Puan Maharani menegaskan pihaknya belum menerima Surat Presiden (Surpres) soal rancangan undang-undang terkait perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. https://news.okezone.com/read/2025/03/25/337/3125820/dpr-belum-terima-surpres-ruu-polri-puan-yang-beredar-bukan-draf-resmiidhttps://news.okezone.com/read/2025/03/25/337/3125820/dpr-belum-terima-surpres-ruu-polri-puan-yang-beredar-bukan-draf-resmihttps://news.okezone.com/read/2025/03/25/337/3125820/dpr-belum-terima-surpres-ruu-polri-puan-yang-beredar-bukan-draf-resmiSelasa 25 Maret 2025 16:10 WIBFelldy UtamaKetua DPR Puan Maharani (Foto: Felldy Utama/Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/03/25/337/3125820/dpr-r4aY_large.jpgJAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pihaknya belum menerima Surat Presiden (Surpres) soal rancangan undang-undang terkait perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri). Ia menyebut, draf RUU Polri yang beredar di media sosial bukan draf resmi. Hal itu disampaikan Puan saat ditanya wartawan terkait beredarnya Surpres RUU Polri di media sosial usai rapat sidang paripurna ke-16 penutupan masa sidang II tahun 2024-2025 di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (25/3/2025).  "Surpres (RUU Polri), saya tegaskan sampai saat ini belum diterima pimpinan DPR," kata Puan. Puan juga menegaskan bahwa Surpres RUU Polri yang beredar di publik bukanlah resmi dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. "Jadi yang beredar di publik atau beredar di masyarakat itu bukan Surpres resmi," ujarnya. Legislator PDIP itu memastikan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Polri yang beredar saat ini bukan draf resmi. Sebab, pimpinan DPR hingga saat ini belum menerima Surpres terkait RUU tersebut.  "Jadi kami pimpinan DPR belum menerima Surpres tersebut. Jadi kalau sudah ada DIM yang beredar itu bukan DIM resmi," tuturnya. "Itu kami tegaskan," imbuhnya.   JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pihaknya belum menerima Surat Presiden (Surpres) soal rancangan undang-undang terkait perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri). Ia menyebut, draf RUU Polri yang beredar di media sosial bukan draf resmi. Hal itu disampaikan Puan saat ditanya wartawan terkait beredarnya Surpres RUU Polri di media sosial usai rapat sidang paripurna ke-16 penutupan masa sidang II tahun 2024-2025 di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (25/3/2025).  "Surpres (RUU Polri), saya tegaskan sampai saat ini belum diterima pimpinan DPR," kata Puan. Puan juga menegaskan bahwa Surpres RUU Polri yang beredar di publik bukanlah resmi dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. "Jadi yang beredar di publik atau beredar di masyarakat itu bukan Surpres resmi," ujarnya. Legislator PDIP itu memastikan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Polri yang beredar saat ini bukan draf resmi. Sebab, pimpinan DPR hingga saat ini belum menerima Surpres terkait RUU tersebut.  "Jadi kami pimpinan DPR belum menerima Surpres tersebut. Jadi kalau sudah ada DIM yang beredar itu bukan DIM resmi," tuturnya. "Itu kami tegaskan," imbuhnya.