SBY mengaku dirinya merupakan pelaku reformasi ABRI. https://news.okezone.com/read/2025/03/07/337/3120236/cerita-sby-reformasi-abri-tentara-masuk-pemerintahan-harus-pensiun-hingga-ratusan-jenderal-diberhentikanidhttps://news.okezone.com/read/2025/03/07/337/3120236/cerita-sby-reformasi-abri-tentara-masuk-pemerintahan-harus-pensiun-hingga-ratusan-jenderal-diberhentikanhttps://news.okezone.com/read/2025/03/07/337/3120236/cerita-sby-reformasi-abri-tentara-masuk-pemerintahan-harus-pensiun-hingga-ratusan-jenderal-diberhentikanJum'at 07 Maret 2025 11:29 WIBAchmad Al FiqriCerita SBY Reformasi ABRI: Tentara Masuk Pemerintahan Harus Pensiunhttps://img.okezone.com/content/2025/03/07/337/3120236/sby-GNjw_large.jpgJAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membagikan pengalamannya saat melakukan reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Konsep awal reformasi ABRI yakni tak ada prajurit yang duduk di jabatan sipil atau Pemerintahan. Demikian diutarakannya dalam acara bedah buku "Standing Firm for Indonesia's Democracy: An Oral History of President Susilo Bambang Yudhoyono," yang digelar KBRI Tokyo secara hybrid, Jumat (7/3/2025). SBY mengaku dirinya merupakan pelaku reformasi ABRI. Ia berkata, dirinya pernah menjabat sebagai Ketua Tim Reformasi ABRI yang ditugaskan untuk memastikan prajurit bekerja sesuai amanah konstitusi. "Saya ketua tim reformasi ABRI bekerja selama 2 tahun untuk memastikan TNI-Polri atau ABRI itu kembali ketugas pokok yang diamanahkan oleh konstitusi," tutur SBY. Ia berkata, konstitusi memberi amanah para prajurit ABRI untuk tak berpolitik dan menjunjung tinggi demokrasi. SBY mengatakan, nilai itu menjadi hakikat reformasi ABRI. "Oleh karena tidak ada lagi fungsi kekaryaan, fungsi sospol, ada ratusan jenderal berada di mana-mana, itu dihentikan semua," ucap SBY. SBY mengatakan, jenderal militer harus pensiun dini bila dibutuhkan masuk ke jabatan Pemerintah. Ia berkata, kebijakan itu merupakan konsep reformasi ABRI yang dijalankan.   "Kalau ada tentara aktif yang cakep, yang diperlukan, bisa masuk ke pemerintahan dengan catatan pensiun, tidak lagi menjadi jenderal aktif, itulah dulu konsep awal military reform yang kita jalankan," terang SBY. "Semangatnya jelas, konsepnya jelas, legality-nya jelas sehingga mendapatkan legitimasi yang tinggi. Dan itu segaris dengan amanah konstitusi dan undang-undang yang berlaku, segaris dengan respect for democratic values, segaris dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia," pungkasnya. JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membagikan pengalamannya saat melakukan reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Konsep awal reformasi ABRI yakni tak ada prajurit yang duduk di jabatan sipil atau Pemerintahan. Demikian diutarakannya dalam acara bedah buku "Standing Firm for Indonesia's Democracy: An Oral History of President Susilo Bambang Yudhoyono," yang digelar KBRI Tokyo secara hybrid, Jumat (7/3/2025). SBY mengaku dirinya merupakan pelaku reformasi ABRI. Ia berkata, dirinya pernah menjabat sebagai Ketua Tim Reformasi ABRI yang ditugaskan untuk memastikan prajurit bekerja sesuai amanah konstitusi. "Saya ketua tim reformasi ABRI bekerja selama 2 tahun untuk memastikan TNI-Polri atau ABRI itu kembali ketugas pokok yang diamanahkan oleh konstitusi," tutur SBY. Ia berkata, konstitusi memberi amanah para prajurit ABRI untuk tak berpolitik dan menjunjung tinggi demokrasi. SBY mengatakan, nilai itu menjadi hakikat reformasi ABRI. "Oleh karena tidak ada lagi fungsi kekaryaan, fungsi sospol, ada ratusan jenderal berada di mana-mana, itu dihentikan semua," ucap SBY. SBY mengatakan, jenderal militer harus pensiun dini bila dibutuhkan masuk ke jabatan Pemerintah. Ia berkata, kebijakan itu merupakan konsep reformasi ABRI yang dijalankan.   "Kalau ada tentara aktif yang cakep, yang diperlukan, bisa masuk ke pemerintahan dengan catatan pensiun, tidak lagi menjadi jenderal aktif, itulah dulu konsep awal military reform yang kita jalankan," terang SBY. "Semangatnya jelas, konsepnya jelas, legality-nya jelas sehingga mendapatkan legitimasi yang tinggi. Dan itu segaris dengan amanah konstitusi dan undang-undang yang berlaku, segaris dengan respect for democratic values, segaris dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia," pungkasnya.