Polri berupaya membantu pemerintah mewujudkan kemandirian pangan. https://news.okezone.com/read/2025/03/20/337/3124372/polri-bantu-pemerintah-wujudkan-kemandirian-panganidhttps://news.okezone.com/read/2025/03/20/337/3124372/polri-bantu-pemerintah-wujudkan-kemandirian-panganhttps://news.okezone.com/read/2025/03/20/337/3124372/polri-bantu-pemerintah-wujudkan-kemandirian-panganKamis 20 Maret 2025 16:28 WIBFahmi Firdaus Polri: Perlu Kerja Keras Wujudkan Swasembada Panganhttps://img.okezone.com/content/2025/03/20/337/3124372/pemerintah-nqc2_large.jpgJAKARTA - Mewujudkan swasembada pangan perlu dukungan dari berbagai pihak, apalagi jika ingin mencapai kemandirian. Karena itu, diperlukan kolaborasi semua pihak terkait untuk mewujudkannya. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin, mengatakan, kalau dilihat dari supplay and demand kita sudah swasembada. Tapi tidak ada gunanya swasembada kalau warga tidak bisa makan. "Swasembada bukan tujuan tetapi alat untuk menuju kemandirian," ujar Bustanul saat  Dialog Publik yang digelar Divisi Humas Polri, di Hotel Grand Kemang, Jaksel, Kamis (20/3/2025). Bustanul membandingkan dengan Singapura yang tidak swasembada tetapi pumya kemandirian pangan. Ia menguraikan, zaman Pak Harto saat ekonomi tumbuh 7% sektor pertanian tumbuh 5%. Sementara, sekarang saat ekonomi tumbuh 5% pertanian tumbuh tidak sampai 1%. Ia menyesalkan sedikitnya penyuluhan pertanian, dan minimnya minat anak muda terjun ke pertanian. Karena itu, perlu kolaborasi antat semua pihak terkait dalam mengatasi masalah ini, memperbanyak tenaga kerja terdidik  ke sektor pertanian. Sementara itu, Wakil Satgas Pangan Polri Kombes Moh. Samsul Arifin, mengatakan, Polri berupaya membantu pemerintah mewujudkan kemandirian pangan. "Polri sadar perlu kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan swasembada pangan," tutur Samsul. Menurutnya, Polri telah melalukan berbagai upaya dalam mendukung program pemerintah swasembada pangan. “Di antaranya memanfaatkan lahan-lahan kosong milik Polri untuk tanaman pangan, perekrutan tenaga-tenaga pertanian, dan pemanfaatan pekarangan anggota untuk tanaman pangan,”tandasnya. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Siti Haryati, mengakui beratnya mewujudkan swasembada pangan, apalagi kemandirian pangan. Namun ia menegaskan pemerintah ingin swasembada secepat-cepatnya.   Upaya tersebut menghadapi berbagai tantangan, di antaranya masalah cuaca, alih fungsi lahan, dan minimnya SDM."Petani banyak yang senior, yang muda-muda susah terjun ke sawah," ujarnya. Adapun Wakil Dirut PT. Pupuk Indonesia Gusrizal memastikan adanya pabrik pupuk di sentra-sentra pangan tanah air. Sehingga tidak ada lagi alasan pupuk sulit didapat dan harganya mahal. "Secara produksi ada 14 juta ton, yang disubsidi 9,5 juta ton," ungkap Gusrizal. Ia memastikan PT. Pupuk Indonesia berusaha keras menyediakan pupuk di manapun sentra-sentra pertanian berdiri untuk memudahkan petani mengaksesnya. "Pupuk berkontribusi 62% produktivitas tetapi harganya hanya 23%, dan jika pupuk subsidi bisa mengurangi biaya produksi sampai 9%," pungkasnya. JAKARTA - Mewujudkan swasembada pangan perlu dukungan dari berbagai pihak, apalagi jika ingin mencapai kemandirian. Karena itu, diperlukan kolaborasi semua pihak terkait untuk mewujudkannya. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin, mengatakan, kalau dilihat dari supplay and demand kita sudah swasembada. Tapi tidak ada gunanya swasembada kalau warga tidak bisa makan. "Swasembada bukan tujuan tetapi alat untuk menuju kemandirian," ujar Bustanul saat  Dialog Publik yang digelar Divisi Humas Polri, di Hotel Grand Kemang, Jaksel, Kamis (20/3/2025). Bustanul membandingkan dengan Singapura yang tidak swasembada tetapi pumya kemandirian pangan. Ia menguraikan, zaman Pak Harto saat ekonomi tumbuh 7% sektor pertanian tumbuh 5%. Sementara, sekarang saat ekonomi tumbuh 5% pertanian tumbuh tidak sampai 1%. Ia menyesalkan sedikitnya penyuluhan pertanian, dan minimnya minat anak muda terjun ke pertanian. Karena itu, perlu kolaborasi antat semua pihak terkait dalam mengatasi masalah ini, memperbanyak tenaga kerja terdidik  ke sektor pertanian. Sementara itu, Wakil Satgas Pangan Polri Kombes Moh. Samsul Arifin, mengatakan, Polri berupaya membantu pemerintah mewujudkan kemandirian pangan. "Polri sadar perlu kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan swasembada pangan," tutur Samsul. Menurutnya, Polri telah melalukan berbagai upaya dalam mendukung program pemerintah swasembada pangan. “Di antaranya memanfaatkan lahan-lahan kosong milik Polri untuk tanaman pangan, perekrutan tenaga-tenaga pertanian, dan pemanfaatan pekarangan anggota untuk tanaman pangan,”tandasnya. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Siti Haryati, mengakui beratnya mewujudkan swasembada pangan, apalagi kemandirian pangan. Namun ia menegaskan pemerintah ingin swasembada secepat-cepatnya.   Upaya tersebut menghadapi berbagai tantangan, di antaranya masalah cuaca, alih fungsi lahan, dan minimnya SDM."Petani banyak yang senior, yang muda-muda susah terjun ke sawah," ujarnya. Adapun Wakil Dirut PT. Pupuk Indonesia Gusrizal memastikan adanya pabrik pupuk di sentra-sentra pangan tanah air. Sehingga tidak ada lagi alasan pupuk sulit didapat dan harganya mahal. "Secara produksi ada 14 juta ton, yang disubsidi 9,5 juta ton," ungkap Gusrizal. Ia memastikan PT. Pupuk Indonesia berusaha keras menyediakan pupuk di manapun sentra-sentra pertanian berdiri untuk memudahkan petani mengaksesnya. "Pupuk berkontribusi 62% produktivitas tetapi harganya hanya 23%, dan jika pupuk subsidi bisa mengurangi biaya produksi sampai 9%," pungkasnya.