimana diketahui, selama penanganan perkara PHPU Kepala Daerah, seluruh perkara PUU ditunda penanganannya, karena MK diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh perkara PHPU Kepala Daerah tersebut dalam tenggang waktu yang telah dibatasi.  Adapun jadwal sidang perkara Pengujian Undang-Undang untuk hari Selasa, 4 Maret 2025, adalah sebagai berikut: 1. Waktu 09.00 WIB Perkara 184/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Tempat Gd. MKRI 1 Lantai 2 2. Waktu 09.00 WIB Perkara 185/PUU-XXII/2024 Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Tempat Gd. MKRI 1 Lantai 4   3. Waktu 10.30 WIB Perkara 183/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Tempat Gd. MKRI 1 Lantai 4 4. Waktu 10.30 WIB Perkara 186/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tempat Gd. MKRI 1 Lantai 2 5. Waktu 13.30 WIB Perkara 188/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tempat Gd. MKRI 1 Lantai 4   6. Waktu  13.30 WIB Perkara 189/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tempat Gd. MKRI 1 Lantai 2 7. Waktu  15.00 WIB Perkara 187/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tempat Gd. MKRI 1 Lantai 2 Seluruh sidang PUU tersebut dapat disimak secara langsung (live streaming) melalui kanal resmi YouTube Mahkamah Konstitusi. Selain itu, MK juga memberikan akses seluas-luasnya melalui laman mkri.id bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan Permohonan, Siaran Pers, dan Berita Sidang.