<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Rapat RUU TNI di Hotel Disorot, Komisi I DPR: Kenapa UU Kejaksaan dan UU PDP Tak Dikritik</title><description>Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyoroti pihak yang mengkritik rapat pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI digelar di Hotel Fairmont di tengah efisiensi anggaran.&#13;
</description><link>https://news.okezone.com/read/2025/03/16/337/3122878/rapat-ruu-tni-di-hotel-disorot-komisi-i-dpr-kenapa-uu-kejaksaan-dan-uu-pdp-tak-dikritik</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2025/03/16/337/3122878/rapat-ruu-tni-di-hotel-disorot-komisi-i-dpr-kenapa-uu-kejaksaan-dan-uu-pdp-tak-dikritik"/><item><title>Rapat RUU TNI di Hotel Disorot, Komisi I DPR: Kenapa UU Kejaksaan dan UU PDP Tak Dikritik</title><link>https://news.okezone.com/read/2025/03/16/337/3122878/rapat-ruu-tni-di-hotel-disorot-komisi-i-dpr-kenapa-uu-kejaksaan-dan-uu-pdp-tak-dikritik</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2025/03/16/337/3122878/rapat-ruu-tni-di-hotel-disorot-komisi-i-dpr-kenapa-uu-kejaksaan-dan-uu-pdp-tak-dikritik</guid><pubDate>Minggu 16 Maret 2025 00:30 WIB</pubDate><dc:creator>Achmad Al Fiqri</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2025/03/15/337/3122878/dpr-G1KL_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2025/03/15/337/3122878/dpr-G1KL_large.jpg</image><title>Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)</title></images><description>JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyoroti pihak yang mengkritik rapat pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI digelar di Hotel Fairmont di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya, kritikan itu hanya sebuah pendapat belaka.&amp;nbsp;&#13;
&#13;
Ia menegaskan, bahwa gelaran rapat di hotel kerap dilakukan DPR RI seperti membahas Undang-Undang (UU) Kejaksaan hingga UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Namun, tak ada kritik.&#13;
&#13;
&amp;quot;Ya kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek UU Kejaksaan di Hotel Sheraton, UU Perlindungan Data Pribadi di Intercon, kok nggak kamu kritik?&amp;quot; kata Utut saat ditemui di sela-sela rapat RUU TNI, di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Legislator PDI Perjuangan ini mengatakan, pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont merupakan konsinyering. &amp;quot;Ya kalau di sini kan konsinyering, kamu tau arti konsinyering? Konsinyering itu dikelompokan gitu ya,&amp;quot; pungkas Utut.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Sebelumnya, Komisi I DPR melanjutkan pembahasan rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) bersama pemerintah. Rapat digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat sejak Jumat hingga Sabtu (14-15/3/2025).&#13;
&#13;
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan, sedianya ada 92 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam RUU TNI. Dari jumlah itu, ia berkata, proses pembahasan DIM sudah 40% dibahas.&#13;
&#13;
&amp;quot;Semalam kita baru bisa menyelesaikan sekitar 40% dari jumlah DIM. Saya tidak hafal persis kira-kira seperti itu. Itu yang kita selesaikan dari 92 DIM,&amp;quot; kata TB kepada wartawan di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu.&#13;
</description><content:encoded>JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyoroti pihak yang mengkritik rapat pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI digelar di Hotel Fairmont di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya, kritikan itu hanya sebuah pendapat belaka.&amp;nbsp;&#13;
&#13;
Ia menegaskan, bahwa gelaran rapat di hotel kerap dilakukan DPR RI seperti membahas Undang-Undang (UU) Kejaksaan hingga UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Namun, tak ada kritik.&#13;
&#13;
&amp;quot;Ya kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek UU Kejaksaan di Hotel Sheraton, UU Perlindungan Data Pribadi di Intercon, kok nggak kamu kritik?&amp;quot; kata Utut saat ditemui di sela-sela rapat RUU TNI, di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Legislator PDI Perjuangan ini mengatakan, pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont merupakan konsinyering. &amp;quot;Ya kalau di sini kan konsinyering, kamu tau arti konsinyering? Konsinyering itu dikelompokan gitu ya,&amp;quot; pungkas Utut.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Sebelumnya, Komisi I DPR melanjutkan pembahasan rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) bersama pemerintah. Rapat digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat sejak Jumat hingga Sabtu (14-15/3/2025).&#13;
&#13;
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan, sedianya ada 92 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam RUU TNI. Dari jumlah itu, ia berkata, proses pembahasan DIM sudah 40% dibahas.&#13;
&#13;
&amp;quot;Semalam kita baru bisa menyelesaikan sekitar 40% dari jumlah DIM. Saya tidak hafal persis kira-kira seperti itu. Itu yang kita selesaikan dari 92 DIM,&amp;quot; kata TB kepada wartawan di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu.&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
