Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan perkembangan terkini terkait Dewan Kawasan Aglomerasi. Ia menyebutkan, konsep Dewan Kawasan Aglomerasi masih digodok. https://news.okezone.com/read/2025/04/02/337/3127841/target-rampung-tahun-ini-wamendagri-sebut-dewan-kawasan-aglomerasi-masih-digodokidhttps://news.okezone.com/read/2025/04/02/337/3127841/target-rampung-tahun-ini-wamendagri-sebut-dewan-kawasan-aglomerasi-masih-digodokhttps://news.okezone.com/read/2025/04/02/337/3127841/target-rampung-tahun-ini-wamendagri-sebut-dewan-kawasan-aglomerasi-masih-digodokRabu 02 April 2025 17:01 WIBRiyan Rizki RoshaliWamendagri Bima Arya (Foto: Riyan Rizki Roshali/Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/04/02/337/3127841/kemendagri-g1Il_large.jpgJAKARTA - Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan perkembangan terkini terkait Dewan Kawasan Aglomerasi. Ia menyebutkan, konsep Dewan Kawasan Aglomerasi masih digodok. “Sedang digodok, sedang digodok di Kemendagri,” kata Bima Arya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025). Mantan Wali Kota Bogor itu mengungkapkan pemerintah sedang meminta masukan dari berbagai pihak dan pakar. Ia mengatakan, kewenangan Dewa Aglomerasi harus jelas dan tak berbenturan dengan pemerintah. "Kita minta masukan juga dari Pemerintah Provinsi Jakarta, Jawa Barat, karena kan terkait semua. Ini urgent sebetulnya, karena menangani masalah-masalah lingkungan, bencana, ini di sini. Perencanaan di sini. Tapi kan kewenangan harus jelas. Jangan juga berbenturan dengan pemerintah daerah sekitar," ujarnya. Ia menambahkan proses audiensi juga belum dilakukan. Tetapi, dia menargetkan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi rampung di tahun ini. "Ya tahun inilah mudah-mudahan," jelas dia. JAKARTA - Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan perkembangan terkini terkait Dewan Kawasan Aglomerasi. Ia menyebutkan, konsep Dewan Kawasan Aglomerasi masih digodok. “Sedang digodok, sedang digodok di Kemendagri,” kata Bima Arya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025). Mantan Wali Kota Bogor itu mengungkapkan pemerintah sedang meminta masukan dari berbagai pihak dan pakar. Ia mengatakan, kewenangan Dewa Aglomerasi harus jelas dan tak berbenturan dengan pemerintah. "Kita minta masukan juga dari Pemerintah Provinsi Jakarta, Jawa Barat, karena kan terkait semua. Ini urgent sebetulnya, karena menangani masalah-masalah lingkungan, bencana, ini di sini. Perencanaan di sini. Tapi kan kewenangan harus jelas. Jangan juga berbenturan dengan pemerintah daerah sekitar," ujarnya. Ia menambahkan proses audiensi juga belum dilakukan. Tetapi, dia menargetkan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi rampung di tahun ini. "Ya tahun inilah mudah-mudahan," jelas dia.